Khawatir Langgar Aturan, KONI KBB Batalkan Anggaran COVID-19 Rp4 Miliar
Senin, 04 Mei 2020 - 22:38 WIB
loading...
A
A
A
Oleh sebab itu, kata Lili, ada pekerjaan rumah khusus dalam estimasi kondisi internal KONI. Secara status sosial ekonomi atlet KBB yang masuk kepada upper class (kelas ekonomi atas) hanya 5,34%.
Sedangkan yang statusnya middle class (kelas menengah) ada 35,59% yang terdiri dari ASN golongan 2, pedagang, wiraswasta, dan pemilik sawah. Sementara yang golongan lower class sebanyak 59,06% yang terdiri dari petani, buruh, pembantu, dan tukang ojek.
"Mereka yang di middle dan lower class (kelas bawah) itu yang juga terdampak Covid-19 sehingga perlu diperhatikan pemerintah. Banyak atlet yang harus berjuang dalam kehidupan pas-pasan, sementara di sisi lain mereka tetap berlatih terprogram demi mencapai target tiga besar pada Porprov mendatang," kata Lili.
Dirinya pun membantah jika batalnya mengalokasikan anggaran KONI untuk Covid-19 dikarenakan munculnya kritikan dari DPRD KBB atas pencairan hibah anggaran KONI KBB senilai Rp10 miliar.
Menurutnya, tidak ada kaitan antara hal tersebut dan pembatalan ini semata-mata karena soal ketidakadaan regulasi atau payung hukum. "Bukan, bukan karena itu. Kami siap dikritik oleh DPRD, tapi realokasi anggaran Rp4 miliar untuk Covid-19 ini batal, substansinya bukan karena kritikan tersebut," pungkasnya.
Sedangkan yang statusnya middle class (kelas menengah) ada 35,59% yang terdiri dari ASN golongan 2, pedagang, wiraswasta, dan pemilik sawah. Sementara yang golongan lower class sebanyak 59,06% yang terdiri dari petani, buruh, pembantu, dan tukang ojek.
"Mereka yang di middle dan lower class (kelas bawah) itu yang juga terdampak Covid-19 sehingga perlu diperhatikan pemerintah. Banyak atlet yang harus berjuang dalam kehidupan pas-pasan, sementara di sisi lain mereka tetap berlatih terprogram demi mencapai target tiga besar pada Porprov mendatang," kata Lili.
Dirinya pun membantah jika batalnya mengalokasikan anggaran KONI untuk Covid-19 dikarenakan munculnya kritikan dari DPRD KBB atas pencairan hibah anggaran KONI KBB senilai Rp10 miliar.
Menurutnya, tidak ada kaitan antara hal tersebut dan pembatalan ini semata-mata karena soal ketidakadaan regulasi atau payung hukum. "Bukan, bukan karena itu. Kami siap dikritik oleh DPRD, tapi realokasi anggaran Rp4 miliar untuk Covid-19 ini batal, substansinya bukan karena kritikan tersebut," pungkasnya.
(awd)
Lihat Juga :
