Stop Polemik, Prof Dede: Pengelolaan Yayasan Diserahkan ke Pemerintah melalui UIN Jakarta

TANGSEL - Pengelolaan Yayasan Triguna Utama Syarif Hidayatullah dan Yayasan Syarif Hidayatullah telah diserahkan kepada pemerintah melalui UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penyelesaian persoalan tata kelola pendidikan dan pengamanan aset negara yang selama ini digunakan untuk kegiatan pendidikan di lingkungan UIN Jakarta.

Penegasan tersebut disampaikan mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Triguna Utama Syarif Hidayatullah, Prof Dede Rosyada. Hal ini disampaikan Dede di tengah polemik yang muncul terkait proses integrasi pengelolaan sejumlah satuan pendidikan, termasuk Madrasah Pembangunan, SMA-SMK Triguna Utama, dan TK Ketilang, ke dalam pengelolaan UIN Jakarta. Baca juga:
Integrasi Pendidikan, Visitasi Rektorat UIN Jakarta Berjalan Lancar dan Tak Ganggu KBM

"Pengelolaan yayasan pada prinsipnya sudah diserahkan kepada pemerintah melalui UIN Jakarta. Karena itu, semua pihak perlu menghormati proses yang sedang berjalan dan mendukung keberlangsungan pendidikan," katanya, Jumat (5/6/2026).

Ia menegaskan tujuan utama dari proses integrasi bukanlah mengambil alih lembaga pendidikan yang telah berjalan selama puluhan tahun. Tetapi memastikan tata kelola pendidikan berlangsung secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dede menilai kepentingan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua murid harus menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan kelompok tertentu yang dapat menghambat proses penataan kelembagaan. "Pendidikan harus tetap berjalan. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah-sekolah tersebut dapat terus berkembang dengan tata kelola yang baik dan memberikan pelayanan pendidikan yang optimal kepada masyarakat," ujarnya.

Pernyataan Dede Rosyada muncul setelah terjadinya insiden kericuhan saat tim UIN Jakarta melakukan sosialisasi terkait integrasi pengelolaan satuan pendidikan di lingkungan Madrasah Pembangunan Pamulang, Tangerang Selatan. Wakil Rektor II UIN Jakarta Prof. Imam Subchi menegaskan sosialisasi dalam rangka menjalankan mandat pemerintah terkait integrasi pengelolaan satuan pendidikan yang berdiri di atas aset negara milik UIN Jakarta.

Menurut Imam, proses integrasi telah memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan tindak lanjut dari berbagai keputusan pemerintah serta kesepakatan yang difasilitasi Kementerian Agama . Ia memastikan proses integrasi tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar.Baca juga: Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan Jadi Kepala KUA

Seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan tetap dapat menjalankan aktivitas pendidikan sebagaimana biasa. "Kami ingin memastikan bahwa pendidikan tetap berjalan dengan baik. Integrasi ini bertujuan memperkuat tata kelola dan menjamin keberlanjutan lembaga pendidikan," ujarnya.

UIN Jakarta juga mengimbau seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif dan mengedepankan dialog serta mekanisme hukum dalam menyikapi setiap perbedaan pandangan. Dengan dasar hukum yang telah ditetapkan pemerintah, UIN Jakarta menegaskan komitmennya untuk melaksanakan proses integrasi secara transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan pendidikan serta pengamanan aset negara.