Tokoh Madura: Masyarakat Tak Boleh Jadi Penonton dalam Konversi LPG ke NGC
Rabu, 13 Mei 2026 - 22:05 WIB
loading...
A
A
A
"Karena itu, ketika pemerintah hendak melakukan konversi LPG ke CNG, Madura tidak boleh lagi hanya menjadi penonton. Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi momentum koreksi sejarah. Ia harus menjadi jalan baru untuk memastikan bahwa kekayaan gas Madura benar-benar kembali kepada rakyat Madura," ujarnya.
Gus Lilur menilai di situlah Amanat Penderitaan Rakyat Madura atau AMPERA menemukan maknanya. Dia menegaskan AMPERA bukan sekadar teriakan emosional. AMPERA adalah panggilan keadilan yang lahir dari kenyataan bahwa rakyat Madura sudah terlalu lama melihat kekayaan alamnya dinikmati pihak lain, sementara daerahnya sendiri tetap tertinggal.
"AMPERA adalah seruan agar negara hadir bukan hanya sebagai pengatur izin dan pemungut penerimaan, tetapi sebagai penegak keadilan distribusi manfaat. Karena itu, kami memohon kepada Presiden, Menteri ESDM, SKK Migas, Pertagas, PGN, dan seluruh pemangku kebijakan energi nasional, libatkan rakyat Madura dalam pengelolaan gas Madura," katanya.
Jika negara hendak membangun ekosistem CNG, maka Madura harus menjadi salah satu pusatnya. Jika akan dibangun mother station atau induk stasiun gas untuk memproduksi dan mendistribusikan CNG, maka induk stasiun itu tidak boleh seluruhnya dikuasai oleh pihak luar.
"Pemerintah daerah di Madura, BUMD-BUMD Madura, koperasi lokal, pesantren, dan pengusaha Madura harus diberi ruang sebagai pelaku utama atau setidaknya sebagai mitra strategis. Mother station CNG bukan fasilitas biasa. Ia adalah jantung dari distribusi gas masa depan. Dari sanalah gas bumi dikompresi, disiapkan, dan dikirim ke berbagai titik distribusi. Dari sanalah CNG dapat mengalir ke rumah tangga, UMKM, pesantren, industri kecil, transportasi, pasar, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi rakyat," ujarnya.
Gus Lilur mengingatkan jika fasilitas strategis ini hanya dikuasai oleh konglomerasi besar, maka konversi LPG ke CNG hanya akan mengulang pola lama, yakni sumber daya berasal dari daerah, tetapi nilai tambah mengalir ke pusat-pusat modal. Madura tidak boleh kembali menjadi halaman belakang. Madura harus menjadi halaman depan dari kebijakan energi nasional.
"Konversi LPG ke CNG adalah kebijakan yang sangat strategis. Ia bukan sekadar mengganti tabung. Ia bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar. Ia adalah perubahan arsitektur energi nasional. Jika dilakukan secara adil, konversi ini bisa menurunkan ketergantungan impor, menghemat ratusan triliun devisa, mengurangi beban subsidi, dan membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil gas," ucapnya.
Tetapi, jika dilakukan secara tidak adil, konversi ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Dia menuturkan rakyat tetap menjadi konsumen.
Gus Lilur menilai di situlah Amanat Penderitaan Rakyat Madura atau AMPERA menemukan maknanya. Dia menegaskan AMPERA bukan sekadar teriakan emosional. AMPERA adalah panggilan keadilan yang lahir dari kenyataan bahwa rakyat Madura sudah terlalu lama melihat kekayaan alamnya dinikmati pihak lain, sementara daerahnya sendiri tetap tertinggal.
"AMPERA adalah seruan agar negara hadir bukan hanya sebagai pengatur izin dan pemungut penerimaan, tetapi sebagai penegak keadilan distribusi manfaat. Karena itu, kami memohon kepada Presiden, Menteri ESDM, SKK Migas, Pertagas, PGN, dan seluruh pemangku kebijakan energi nasional, libatkan rakyat Madura dalam pengelolaan gas Madura," katanya.
Jika negara hendak membangun ekosistem CNG, maka Madura harus menjadi salah satu pusatnya. Jika akan dibangun mother station atau induk stasiun gas untuk memproduksi dan mendistribusikan CNG, maka induk stasiun itu tidak boleh seluruhnya dikuasai oleh pihak luar.
"Pemerintah daerah di Madura, BUMD-BUMD Madura, koperasi lokal, pesantren, dan pengusaha Madura harus diberi ruang sebagai pelaku utama atau setidaknya sebagai mitra strategis. Mother station CNG bukan fasilitas biasa. Ia adalah jantung dari distribusi gas masa depan. Dari sanalah gas bumi dikompresi, disiapkan, dan dikirim ke berbagai titik distribusi. Dari sanalah CNG dapat mengalir ke rumah tangga, UMKM, pesantren, industri kecil, transportasi, pasar, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi rakyat," ujarnya.
Gus Lilur mengingatkan jika fasilitas strategis ini hanya dikuasai oleh konglomerasi besar, maka konversi LPG ke CNG hanya akan mengulang pola lama, yakni sumber daya berasal dari daerah, tetapi nilai tambah mengalir ke pusat-pusat modal. Madura tidak boleh kembali menjadi halaman belakang. Madura harus menjadi halaman depan dari kebijakan energi nasional.
"Konversi LPG ke CNG adalah kebijakan yang sangat strategis. Ia bukan sekadar mengganti tabung. Ia bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar. Ia adalah perubahan arsitektur energi nasional. Jika dilakukan secara adil, konversi ini bisa menurunkan ketergantungan impor, menghemat ratusan triliun devisa, mengurangi beban subsidi, dan membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil gas," ucapnya.
Tetapi, jika dilakukan secara tidak adil, konversi ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Dia menuturkan rakyat tetap menjadi konsumen.
Lihat Juga :
