Tokoh Madura: Masyarakat Tak Boleh Jadi Penonton dalam Konversi LPG ke NGC
Rabu, 13 Mei 2026 - 22:05 WIB
loading...
A
A
A
"Daerah penghasil tetap menjadi penonton. Pengusaha lokal tetap tersisih. BUMD tetap berada di pinggir. Sementara keuntungan besar dari stasiun-stasiun gas, distribusi CNG, rantai logistik, dan perdagangan energi kembali berputar di tangan segelintir kelompok besar," ujarnya.
Karena itu, sejak awal desain konversi LPG ke CNG harus memasukkan klausul keadilan bagi daerah penghasil. Madura harus mendapatkan kuota pengelolaan, alokasi mother station, hak kemitraan, serta ruang dalam rantai bisnis CNG, mulai dari pengelolaan induk stasiun, distribusi, transportasi, hingga layanan akhir kepada masyarakat.
Gus Lilur menegaskan Madura membutuhkan kehadiran negara yang adil, bukan negara yang sekadar mengambil gasnya atau negara yang hanya mencatat produksinya. Menurut dia, Madura membutuhkan kesadaran negara bahwa Madura sudah memberi banyak kepada Republik, maka Republik juga harus mengembalikan manfaat yang layak kepada Madura.
"Inilah saatnya gas Madura tidak hanya menerangi pabrik-pabrik di luar Madura, tetapi juga menyalakan harapan rakyat Madura. Inilah saatnya kekayaan Madura tidak hanya mengalir melalui pipa laut ke pusat industri, tetapi juga menetes ke dapur, warung, pesantren, UMKM, dan keluarga-keluarga kecil di Madura," kata Gus Lilur.
Dia juga mendorong agar konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi konversi yang berkeadilan, dari LPG ke CNG, dari impor ke sumber daya domestik, dari ketergantungan ke kemandirian serta dari ketimpangan ke pemerataan. Bagi Madura, konversi ini harus menjadi lebih dari sekadar kebijakan energi, tetapi konversi harus menjadi jalan pulang kekayaan Madura kepada rakyat Madura.
Dia menggunakan istilah konversi energi kedua karena baginya konversi energi pertama adalah dari minyak tanah ke LPG. Menurut dia, konversi energi pertama telah membawa Indonesia ke posisi dilematis, bahagia sekaligus berduka.
Sekarang pemerintahan Prabowo Subianto sedang membawa Indonesia bersiap memasuki babak baru, konversi energi kedua, dari LPG ke CNG. Langkah tersebut merupakan momentum besar yang patut disambut dengan rasa syukur. Pasalnya, berbeda dengan LPG yang masih banyak bergantung pada impor, CNG bersumber dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri.
"Artinya, jika kebijakan ini dijalankan dengan benar, negara bisa menghemat devisa, subsidi dapat ditekan, dan masyarakat berpeluang mendapatkan energi dengan harga yang lebih murah. Namun, konversi kedua harus diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di daerah penghasil gas seperti Madura sehingga tidak menjadi penonton dan bahkan masih miskin di tengah kekayaan gas alam melimpah," katanya.
Karena itu, sejak awal desain konversi LPG ke CNG harus memasukkan klausul keadilan bagi daerah penghasil. Madura harus mendapatkan kuota pengelolaan, alokasi mother station, hak kemitraan, serta ruang dalam rantai bisnis CNG, mulai dari pengelolaan induk stasiun, distribusi, transportasi, hingga layanan akhir kepada masyarakat.
Gus Lilur menegaskan Madura membutuhkan kehadiran negara yang adil, bukan negara yang sekadar mengambil gasnya atau negara yang hanya mencatat produksinya. Menurut dia, Madura membutuhkan kesadaran negara bahwa Madura sudah memberi banyak kepada Republik, maka Republik juga harus mengembalikan manfaat yang layak kepada Madura.
"Inilah saatnya gas Madura tidak hanya menerangi pabrik-pabrik di luar Madura, tetapi juga menyalakan harapan rakyat Madura. Inilah saatnya kekayaan Madura tidak hanya mengalir melalui pipa laut ke pusat industri, tetapi juga menetes ke dapur, warung, pesantren, UMKM, dan keluarga-keluarga kecil di Madura," kata Gus Lilur.
Dia juga mendorong agar konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi konversi yang berkeadilan, dari LPG ke CNG, dari impor ke sumber daya domestik, dari ketergantungan ke kemandirian serta dari ketimpangan ke pemerataan. Bagi Madura, konversi ini harus menjadi lebih dari sekadar kebijakan energi, tetapi konversi harus menjadi jalan pulang kekayaan Madura kepada rakyat Madura.
Dia menggunakan istilah konversi energi kedua karena baginya konversi energi pertama adalah dari minyak tanah ke LPG. Menurut dia, konversi energi pertama telah membawa Indonesia ke posisi dilematis, bahagia sekaligus berduka.
Sekarang pemerintahan Prabowo Subianto sedang membawa Indonesia bersiap memasuki babak baru, konversi energi kedua, dari LPG ke CNG. Langkah tersebut merupakan momentum besar yang patut disambut dengan rasa syukur. Pasalnya, berbeda dengan LPG yang masih banyak bergantung pada impor, CNG bersumber dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri.
"Artinya, jika kebijakan ini dijalankan dengan benar, negara bisa menghemat devisa, subsidi dapat ditekan, dan masyarakat berpeluang mendapatkan energi dengan harga yang lebih murah. Namun, konversi kedua harus diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di daerah penghasil gas seperti Madura sehingga tidak menjadi penonton dan bahkan masih miskin di tengah kekayaan gas alam melimpah," katanya.
(jon)
Lihat Juga :