DPR Minta Audit Menyeluruh Standar Keselamatan Akibat Kecelakaan Maut di Muratara

“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perusahaan otobus memiliki manajemen waktu kerja dan istirahat sopir yang ketat dan terpantau secara digital," ucapnya.

Tabrakan ini menjadi sangat fatal karena melibatkan truk tangki. Huda meminta evaluasi terhadap regulasi jam operasional dan pengawalan khusus bagi truk pengangkut bahan mudah terbakar di jalur-jalur rawan kecelakaan guna meminimalkan risiko fatalitas saat terjadi benturan.

“Kami juga meminta Kemenhub dan Kementerian PU untuk mengecek kembali kelayakan infrastruktur di lokasi kejadian, mulai dari marka jalan, penerangan, hingga rambu peringatan di area yang rawan terjadi tabrakan adu banteng,” ujar Huda.

Legislator PKB ini meminta Jasa Raharja segera memproses santunan bagi seluruh korban meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan bagi korban selamat tanpa hambatan administratif. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendataan terhadap identitas para korban. Sementara, proses evakuasi bangkai kendaraan terus diupayakan agar jalur distribusi logistik di Jalinsum kembali normal.

“Kita tidak boleh terbiasa dengan angka-angka kematian di jalan raya. Setiap kecelakaan harus menjadi dasar untuk merombak regulasi yang lemah. Komisi V akan memanggil pihak terkait untuk memastikan investigasi ini transparan dan menghasilkan rekomendasi yang mampu mencegah kejadian serupa terulang kembali,” katanya.