WPFD 2026 di Jayapura, Komite Publisher Rights dan Komunitas Pers Hasilkan Deklarasi Jayapura
Rabu, 06 Mei 2026 - 07:21 WIB
loading...
A
A
A
Sasmito mendorong "Deklarasi Jayapura" dapat ditindaklanjuti oleh kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, dan komunitas pers agar keberlanjutan dan kebebasan pers dapat terwujud sehingga masa depan Indonesia menjadi damai dan adil.
Ketua Komite Publisher Rights Suprapto kepada wartawan mengajak para pihak mengawal terus agar deklarasi tidak berhenti setelah dibacakan. "Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus terus mengawal implementasinya," kata Suprapto.
Ketua Panitia Pelaksana WPFD 2026, Jean Bisay, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap peringatan WPFD 2026 di Jayapura, khususnya Pemerintah Provinsi Papua. Ia berharap rangkaian kegiatan yang digelar dalam WPFD 2026 dapat memberikan manfaat bagi komunitas pers di Indonesia, khususnya jurnalis dan perusahaaan media di Papua.
Rangkaian kegiatan tersebut meliputi dua seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers; workshop "Perempuan Adat, Lingkungan, dan Jurnalis"; Berbagi Pengalaman Kerja Sama Perusahaan Media dan Platform; Stakeholder Meeting; workshop "Jurnalisme Berperspektif GEDSI: Tantangan dan Praktik di Lapangan, workshop "Vlog dan Presenter"; workshop "Navigasi Informasi di Era AI; workshop "Multimedia untuk Pemuda di Era Digital; talkshow "Pers Bebas Tanpa Intimidasi; workshop "Liputan Investigasi"; Training Keamanan Digital dan AI Untuk Jurnalis; Bazaar Media, dan Deklarasi Jayapura.
"Kita berharap berbagai rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan berbagai rekomendasi terkait keberlanjutan dan kebebasan pers dapat ditindaklanjuti pihak terkait," ujar Jen Bisay.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan tema yang diusung “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil,” sangat relevan dengan arah pembangunan Papua. Menurutnya, pers memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi pembangunan.
Ketua Komite Publisher Rights Suprapto kepada wartawan mengajak para pihak mengawal terus agar deklarasi tidak berhenti setelah dibacakan. "Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus terus mengawal implementasinya," kata Suprapto.
Ketua Panitia Pelaksana WPFD 2026, Jean Bisay, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap peringatan WPFD 2026 di Jayapura, khususnya Pemerintah Provinsi Papua. Ia berharap rangkaian kegiatan yang digelar dalam WPFD 2026 dapat memberikan manfaat bagi komunitas pers di Indonesia, khususnya jurnalis dan perusahaaan media di Papua.
Rangkaian kegiatan tersebut meliputi dua seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers; workshop "Perempuan Adat, Lingkungan, dan Jurnalis"; Berbagi Pengalaman Kerja Sama Perusahaan Media dan Platform; Stakeholder Meeting; workshop "Jurnalisme Berperspektif GEDSI: Tantangan dan Praktik di Lapangan, workshop "Vlog dan Presenter"; workshop "Navigasi Informasi di Era AI; workshop "Multimedia untuk Pemuda di Era Digital; talkshow "Pers Bebas Tanpa Intimidasi; workshop "Liputan Investigasi"; Training Keamanan Digital dan AI Untuk Jurnalis; Bazaar Media, dan Deklarasi Jayapura.
"Kita berharap berbagai rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan berbagai rekomendasi terkait keberlanjutan dan kebebasan pers dapat ditindaklanjuti pihak terkait," ujar Jen Bisay.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan tema yang diusung “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil,” sangat relevan dengan arah pembangunan Papua. Menurutnya, pers memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi pembangunan.
Lihat Juga :
