KRLmania Desak Audit Total Persinyalan dan Percepatan DDT Bekasi-Cikarang
Rabu, 29 April 2026 - 13:39 WIB
loading...
Petugas mengevakuasi bangkai kereta dengan alat berat di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026). Insiden ini dipicu oleh peristiwa tertempernya sebuah taksi di perlintasan sebidang. Foto/SindoNews/Yudistiro Pranoto
A
A
A
JAKARTA - Komunitas KRLmania melihat kecelakaan kereta yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam bukan sekadar kecelakaan. Tragedi ini menjadi indikator adanya kerentanan sistemik dalam keselamatan operasional perkeretaapian.
Dalam sistem transportasi massal berfrekuensi tinggi seperti KRL Commuter Line yang melayani lebih dari 1 juta penumpang per hari, margin kesalahan harus mendekati nol. ”Satu celah kecil, baik teknis maupun prosedural, dapat berujung pada risiko fatal,” kata Kepala Komuniasi KRLmania, Gusti Raganata dalam siaran tertulis, Rabu (29/4/2026).
KRLmania memandang keselamatan jiwa penumpang adalah mandat konstitusional negara yang tidak dapat dinegosiasikan oleh alasan anggaran, teknis, maupun administratif. Menyikapi hal tersebut, KRLmania menyatakan sikap. Baca juga: Double Track, Elektrifikasi, dan Pemasangan Palang Pintu Jadi Evaluasi Tabrakan Kereta di Bekasi Timur
Pertama, prioritaskan anggaran keselamatan sebagai belanja wajib negara. KRLmania mendesak pemerintah (pusat dan daerah) serta DPR menetapkan anggaran keselamatan transportasi publik sebagai non-negotiable spending.
Modernisasi persinyalan (termasuk upgrade ke sistem berbasis interlocking elektronik dan automatic train protection), peremajaan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas jalur harus dilindungi dari pemangkasan anggaran. Negara tidak boleh menukar keselamatan publik dengan efisiensi fiskal jangka pendek.
Dalam sistem transportasi massal berfrekuensi tinggi seperti KRL Commuter Line yang melayani lebih dari 1 juta penumpang per hari, margin kesalahan harus mendekati nol. ”Satu celah kecil, baik teknis maupun prosedural, dapat berujung pada risiko fatal,” kata Kepala Komuniasi KRLmania, Gusti Raganata dalam siaran tertulis, Rabu (29/4/2026).
KRLmania memandang keselamatan jiwa penumpang adalah mandat konstitusional negara yang tidak dapat dinegosiasikan oleh alasan anggaran, teknis, maupun administratif. Menyikapi hal tersebut, KRLmania menyatakan sikap. Baca juga: Double Track, Elektrifikasi, dan Pemasangan Palang Pintu Jadi Evaluasi Tabrakan Kereta di Bekasi Timur
Pertama, prioritaskan anggaran keselamatan sebagai belanja wajib negara. KRLmania mendesak pemerintah (pusat dan daerah) serta DPR menetapkan anggaran keselamatan transportasi publik sebagai non-negotiable spending.
Modernisasi persinyalan (termasuk upgrade ke sistem berbasis interlocking elektronik dan automatic train protection), peremajaan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas jalur harus dilindungi dari pemangkasan anggaran. Negara tidak boleh menukar keselamatan publik dengan efisiensi fiskal jangka pendek.
Lihat Juga :
