Gubernur Kaltim: Sejumlah Item Renovasi Rumah Jabatan Gunakan Anggaran Pribadi
Senin, 27 April 2026 - 20:20 WIB
loading...
Gubernur Kaltim Rudy Masud memastikan sejumlah item renovasi rumah jabatan di luar fungsi kedinasan dibiayai secara mandiri menggunakan dana pribadi. Foto/istimewa.
A
A
A
KALTIM - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud memastikan sejumlah item renovasi rumah jabatan di luar fungsi kedinasan dibiayai secara mandiri menggunakan dana pribadi. Hal ini sebagai respons atas aspirasi dan perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.
Menurut Rudy Mas’ud, keputusan pembiayaan mandiri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus komitmennya agar penggunaan fasilitas pimpinan tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Rudy Mas’ud menyebut beberapa item nonprioritas yang mendapat sorotan seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
“Sebagai bentuk komitmen, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Baca juga: Golkar Beri Warning ke Gubernur Kaltim usai Didemo Warganya
Rudy Mas’ud menegaskan kritik dan aspirasi masyarakat yang berkembang beberapa waktu terakhir menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi, termasuk dalam penggunaan fasilitas publik.
Rudy Mas’ud menilai, masukan publik harus dipandang sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap pembangunan daerah. “Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur,” katanya.
Lihat video: Heboh Kursi Pijat Gubernur Kaltim Rp 125 Juta: Pemimpinnya Harusnya Didoain Bukan Dibully
Selain memastikan pembiayaan mandiri untuk sejumlah item renovasi, Rudy Mas’ud juga menegaskan seluruh paket renovasi rumah jabatan akan dievaluasi dan dikaji ulang agar prioritas penggunaannya selaras dengan kebutuhan kedinasan dan kepentingan masyarakat.
Pemprov Kaltim, kata Rudy Mas’ud, juga membuka ruang transparansi yang lebih luas agar proses evaluasi dapat diawasi publik secara terbuka.
"Ke depan penggunaan anggaran fasilitas pimpinan akan diarahkan lebih sederhana, efisien, dan berpihak pada prioritas pembangunan serta pelayanan masyarakat," ucapnya.
Langkah tersebut, menurut Rudy Mas’ud, merupakan bagian dari komitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Sejumlah pengamat menilai keputusan pembiayaan pribadi untuk item nonkedinasan tersebut menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah merespons aspirasi masyarakat melalui langkah konkret, tidak hanya pada tataran komunikasi, tetapi juga dalam kebijakan.
Menurut Rudy Mas’ud, keputusan pembiayaan mandiri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus komitmennya agar penggunaan fasilitas pimpinan tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Rudy Mas’ud menyebut beberapa item nonprioritas yang mendapat sorotan seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
“Sebagai bentuk komitmen, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Baca juga: Golkar Beri Warning ke Gubernur Kaltim usai Didemo Warganya
Rudy Mas’ud menegaskan kritik dan aspirasi masyarakat yang berkembang beberapa waktu terakhir menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi, termasuk dalam penggunaan fasilitas publik.
Rudy Mas’ud menilai, masukan publik harus dipandang sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap pembangunan daerah. “Masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat saya terima sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap Kalimantan Timur,” katanya.
Lihat video: Heboh Kursi Pijat Gubernur Kaltim Rp 125 Juta: Pemimpinnya Harusnya Didoain Bukan Dibully
Selain memastikan pembiayaan mandiri untuk sejumlah item renovasi, Rudy Mas’ud juga menegaskan seluruh paket renovasi rumah jabatan akan dievaluasi dan dikaji ulang agar prioritas penggunaannya selaras dengan kebutuhan kedinasan dan kepentingan masyarakat.
Pemprov Kaltim, kata Rudy Mas’ud, juga membuka ruang transparansi yang lebih luas agar proses evaluasi dapat diawasi publik secara terbuka.
"Ke depan penggunaan anggaran fasilitas pimpinan akan diarahkan lebih sederhana, efisien, dan berpihak pada prioritas pembangunan serta pelayanan masyarakat," ucapnya.
Langkah tersebut, menurut Rudy Mas’ud, merupakan bagian dari komitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
Sejumlah pengamat menilai keputusan pembiayaan pribadi untuk item nonkedinasan tersebut menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah merespons aspirasi masyarakat melalui langkah konkret, tidak hanya pada tataran komunikasi, tetapi juga dalam kebijakan.
(cip)
Lihat Juga :
