PAD Maluku Menurun, Legislator Perindo Welhelm Kurnala Dorong Inovasi dan Optimalisasi Aset Daerah
Kamis, 23 April 2026 - 18:09 WIB
loading...
Ketua DPW Partai Perindo Maluku Welhelm Kurnala menyatakan penurunan PAD di Maluku dalam dua tahun terakhir menjadi sinyal perlunya pembenahan serius dalam pengelolaan potensi daerah. Foto: Sindonews
A
A
A
MALUKU - Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Maluku dalam dua tahun terakhir menjadi sinyal perlunya pembenahan serius dalam pengelolaan potensi daerah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berimplikasi langsung pada keberlanjutan pembangunan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Sorotan tersebut mengemuka dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di DPRD Maluku.
Baca juga: Hadiri Muskerwil Partai Perindo Maluku, Ini Pesan Plt Sekjen Ferry Kurnia
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LPJ DPRD Maluku Welhelm Kurnala mengatakan, penurunan PAD mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil.
"Kalau pendapatan daerah menurun, berarti kita bicara soal kinerja. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Welhelm, Kamis (23/4/2026).
Dia menekankan pemerintah daerah perlu melampaui pendekatan administratif dengan mengurai akar persoalan secara komprehensif. Inovasi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi sumber pendapatan menjadi langkah yang dinilai mendesak.
Menurut dia, evaluasi terhadap OPD penghasil PAD perlu dilakukan agar pengelolaan lebih terukur dan mampu memberikan dampak nyata, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sorotan tersebut mengemuka dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di DPRD Maluku.
Baca juga: Hadiri Muskerwil Partai Perindo Maluku, Ini Pesan Plt Sekjen Ferry Kurnia
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LPJ DPRD Maluku Welhelm Kurnala mengatakan, penurunan PAD mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil.
"Kalau pendapatan daerah menurun, berarti kita bicara soal kinerja. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Welhelm, Kamis (23/4/2026).
Dia menekankan pemerintah daerah perlu melampaui pendekatan administratif dengan mengurai akar persoalan secara komprehensif. Inovasi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi sumber pendapatan menjadi langkah yang dinilai mendesak.
Menurut dia, evaluasi terhadap OPD penghasil PAD perlu dilakukan agar pengelolaan lebih terukur dan mampu memberikan dampak nyata, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Lihat Juga :
