Wakil Ketua DPRD Minta Pemprov Jabar Antisipasi Kekeringan Ekstrem
Senin, 20 April 2026 - 12:51 WIB
loading...
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan meminta Pemprov Jabar mengantisipasi kekeringan ekstrem. Foto/istimewa
A
A
A
BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan memberikan atensi serius terhadap laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi 93% wilayah Jawa Barat (Jabar) akan dilanda musim kemarau sangat kering pada tahun ini. Kondisi ini bukan sekadar siklus cuaca biasa, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Iwan, peringatan dini dari BMKG yang menyebutkan puncak kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang harus segera direspons dengan langkah mitigasi yang cepat dan terukur. Iwan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak bekerja sendiri, melainkan meningkatkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna memastikan kesiapan infrastruktur dan logistik.
Iwan menekankan kolaborasi lintas sektoral adalah kunci utama dalam menghadapi "kejeringan" ekstrem yang berpotensi memicu krisis air bersih. Iwan tidak ingin melihat warga Jawa Barat kesulitan mendapatkan akses air untuk kebutuhan dasar sehari-hari akibat minimnya cadangan di waduk dan sumur-sumur warga.
Baca juga: BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Berlangsung Lebih Panjang
"Kita harus memastikan bahwa distribusi air bersih melalui truk-truk tangki dari BPBD maupun PDAM sudah siap sedia menyasar wilayah-wilayah merah. Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemprov, kami siap dampingi, harus segera duduk bersama Pemerintah Pusat untuk mengamankan anggaran darurat dan bantuan teknis," ujar Iwan, Senin (20/4/2026).
Selain masalah air bersih, politisi PKS ini juga menyoroti potensi bencana alam yang sering menyertai kemarau panjang, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Iwan meminta perangkat daerah seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD melakukan patroli rutin di area rawan guna meminimalisir risiko kebakaran yang lebih luas.
Lihat video: Sebab Terjadinya Kemarau Basah di Indonesia, Kepala BMKG Beri Penjelasan
Lebih lanjut, Iwan menyatakan kekhawatirannya yang paling mendalam terletak pada sektor pertanian. Sebagai lumbung pangan nasional, gangguan iklim di Jawa Barat dipastikan akan memberikan efek domino terhadap stabilitas pasokan beras di tingkat pusat maupun daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat merupakan produsen padi terbesar kedua di Indonesia. Pada tahun 2025, produksi beras nasional mencapai rekor 34,77 juta ton, di mana kontribusi Jawa Barat secara konsisten menyumbang sekitar 16% hingga 18% dari total produksi nasional tersebut.
"Angka kontribusi kita terhadap stok nasional sangat besar. Jika 93% wilayah kita kering, maka ancaman gagal panen atau puso akan sangat masif. Ini bukan hanya masalah perut warga Jabar, tapi masalah ketahanan pangan Indonesia," tegasnya.
Iwan mendorong Pemprov Jabar untuk segera melakukan audit terhadap kondisi irigasi dan bendungan di seluruh kabupaten/kota. Iwan meminta agar program pompanisasi dan penyediaan benih tahan kekeringan segera didistribusikan kepada para petani sebelum dampak kemarau semakin parah. Iwan juga menyarankan agar Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan mulai dipertimbangkan lebih awal melalui kerja sama dengan BRIN dan BMKG.
Menurut Iwan, investasi dalam modifikasi cuaca jauh lebih murah dibandingkan menanggung kerugian akibat rusaknya ribuan hektare lahan produktif.Iwan mengingatkan stabilitas harga pangan di pasar sangat bergantung pada kelancaran produksi di hulu. Jika suplai dari Jawa Barat terganggu, inflasi bahan pokok diprediksi akan melonjak tajam dan membebani daya beli masyarakat yang baru saja pulih.
"Pemerintah pusat melalui kementerian terkait harus memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk subsidi pupuk yang tepat sasaran maupun asuransi usaha tani. Petani kita adalah pahlawan yang paling rentan terdampak oleh perubahan iklim ini," tambahnya.
Iwan meminta Gubernur dan jajaran OPD terkait untuk proaktif menjemput bola ke Jakarta. Iwan berharap ada sinkronisasi program antara kementerian pertanian, Kementerian PUPR, dan pemerintah provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dalam penanganan kekeringan.
Selain itu, Iwan mengimbau masyarakat untuk mulai membudayakan penghematan air (water saving) sejak dini. Kampanye kesadaran lingkungan menurutnya harus digalakkan hingga ke tingkat desa agar warga memahami cara menjaga sumber-sumber mata air yang tersisa.
DPRD Jawa Barat, lanjut Iwan, akan terus mengawal jalannya anggaran mitigasi bencana agar tepat sasaran. Ia berjanji akan melakukan kunjungan lapangan ke daerah-daerah yang dipetakan paling rawan kekeringan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan rakyat.
"Kita tidak boleh menunggu sampai rakyat menjerit kehausan atau harga beras tak terjangkau. Antisipasi harus dilakukan hari ini juga, dengan koordinasi yang kuat antara Pemprov dan Pusat, demi keselamatan dan ketahanan pangan kita semua," ucapnya.
Menurut Iwan, peringatan dini dari BMKG yang menyebutkan puncak kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang harus segera direspons dengan langkah mitigasi yang cepat dan terukur. Iwan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak bekerja sendiri, melainkan meningkatkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna memastikan kesiapan infrastruktur dan logistik.
Iwan menekankan kolaborasi lintas sektoral adalah kunci utama dalam menghadapi "kejeringan" ekstrem yang berpotensi memicu krisis air bersih. Iwan tidak ingin melihat warga Jawa Barat kesulitan mendapatkan akses air untuk kebutuhan dasar sehari-hari akibat minimnya cadangan di waduk dan sumur-sumur warga.
Baca juga: BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Berlangsung Lebih Panjang
"Kita harus memastikan bahwa distribusi air bersih melalui truk-truk tangki dari BPBD maupun PDAM sudah siap sedia menyasar wilayah-wilayah merah. Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemprov, kami siap dampingi, harus segera duduk bersama Pemerintah Pusat untuk mengamankan anggaran darurat dan bantuan teknis," ujar Iwan, Senin (20/4/2026).
Selain masalah air bersih, politisi PKS ini juga menyoroti potensi bencana alam yang sering menyertai kemarau panjang, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Iwan meminta perangkat daerah seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD melakukan patroli rutin di area rawan guna meminimalisir risiko kebakaran yang lebih luas.
Lihat video: Sebab Terjadinya Kemarau Basah di Indonesia, Kepala BMKG Beri Penjelasan
Lebih lanjut, Iwan menyatakan kekhawatirannya yang paling mendalam terletak pada sektor pertanian. Sebagai lumbung pangan nasional, gangguan iklim di Jawa Barat dipastikan akan memberikan efek domino terhadap stabilitas pasokan beras di tingkat pusat maupun daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat merupakan produsen padi terbesar kedua di Indonesia. Pada tahun 2025, produksi beras nasional mencapai rekor 34,77 juta ton, di mana kontribusi Jawa Barat secara konsisten menyumbang sekitar 16% hingga 18% dari total produksi nasional tersebut.
"Angka kontribusi kita terhadap stok nasional sangat besar. Jika 93% wilayah kita kering, maka ancaman gagal panen atau puso akan sangat masif. Ini bukan hanya masalah perut warga Jabar, tapi masalah ketahanan pangan Indonesia," tegasnya.
Iwan mendorong Pemprov Jabar untuk segera melakukan audit terhadap kondisi irigasi dan bendungan di seluruh kabupaten/kota. Iwan meminta agar program pompanisasi dan penyediaan benih tahan kekeringan segera didistribusikan kepada para petani sebelum dampak kemarau semakin parah. Iwan juga menyarankan agar Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan mulai dipertimbangkan lebih awal melalui kerja sama dengan BRIN dan BMKG.
Menurut Iwan, investasi dalam modifikasi cuaca jauh lebih murah dibandingkan menanggung kerugian akibat rusaknya ribuan hektare lahan produktif.Iwan mengingatkan stabilitas harga pangan di pasar sangat bergantung pada kelancaran produksi di hulu. Jika suplai dari Jawa Barat terganggu, inflasi bahan pokok diprediksi akan melonjak tajam dan membebani daya beli masyarakat yang baru saja pulih.
"Pemerintah pusat melalui kementerian terkait harus memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk subsidi pupuk yang tepat sasaran maupun asuransi usaha tani. Petani kita adalah pahlawan yang paling rentan terdampak oleh perubahan iklim ini," tambahnya.
Iwan meminta Gubernur dan jajaran OPD terkait untuk proaktif menjemput bola ke Jakarta. Iwan berharap ada sinkronisasi program antara kementerian pertanian, Kementerian PUPR, dan pemerintah provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dalam penanganan kekeringan.
Selain itu, Iwan mengimbau masyarakat untuk mulai membudayakan penghematan air (water saving) sejak dini. Kampanye kesadaran lingkungan menurutnya harus digalakkan hingga ke tingkat desa agar warga memahami cara menjaga sumber-sumber mata air yang tersisa.
DPRD Jawa Barat, lanjut Iwan, akan terus mengawal jalannya anggaran mitigasi bencana agar tepat sasaran. Ia berjanji akan melakukan kunjungan lapangan ke daerah-daerah yang dipetakan paling rawan kekeringan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan rakyat.
"Kita tidak boleh menunggu sampai rakyat menjerit kehausan atau harga beras tak terjangkau. Antisipasi harus dilakukan hari ini juga, dengan koordinasi yang kuat antara Pemprov dan Pusat, demi keselamatan dan ketahanan pangan kita semua," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
