Setoran Pajak PLN Tepat Waktu, Pendapatan Pemkab Bekasi Makin Transparan
Senin, 20 April 2026 - 10:41 WIB
loading...
Bapenda Pemkab Bekasi menilai peran PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cikarang krusial dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah. Foto/istimewa
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menilai peran PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cikarang krusial dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah.
Komitmen perusahaan listrik negara itu dalam menyetorkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) secara tepat waktu dinilai memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal daerah.
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan PLN selama ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap optimalisasi penerimaan.
Baca juga: Diskon Listrik 50% Hadir Lagi Dukung Kebijakan WFH 2026, Berikut Ketentuannya
“Komitmen penyetoran PPJ yang tepat waktu dan didukung data akurat sangat membantu kami memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Iwan, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, akurasi data yang disampaikan PLN bukan hanya mempermudah administrasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan fiskal.
Data yang presisi memungkinkan pemerintah daerah merancang strategi yang lebih tepat sasaran, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Lihat video: Dukung Mobilitas, PLN Siapkan 1.681 SPKLU di Tol Trans Sumatra & Jawa-Bali
Bapenda juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan PLN, termasuk dalam edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran listrik yang berdampak langsung pada penerimaan PPJ.
Di sisi lain, Manager PLN UP3 Cikarang Wiedhyarno Arief Wicaksono menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pemerintah daerah.
“Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berkontribusi pada pembangunan,” katanya.
Hal senada disampaikan General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang berkelanjutan.
Selain membahas penguatan pengelolaan PPJ, kedua pihak juga menjajaki peluang kerja sama dalam agenda transisi energi, termasuk pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Bekasi.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini tidak hanya menjaga kualitas pendapatan, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen perusahaan listrik negara itu dalam menyetorkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) secara tepat waktu dinilai memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal daerah.
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan PLN selama ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap optimalisasi penerimaan.
Baca juga: Diskon Listrik 50% Hadir Lagi Dukung Kebijakan WFH 2026, Berikut Ketentuannya
“Komitmen penyetoran PPJ yang tepat waktu dan didukung data akurat sangat membantu kami memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Iwan, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, akurasi data yang disampaikan PLN bukan hanya mempermudah administrasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan fiskal.
Data yang presisi memungkinkan pemerintah daerah merancang strategi yang lebih tepat sasaran, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Lihat video: Dukung Mobilitas, PLN Siapkan 1.681 SPKLU di Tol Trans Sumatra & Jawa-Bali
Bapenda juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan PLN, termasuk dalam edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran listrik yang berdampak langsung pada penerimaan PPJ.
Di sisi lain, Manager PLN UP3 Cikarang Wiedhyarno Arief Wicaksono menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga kualitas layanan sekaligus mendukung pemerintah daerah.
“Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berkontribusi pada pembangunan,” katanya.
Hal senada disampaikan General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang berkelanjutan.
Selain membahas penguatan pengelolaan PPJ, kedua pihak juga menjajaki peluang kerja sama dalam agenda transisi energi, termasuk pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Bekasi.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini tidak hanya menjaga kualitas pendapatan, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(cip)
Lihat Juga :
