DPRD DKI: Kebijakan Prabowo Tak Naikkan Harga BBM Beri Ketenangan bagi Masyarakat

JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah situasi dunia yang mencekam akibat perang Israel-Amerika Serikat dengan Iran diapresiasi. Keputusan tersebut memberi kepastian dan ketenangan bagi masyarakat dalam berkegiatan dan melakukan usaha.

“Kita patut berikan pujian, sebagai rasa hormat atas kebijakan pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan menjaga harga jual BBM dalam negeri meski situasi sedang tidak mudah,” kata legislator DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim, Jumat (10/4/2026).

“Ini kebijakan yang sangat tepat, yang mengedepankan kepentingan rakyat di tengah himpitan berbagai masalah yang cukup berat. Ada masalah internasional, juga ada masalah dalam negeri yang kita hadapi. Tapi Keputusan Presiden sungguh menenteramkan kita semua. Kita patut angkat topi untuk itu,” sambungnya.

Baca juga: Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan subsidi BBM telah disusun melalui perhitungan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk asumsi harga minyak dunia yang dapat mencapai USD100 per barel hingga akhir tahun. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kondisi tersebut akan menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa tetap terjaga di kisaran 2,9%.

Karenanya, Purbaya menjamin bahwa subsidi BBM akan terus disediakan sampai akhir tahun. “Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Anggaran kita cukup,” katanya, pekan lalu.

Lihat video: Menko Airlangga Angkat Bicara Terkait Harga BBM Subsidi Tak Naik


Perhitungan yang dibuat pemerintah untuk tahun anggaran 2026 juga dilandasi pertimbangan karena masih memiliki bantalan fiskal berupa sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun yang dapat digunakan apabila terjadi tekanan yang lebih besar, seperti lonjakan harga minyak dunia.

Dalam konstelasi politik nasional, politisi yang akrab dengan sapaan Bang Lukman ini, mengajak semua pihak untuk berpikir jernih terhadap kebijakan pemerintah. Menurut dia, boleh saja analisis memakai angka dan trend dunia serta kondisi nasional dilakukan untuk mengkritisi kebijakan harga BBM dalam negeri; termasuk prediski terhadap risiko dan implikasinya. Namun dia berharap setiap analisis perlu dikaitkan dengan konsideran kebijakan, niat besar yang ingin diperjuangkan; yakni menjaga perekonomian nasional agar tetap stabil dan terjaga.

“Harga BBM di dalam negeri menjadi faktor yang pengaruhnya menyapa setiap sektor, setiap lini, dan setiap sendi perekonomian nasional. Tolong pertimbangkan hal itu. Kritik, masukan dan pendapat memang perl dikemukakan. Tapi kalau tidak relevan dengan niat dasar kebijakan, ya tidak usahlah dipaksa-paksakan. Kasihan rakyat kalau dipakai sebagai alasan pembenaran untuk kritik, opini, dan pendapat yang dibuat,” ujar politikus Lukmanul Hakim.

Dalam konteks perekonomian nasional, Lukman berharap para cerdik pandai memberikan perspektif apa saja yang berpeluang dilakukan masyarakat dan dunia usia setelah ada kepastian dan jaminan harga BBM dalam negeri agar perekonomian nasional bisa tumbuh sampai skala yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan bersama.

“Masyarakat tidak usah terpengaruh oleh berbagai spekulasi terkait kondisi keuangan negara. Percayakan kepada pemerintah. Setiap kebijakan yang diberikan tentu ada konsekuensi biayanya dan semua itu pasti sudah diperhitungkan,” ucapnya.