BNPP RI Perkuat Peran Da'i dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan
Jum'at, 10 April 2026 - 06:14 WIB
loading...
Wamendagri Akhmad Wiyagus, dihadiri Bupati Sambas Satono selaku Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Kalimantan Barat perkuatu peran dai dalam pembangunan kawasan. Foto/istimewa
A
A
A
SAMBAS - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan pentingnya sinergi para da’i dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Internasional dan Upgrading Da’i bertema “Sinergitas Da’i dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.
Kegiatan yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, dihadiri Bupati Sambas Satono selaku Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Kalimantan Barat. Seminar internasional tersebut diikuti peserta dari berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, sebagai upaya memperkuat peran strategis da’i dalam pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.
Baca juga: BNPP Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan peran da’i tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat. Menurutnya, da’i memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas.
“Para da’i harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” tegasnya, Jumat (10/4/2026).
Akhmad Wiyagus juga menekankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis. Akhmad Wiyagus menjelaskan sejumlah program nasional telah dan terus digulirkan untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Lihat video: Breaking News Presiden Prabowo Hadiri Panen Jagung Raya di Kalimantan Barat
“Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan secara berkelanjutan,” ucapnya.
Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis yang mewakili Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menekankan pengelolaan perbatasan Indonesia tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Ia menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan.
“Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujarnya.
Menurut Nur Kholis, inilah esensi kebijakan perbatasan yang dikedepankan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait. Nur Kholis juga memaparkan BNPP RI berperan sebagai koordinator pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup segmen darat dan laut. Dalam konteks tersebut, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dimaknai sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
“Paradigma pembangunan perbatasan ke depan diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi identik dengan daerah tertinggal atau terisolasi, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal,” katanya.
Bupati Sambas Satono menegaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menyongsong kemajuan wilayah perbatasan. Menurutnya, kualitas SDM menjadi kunci agar berbagai potensi daerah dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.
“Kabupaten Sambas memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas batas. Potensi ini harus didukung oleh SDM yang unggul agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Satono menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta seminar, khususnya para da’i dari dalam dan luar negeri. Melalui seminar internasional dan upgrading da’i ini, BNPP RI berharap terbangun kesamaan perspektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh keagamaan dalam memandang kawasan perbatasan sebagai ruang strategis pembangunan nasional.
“Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan peran aktif para da’i sebagai agen pembangunan yang turut menjaga persatuan, memperkuat kesejahteraan, dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Internasional dan Upgrading Da’i bertema “Sinergitas Da’i dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.
Kegiatan yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, dihadiri Bupati Sambas Satono selaku Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Kalimantan Barat. Seminar internasional tersebut diikuti peserta dari berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam, sebagai upaya memperkuat peran strategis da’i dalam pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan.
Baca juga: BNPP Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan peran da’i tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat. Menurutnya, da’i memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas.
“Para da’i harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” tegasnya, Jumat (10/4/2026).
Akhmad Wiyagus juga menekankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis. Akhmad Wiyagus menjelaskan sejumlah program nasional telah dan terus digulirkan untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Lihat video: Breaking News Presiden Prabowo Hadiri Panen Jagung Raya di Kalimantan Barat
“Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan secara berkelanjutan,” ucapnya.
Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis yang mewakili Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menekankan pengelolaan perbatasan Indonesia tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Ia menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan.
“Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujarnya.
Menurut Nur Kholis, inilah esensi kebijakan perbatasan yang dikedepankan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait. Nur Kholis juga memaparkan BNPP RI berperan sebagai koordinator pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup segmen darat dan laut. Dalam konteks tersebut, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dimaknai sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
“Paradigma pembangunan perbatasan ke depan diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi identik dengan daerah tertinggal atau terisolasi, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal,” katanya.
Bupati Sambas Satono menegaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menyongsong kemajuan wilayah perbatasan. Menurutnya, kualitas SDM menjadi kunci agar berbagai potensi daerah dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.
“Kabupaten Sambas memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas batas. Potensi ini harus didukung oleh SDM yang unggul agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Satono menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta seminar, khususnya para da’i dari dalam dan luar negeri. Melalui seminar internasional dan upgrading da’i ini, BNPP RI berharap terbangun kesamaan perspektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh keagamaan dalam memandang kawasan perbatasan sebagai ruang strategis pembangunan nasional.
“Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan peran aktif para da’i sebagai agen pembangunan yang turut menjaga persatuan, memperkuat kesejahteraan, dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
