Wakapolda Papua Barat: Tata Kelola Kebijakan Sebaiknya Berbasis Risiko

MANOKWARI - Pembangunan daerah di era modern menuntut kebijakan yang tidak hanya responsif secara politik, tetapi juga berbasis kajian ilmiah dan manajemen risiko. Kebijakan publik yang efektif lahir dari integrasi antara riset akademik, pengalaman lapangan, dan akuntabilitas institusi.

Hal ini disampaikan Wakapolda Papua Barat, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol. Sulastiana dalam orasi ilmiah Wisuda Sarjana Angkatan I Universitas Caritas Indonesia, Sabtu (28/3/2026). Orasi ilmiah bertema refleksi tentang relasi antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kepemimpinan.

Dalam paparannya, Sulastiana menggarisbawahi pentingnya tata kelola kebijakan berbasis risiko sebagai pendekatan yang semakin relevan di tengah kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan keamanan.

"Kebijakan publik yang efektif lahir dari integrasi antara riset akademik, pengalaman lapangan, dan akuntabilitas institusi," kata Sulistiana di hadapan sekitar 200 wisudawan, Gubernur Papua Barat Ketua DPR Provinsi Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua, pimpinan perguruan tinggi, Forum Komunikasi Kerukunan Suku Nusantara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah, serta Kepala LLDIKTI Wilayah IV.

Tata kelola kebijakan berbasis risiko, kata Sulastiana, sangat penting, terutama bagi wilayah dengan dinamika pembangunan yang tinggi seperti Papua Barat, di mana kebijakan pemerintah sering kali bersinggungan langsung dengan aspek sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, panitia wisuda Universitas Caritas Indonesia mengapresiasi orasi ilmiah Sulastiana yang dinilai berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi referensi penting bagi perumus kebijakan publik. Bagi Universitas Caritas Indonesia, kehadiran Sulastiana, figur dengan latar belakang akademik sekaligus praktisi, menjadi simbol arah pendidikan tinggi yang ingin dikembangkan. Kampus tersebut berkomitmen melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta kapasitas kepemimpinan.

Wisuda angkatan pertama ini sekaligus menjadi langkah awal bagi Universitas Caritas Indonesia dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di Papua Barat. Upaya tersebut sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan jangka panjang di wilayah tersebut.

Di tengah dinamika perubahan sosial yang cepat, orasi ilmiah Sulastiana menjadi pengingat akan pentingnya peran ruang akademik. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat mencetak lulusan, tetapi juga sebagai pusat lahirnya gagasan yang mampu membentuk arah kebijakan dan masa depan masyarakat.

Profil Brigjen Pol. Sulastiana
Karier Sulastiana terbilang unik, memadukan dunia akademik dan kepolisian. Alumni Universitas Indonesia itu meraih gelar doktor kriminologi dengan predikat cumlaude serta mencatatkan IPK tertinggi pada program doktoral tahun 2013. Selama lebih dari 26 tahun, ia aktif mengajar dan berkontribusi di berbagai perguruan tinggi.

Di luar tugasnya sebagai perwira tinggi Polri, Sulastiana juga dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Kehormatan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia hingga 2029. Pengalaman panjang di dunia akademik membentuk cara pandangnya terhadap isu keamanan, yang menurutnya tidak semata soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari pembangunan sosial yang lebih luas.

Penugasannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat mencatatkan sejarah tersendiri. Ia menjadi polisi wanita berpangkat bintang satu pertama yang menduduki posisi tersebut di wilayah Papua, mencerminkan semakin besarnya peran perempuan dalam kepemimpinan sektor keamanan.

Dalam berbagai forum nasional dan internasional, Sulastiana dikenal aktif mengangkat isu kejahatan narkotika, terorisme, serta perlindungan perempuan dan anak. Gagasan-gagasannya juga terdokumentasi dalam sejumlah buku dan publikasi ilmiah, yang menunjukkan upaya menjembatani praktik keamanan dengan pendekatan akademik.