Doa Bersama Tragedi KM 50 Tol Japek, PUI: Keadilan Tak Boleh Kedaluwarsa
Sabtu, 28 Maret 2026 - 06:36 WIB
loading...
Sebanyak 50 anggota PUI menggelar doa bersama langsung di lokasi kejadian tragedi KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, Jumat (27/3/2026). Kasus KM 50 yang mengakibatkan kematian 6 laskar FPI meninggalkan sederet kejanggalan. Foto: Ist
A
A
A
KARAWANG - Persaudaraan Umat Islam (PUI) kembali menunjukkan kepedulian mendalam atas keadilan yang belum tuntas. Sebanyak 50 anggota PUI menggelar aksi doa bersama langsung di lokasi kejadian Kilometer 50 (KM 50) Tol Jakarta-Cikampek pada Jumat (27/3/2026). Sebelumnya, mereka menggelar aksi damai di Kompleks Parlemen dan Mabes Polri.
Dengan khusyuk dan penuh keprihatinan, mereka memanjatkan doa bagi para korban yang pergi meninggalkan keluarga dalam peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2020. PUI menyatakan aksi doa bersama ini adalah seruan nurani bahwa di balik setiap angka dalam catatan hukum, ada manusia, ada keluarga, ada air mata yang belum kering.
Baca juga: Munarman Blak-blakan tentang Tragedi KM 50 kepada Ahmad Dhani
"Kami hadir di sini bukan untuk membuat gaduh. Kami hadir untuk berdoa, mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh kedaluwarsa. Lima tahun lebih berlalu, tetapi keluarga korban tragedi KM 50 masih menunggu kebenaran yang utuh. Polri harus menuntaskan kasus ini hingga tuntas tanpa terkecuali, tanpa tebang pilih," ujar Koordinator PUI Sjahrir Jasim.
Dia berharap Komisi III DPR membentuk panitia khusus (pansus) dan kepolisian terus melanjutkan pengusutan peristiwa KM 50 yang hingga kini belum menemukan titik terang.
"Polri dapat mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dengan cepat dan profesional. Karena itu, publik juga berharap standar yang sama diterapkan dalam kasus-kasus besar yang masih menyisakan pertanyaan seperti Tragedi Kanjuruhan dan KM 50," katanya.
Kasus KM 50 yang mengakibatkan kematian 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) meninggalkan sederet kejanggalan yang belum terjawab. Misalnya, hilangnya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, penerapan standar operasional prosedur (SOP), mekanisme penggunaan kekuatan, dan dugaan keterlibatan rantai komando yang belum sepenuhnya terungkap.
"Apakah hilangnya CCTV itu semata kelalaian administratif, kelemahan sistem pengamanan bukti, atau justru indikasi adanya upaya mengaburkan fakta? Kejanggalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
"PUI tidak akan berhenti bersuara selama keadilan belum ditegakkan. Kami akan terus hadir, terus berdoa, dan terus mengingatkan karena diam terhadap ketidakadilan adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan," tambah Sjahrir.
Dengan khusyuk dan penuh keprihatinan, mereka memanjatkan doa bagi para korban yang pergi meninggalkan keluarga dalam peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2020. PUI menyatakan aksi doa bersama ini adalah seruan nurani bahwa di balik setiap angka dalam catatan hukum, ada manusia, ada keluarga, ada air mata yang belum kering.
Baca juga: Munarman Blak-blakan tentang Tragedi KM 50 kepada Ahmad Dhani
"Kami hadir di sini bukan untuk membuat gaduh. Kami hadir untuk berdoa, mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh kedaluwarsa. Lima tahun lebih berlalu, tetapi keluarga korban tragedi KM 50 masih menunggu kebenaran yang utuh. Polri harus menuntaskan kasus ini hingga tuntas tanpa terkecuali, tanpa tebang pilih," ujar Koordinator PUI Sjahrir Jasim.
Dia berharap Komisi III DPR membentuk panitia khusus (pansus) dan kepolisian terus melanjutkan pengusutan peristiwa KM 50 yang hingga kini belum menemukan titik terang.
"Polri dapat mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dengan cepat dan profesional. Karena itu, publik juga berharap standar yang sama diterapkan dalam kasus-kasus besar yang masih menyisakan pertanyaan seperti Tragedi Kanjuruhan dan KM 50," katanya.
Kasus KM 50 yang mengakibatkan kematian 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) meninggalkan sederet kejanggalan yang belum terjawab. Misalnya, hilangnya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, penerapan standar operasional prosedur (SOP), mekanisme penggunaan kekuatan, dan dugaan keterlibatan rantai komando yang belum sepenuhnya terungkap.
"Apakah hilangnya CCTV itu semata kelalaian administratif, kelemahan sistem pengamanan bukti, atau justru indikasi adanya upaya mengaburkan fakta? Kejanggalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
"PUI tidak akan berhenti bersuara selama keadilan belum ditegakkan. Kami akan terus hadir, terus berdoa, dan terus mengingatkan karena diam terhadap ketidakadilan adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan," tambah Sjahrir.
(jon)
Lihat Juga :
