Cegah Longsor TPST Bantargebang, DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ledakan Sampah saat Lebaran
Sabtu, 14 Maret 2026 - 11:20 WIB
loading...
Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina mendesak pemerintah menyiapkan langkah darurat guna mengantisipasi ledakan volume sampah saat Lebaran 2026. Hal ini agar tak terjadi kembali longsor di TPST Bantargebang, Bekasi. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah darurat guna mengantisipasi ledakan volume sampah saat Lebaran 2026. Dia mengingatkan agar tak terjadi kembali tragedi longsor di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Menurut dia, peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri diperkirakan memicu lonjakan sampah rumah tangga secara drastis yang berpotensi membebani kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA).
Baca juga: Pramono Anung: Longsor Gunung Sampah Bantar Gebang Akibat Hujan Ekstrem
“Tragedi Bantargebang yang menewaskan 7 orang harus menjadi pelajaran serius. Jangan sampai ada lagi korban akibat pengelolaan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Pemerintah harus menyiapkan strategi darurat untuk mengantisipasi lonjakan sampah Lebaran,” ujar Elpisina, Sabtu (14/3/2026).
Ledakan sampah saat Lebaran ini tidak boleh lagi dianggap sebagai rutinitas biasa. Apalagi Indonesia baru saja berduka atas tragedi longsornya gunungan sampah di TPST Bantargebang yang merenggut 7 korban jiwa.
“Tragedi Bantargebang adalah cermin kedaruratan pengelolaan sampah di Tanah Air. Jakarta sebagai pusat ekonomi ternyata belum mempunyai manajemen pengelolaan sampah yang mumpuni, apalagi wilayah lain,” katanya.
Dia menilai ketergantungan pada TPA sebagai solusi tunggal sudah tidak lagi memadai dan cenderung berbahaya. Penumpukan sampah yang tidak terkendali dapat memicu risiko bencana lingkungan maupun keselamatan manusia tanpa reformasi tata kelola yang cepat.
“TPA tidak boleh lagi menjadi satu-satunya solusi. Kita butuh langkah nyata, mulai dari peningkatan kapasitas pengangkutan hingga optimalisasi pengolahan sampah di tingkat daerah. Reformasi tata kelola sampah dari hulu ke hilir sudah harga mati,” tegasnya.
Elpisina meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi intensif untuk memperkuat sistem pemilahan dan pengolahan sampah modern di sumbernya. Hal ini bertujuan agar beban di TPA tidak mencapai titik kritis saat puncak arus sampah pasca-Lebaran.
“Pemerintah harus bergerak cepat. Lakukan koordinasi lintas sektor agar lonjakan sampah pasca-Lebaran ini dapat ditangani secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak lingkungan apalagi korban jiwa di kemudian hari,” katanya.
Menurut dia, peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri diperkirakan memicu lonjakan sampah rumah tangga secara drastis yang berpotensi membebani kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA).
Baca juga: Pramono Anung: Longsor Gunung Sampah Bantar Gebang Akibat Hujan Ekstrem
“Tragedi Bantargebang yang menewaskan 7 orang harus menjadi pelajaran serius. Jangan sampai ada lagi korban akibat pengelolaan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Pemerintah harus menyiapkan strategi darurat untuk mengantisipasi lonjakan sampah Lebaran,” ujar Elpisina, Sabtu (14/3/2026).
Ledakan sampah saat Lebaran ini tidak boleh lagi dianggap sebagai rutinitas biasa. Apalagi Indonesia baru saja berduka atas tragedi longsornya gunungan sampah di TPST Bantargebang yang merenggut 7 korban jiwa.
“Tragedi Bantargebang adalah cermin kedaruratan pengelolaan sampah di Tanah Air. Jakarta sebagai pusat ekonomi ternyata belum mempunyai manajemen pengelolaan sampah yang mumpuni, apalagi wilayah lain,” katanya.
Dia menilai ketergantungan pada TPA sebagai solusi tunggal sudah tidak lagi memadai dan cenderung berbahaya. Penumpukan sampah yang tidak terkendali dapat memicu risiko bencana lingkungan maupun keselamatan manusia tanpa reformasi tata kelola yang cepat.
“TPA tidak boleh lagi menjadi satu-satunya solusi. Kita butuh langkah nyata, mulai dari peningkatan kapasitas pengangkutan hingga optimalisasi pengolahan sampah di tingkat daerah. Reformasi tata kelola sampah dari hulu ke hilir sudah harga mati,” tegasnya.
Elpisina meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi intensif untuk memperkuat sistem pemilahan dan pengolahan sampah modern di sumbernya. Hal ini bertujuan agar beban di TPA tidak mencapai titik kritis saat puncak arus sampah pasca-Lebaran.
“Pemerintah harus bergerak cepat. Lakukan koordinasi lintas sektor agar lonjakan sampah pasca-Lebaran ini dapat ditangani secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak lingkungan apalagi korban jiwa di kemudian hari,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
