Percepat Pembangunan Infrastruktur, Anggaran IPDN 2026 Naik Jadi Rp814 Miliar
Rabu, 11 Maret 2026 - 23:14 WIB
loading...
Anggaran IPDN tahun 2026 mengalami kenaikan menjadi Rp814 miliar. Dengan bantuan Presiden Prabowo Subianto, kenaikan ini berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Foto: Ist
A
A
A
SUMEDANG - Anggaran IPDN tahun 2026 mengalami kenaikan menjadi Rp814 miliar. Dengan bantuan Presiden Prabowo Subianto, kenaikan ini berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur.
Kenaikan ini juga mendapat dukungan Komisi II DPR RI yang terus komitmen untuk kemajuan IPDN dalam segala aspek.
Baca juga: Lima Kepala Daerah Terima Penghargaan dari IPDN
Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI H M Rifqinizamy Karsayuda dalam kunjungan kerja beserta rombongan wakil rakyat lainnya menegaskan DPR berkomitmen mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN.
"Karena berdasarkan pantauan kami ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada," ujar Rifqi.
“Dari tahun lalu di angka Rp578 miliar, insyaallah tahun 2026 ini menjadi Rp814 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan perbaikan mess kesatriaan di IPDN serta fasilitas-fasilitas penunjangnya," katanya.
Selain perbaikan mess atau tempat tinggal praja IPDN beserta sarana pendukungnya, anggaran terkait lauk pauk praja IPDN juga menjadi perhatian Komisi II.
“Jika dibandingkan dengan Akpol, AD, dan AL yang anggaran makan taruna/i-nya mencapai Rp75.000 per orang per hari, IPDN ini hanya Rp43.000. Adanya Banpres ini akan mendorong kenaikan anggaran makan praja dengan harapan ketersediaan makanan yang bergizi akan menghasilkan calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas,” katanya.
Selain komitmen untuk mendukung kemajuan IPDN, hadirnya Komisi II DPR RI juga untuk menegaskan komitmen terkait bounding emosional DPR RI dengan purnapraja di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mendampingi pelaksanaan kunjungan kerja ini mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan DPR RI.
Kemendagri bersama Rektor IPDN sedang melakukan pembenahan menyeluruh di IPDN mulai dari sistem penerimaan capra, kurikulum, dan pembinaan di dalam. “Pekerjaan rumah IPDN ke depan yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni dan menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti," tuturnya.
Demikian juga dengan Rektor IPDN. Adanya Bantuan Presiden, pihaknya akan mengalokasikan anggaran APBN tahun 2026 ini untuk mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian praja, juga akan dilakukan rehab asrama praja.
Pihaknya juga meminta dukungan lain kepada Komisi II DPR RI terkait jumlah praja IPDN tahun 2026. “Kami sudah sampaikan kuota IPDN tahun ini kepada Menpan RB yakni 1.410 praja, semoga Komisi II DPR dapat membantu mendorong kuota ini kepada Menpan RB yang juga berada di bawah pimpinan Komisi II DPR,” ujarnya.
Jika penerimaan IPDN di bawah 1.200 orang akan mempengaruhi terhadap asrama yang kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar.
Kenaikan ini juga mendapat dukungan Komisi II DPR RI yang terus komitmen untuk kemajuan IPDN dalam segala aspek.
Baca juga: Lima Kepala Daerah Terima Penghargaan dari IPDN
Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI H M Rifqinizamy Karsayuda dalam kunjungan kerja beserta rombongan wakil rakyat lainnya menegaskan DPR berkomitmen mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN.
"Karena berdasarkan pantauan kami ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada," ujar Rifqi.
“Dari tahun lalu di angka Rp578 miliar, insyaallah tahun 2026 ini menjadi Rp814 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan perbaikan mess kesatriaan di IPDN serta fasilitas-fasilitas penunjangnya," katanya.
Selain perbaikan mess atau tempat tinggal praja IPDN beserta sarana pendukungnya, anggaran terkait lauk pauk praja IPDN juga menjadi perhatian Komisi II.
“Jika dibandingkan dengan Akpol, AD, dan AL yang anggaran makan taruna/i-nya mencapai Rp75.000 per orang per hari, IPDN ini hanya Rp43.000. Adanya Banpres ini akan mendorong kenaikan anggaran makan praja dengan harapan ketersediaan makanan yang bergizi akan menghasilkan calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas,” katanya.
Selain komitmen untuk mendukung kemajuan IPDN, hadirnya Komisi II DPR RI juga untuk menegaskan komitmen terkait bounding emosional DPR RI dengan purnapraja di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mendampingi pelaksanaan kunjungan kerja ini mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan DPR RI.
Kemendagri bersama Rektor IPDN sedang melakukan pembenahan menyeluruh di IPDN mulai dari sistem penerimaan capra, kurikulum, dan pembinaan di dalam. “Pekerjaan rumah IPDN ke depan yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni dan menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti," tuturnya.
Demikian juga dengan Rektor IPDN. Adanya Bantuan Presiden, pihaknya akan mengalokasikan anggaran APBN tahun 2026 ini untuk mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian praja, juga akan dilakukan rehab asrama praja.
Pihaknya juga meminta dukungan lain kepada Komisi II DPR RI terkait jumlah praja IPDN tahun 2026. “Kami sudah sampaikan kuota IPDN tahun ini kepada Menpan RB yakni 1.410 praja, semoga Komisi II DPR dapat membantu mendorong kuota ini kepada Menpan RB yang juga berada di bawah pimpinan Komisi II DPR,” ujarnya.
Jika penerimaan IPDN di bawah 1.200 orang akan mempengaruhi terhadap asrama yang kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar.
(jon)
Lihat Juga :
