MPSI: Kekerasan KKB terhadap Warga Sipil di Papua Pelanggaran Serius terhadap Prinsip Kemanusiaan

JAKARTA - Serangan atau aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap masyarakat sipil, termasuk pekerja tambang di Papua menjadi perhatian banyak pihak. Menurut Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari, kekerasan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.

"Warga sipil, termasuk para pekerja tambang yang mencari nafkah, tidak boleh menjadi target kekerasan. Mereka bukan bagian dari konflik. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan," ujar Noor, Senin (9/3/2026).

Dia berpendapat, kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menciptakan rasa takut dan trauma berkepanjangan bagi warga yang tinggal di wilayah sekitar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Pos Pengamanan di Nabire Ditembaki dan Dibakar, 2 Orang Ditemukan Tewas



Noor menuturkan bahwa para pekerja tambang di Papua sebagian besar merupakan masyarakat sipil yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka itu, keselamatannya harus menjadi perhatian bersama, baik oleh aparat keamanan maupun para pemangku kepentingan.

"Para pekerja tambang adalah masyarakat sipil yang menjalankan aktivitas ekonomi. Kekerasan terhadap mereka hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan dan menambah daftar korban dalam konflik yang berkepanjangan," jelasnya.

Dia pun mendorong adanya langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk memastikan perlindungan masyarakat sipil di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah (pemda), dan tokoh masyarakat.

Dia menilai pendekatan yang mengedepankan perlindungan warga sipil perlu menjadi prioritas dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua. “Keamanan tidak hanya diukur dari keberhasilan operasi penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan negara untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil agar mereka dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat," imbuhnya.

Semua pihak juga diajak untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil dan mendorong terciptanya situasi yang lebih aman dan kondusif di Papua. "Perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.