Ditolak Ratusan Kader, Muswil PPP Sulawesi Tengah Batal Digelar
Sabtu, 07 Maret 2026 - 08:24 WIB
loading...
Muswil PPP Sulawesi Tengah yang rencananya digelar 6-7 Maret 2026 di Kota Palu batal dilaksanakan setelah mendapat penolakan dari DPC serta ratusan kader PPP. Foto/Ist
A
A
A
PALU - Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Sulawesi Tengah yang rencananya digelar pada 6–7 Maret 2026 di Kota Palu batal dilaksanakan setelah mendapat penolakan dari DPC serta ratusan kader PPP se-Sulawesi Tengah. Penolakan tersebut sempat memicu keributan di lokasi kegiatan karena pelaksanaan Muswil dinilai dipaksakan secara sepihak tanpa melalui komunikasi yang memadai dengan struktur partai di daerah.
Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah Fairus Husein Maskati menegaskan bahwa keputusan penundaan Muswil merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh jajaran pengurus partai di daerah.
Baca juga: Buka Muswil Kalbar, Mardiono Tegaskan Grassroot Masih Solid dan Optimistis Kembali ke Senayan 2029
“Kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PPP di Jakarta, dengan hormat, bahwa situasi Ramadhan dan demi keutuhan dan kebesaran partai maka selaku seluruh DPC PPP se Sulawesi Tengah bersepakat bersama saudara Syarif Latadano bersepakat menunda dan menyelenggarakan kembali Musyawarah Wilayah pada pekan pertama bulan April 2026,” ujar Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah Fairus Husein Maskati dalam pernyataan resminya, dikutip Sabtu (6/3/2026).
Penolakan para kader berawal dari terbitnya Surat Keputusan DPP PPP yang menunjuk Syarif Latadano sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah dan Susana Vanderkley sebagai Sekretaris. Namun, Susana Vanderkley mengaku tidak pernah dimintai persetujuan atas penunjukan tersebut bahkan menyatakan telah mundur dari keanggotaan PPP.
Meski demikian, pihak DPP PPP disebut tetap mendorong agar Muswil tetap dilaksanakan. Undangan kegiatan juga dinilai mendadak dan tidak mencantumkan lokasi acara secara jelas sehingga memunculkan kecurigaan di kalangan kader.
Baca juga: Kemendikdasmen Salurkan Tunjangan Rp6 Juta untuk Guru Terdampak Banjir Sumatera
Situasi tersebut akhirnya membuat ratusan kader membubarkan pelaksanaan Muswil yang dianggap tidak memenuhi prinsip musyawarah dan kebersamaan dalam organisasi.
Setelah pembubaran kegiatan, jajaran DPW dan seluruh DPC PPP se-Sulawesi Tengah kemudian menggelar musyawarah internal untuk mencari solusi terbaik demi menjaga soliditas partai.
Fairus Husein Maskati juga menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar oleh seluruh pihak yang terlibat. “Demikian pernyataan ini dibuat secara benar dan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun,” lanjutnya.
Kesepakatan penundaan Muswil tersebut ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Sulteng Fairus Husein Maskati, Sekretaris DPW Iman Sudirman, jajaran pengurus harian DPW, serta Syarif Latadano yang sebelumnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, kepengurusan DPW PPP Sulawesi Tengah kembali dipimpin oleh Fairus Husein Maskati sebagai Ketua DPW, sementara Syarif Latadano kembali menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah.
Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah Fairus Husein Maskati menegaskan bahwa keputusan penundaan Muswil merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh jajaran pengurus partai di daerah.
Baca juga: Buka Muswil Kalbar, Mardiono Tegaskan Grassroot Masih Solid dan Optimistis Kembali ke Senayan 2029
“Kepada yang terhormat Ketua Umum DPP PPP di Jakarta, dengan hormat, bahwa situasi Ramadhan dan demi keutuhan dan kebesaran partai maka selaku seluruh DPC PPP se Sulawesi Tengah bersepakat bersama saudara Syarif Latadano bersepakat menunda dan menyelenggarakan kembali Musyawarah Wilayah pada pekan pertama bulan April 2026,” ujar Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah Fairus Husein Maskati dalam pernyataan resminya, dikutip Sabtu (6/3/2026).
Penolakan para kader berawal dari terbitnya Surat Keputusan DPP PPP yang menunjuk Syarif Latadano sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah dan Susana Vanderkley sebagai Sekretaris. Namun, Susana Vanderkley mengaku tidak pernah dimintai persetujuan atas penunjukan tersebut bahkan menyatakan telah mundur dari keanggotaan PPP.
Meski demikian, pihak DPP PPP disebut tetap mendorong agar Muswil tetap dilaksanakan. Undangan kegiatan juga dinilai mendadak dan tidak mencantumkan lokasi acara secara jelas sehingga memunculkan kecurigaan di kalangan kader.
Baca juga: Kemendikdasmen Salurkan Tunjangan Rp6 Juta untuk Guru Terdampak Banjir Sumatera
Situasi tersebut akhirnya membuat ratusan kader membubarkan pelaksanaan Muswil yang dianggap tidak memenuhi prinsip musyawarah dan kebersamaan dalam organisasi.
Setelah pembubaran kegiatan, jajaran DPW dan seluruh DPC PPP se-Sulawesi Tengah kemudian menggelar musyawarah internal untuk mencari solusi terbaik demi menjaga soliditas partai.
Fairus Husein Maskati juga menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil secara sadar oleh seluruh pihak yang terlibat. “Demikian pernyataan ini dibuat secara benar dan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun,” lanjutnya.
Kesepakatan penundaan Muswil tersebut ditandatangani oleh Ketua DPW PPP Sulteng Fairus Husein Maskati, Sekretaris DPW Iman Sudirman, jajaran pengurus harian DPW, serta Syarif Latadano yang sebelumnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, kepengurusan DPW PPP Sulawesi Tengah kembali dipimpin oleh Fairus Husein Maskati sebagai Ketua DPW, sementara Syarif Latadano kembali menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPW PPP Sulawesi Tengah.
(shf)
Lihat Juga :
