Polda Metro Jaya Tingkatkan Pengawasan Harga Bahan Pokok Jelang Hari Raya Idulfitri
Sabtu, 28 Februari 2026 - 20:21 WIB
loading...
Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi daerah Satgas Saber Pelanggaran Harga Keamanan dan Mutu Pangan. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) Satgas Saber Pelanggaran Harga Keamanan dan Mutu Pangan. Rakor digelar untuk menguatkan pengawasan harga, keamanan dan mutu bahan menjelang Hari Raya Idulftiri.
Rakor dipimpin Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Muh. Ardila Amry. Ardila menyampaikan bahwa aparat kepolisian telah melakukan pemantauan di 46 titik.
"Selama ini sudah dilakukan pengecekan oleh anggota Satgasda sebanyak 46 titik pengecekan dan berjalan dengan lancar," ujar Ardila, dikutip Sabtu (28/2/2026).
Baca juga: Jelang Ramadan, Pemerintah Janji Pasokan Bahan Pokok Aman dan Harga Stabil
Ardila menyampaikan masih banyak pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ardila meminta dukungan lintas instansi untuk mendorong penertiban administrasi tersebut. "Kendalanya di lapangan, pedagang yang kita temui banyak yang belum memiliki NIB," ujarnya.
Ardila juga mengingatkan agar pengecekan komoditas dilakukan tepat sasaran sesuai dengan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) sebagaimana Permendag Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting).
Lihat video: Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional Mulai 'Ugal-ugalan' Jelang Ramadhan
Agar data yang dilaporkan oleh petugas yang dilapangan sesuai dan riil dengan hasil pemeriksaan di Pasar, Ardila meminta petugas yang turun melakukan pengecekan dengan serius. "Tanyakan harga bahan pokok lebih dari sekali untuk memastikan harga riil yang bisa dilaporkan kepada pimpinan," ungkap dia.
Dari paparan para peserta, Bulog menyampaikan stok beras dan minyak goreng masih mencukupi untuk intervensi pasar di DKI Jakarta.
Sementara DPMPTSP menyatakan akan melakukan pembinaan ke pasar-pasar dan mendorong pendataan pedagang yang belum memiliki NIB agar bisa direkomendasikan dan dipercepat proses penerbitannya.
Rakor ditutup dengan penyampaian komitmen sinergisitas dari seluruh stakeholders untuk melakukan pengawasan secara teratur dan tertib dalam mengawasi barang pokok dan barang penting guna menekan Harga sesuai dengan edaran dari pemerintah agar masyarakat mendapatkan pangan dengan harga wajar, aman dan bermutu.
Hadir dalam rapat tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Selain itu, hadir pula Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) sebagai perwakilan pedagang pasar.
Rakor dipimpin Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Muh. Ardila Amry. Ardila menyampaikan bahwa aparat kepolisian telah melakukan pemantauan di 46 titik.
"Selama ini sudah dilakukan pengecekan oleh anggota Satgasda sebanyak 46 titik pengecekan dan berjalan dengan lancar," ujar Ardila, dikutip Sabtu (28/2/2026).
Baca juga: Jelang Ramadan, Pemerintah Janji Pasokan Bahan Pokok Aman dan Harga Stabil
Ardila menyampaikan masih banyak pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ardila meminta dukungan lintas instansi untuk mendorong penertiban administrasi tersebut. "Kendalanya di lapangan, pedagang yang kita temui banyak yang belum memiliki NIB," ujarnya.
Ardila juga mengingatkan agar pengecekan komoditas dilakukan tepat sasaran sesuai dengan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) sebagaimana Permendag Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting).
Lihat video: Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional Mulai 'Ugal-ugalan' Jelang Ramadhan
Agar data yang dilaporkan oleh petugas yang dilapangan sesuai dan riil dengan hasil pemeriksaan di Pasar, Ardila meminta petugas yang turun melakukan pengecekan dengan serius. "Tanyakan harga bahan pokok lebih dari sekali untuk memastikan harga riil yang bisa dilaporkan kepada pimpinan," ungkap dia.
Dari paparan para peserta, Bulog menyampaikan stok beras dan minyak goreng masih mencukupi untuk intervensi pasar di DKI Jakarta.
Sementara DPMPTSP menyatakan akan melakukan pembinaan ke pasar-pasar dan mendorong pendataan pedagang yang belum memiliki NIB agar bisa direkomendasikan dan dipercepat proses penerbitannya.
Rakor ditutup dengan penyampaian komitmen sinergisitas dari seluruh stakeholders untuk melakukan pengawasan secara teratur dan tertib dalam mengawasi barang pokok dan barang penting guna menekan Harga sesuai dengan edaran dari pemerintah agar masyarakat mendapatkan pangan dengan harga wajar, aman dan bermutu.
Hadir dalam rapat tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Selain itu, hadir pula Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) sebagai perwakilan pedagang pasar.
(cip)
Lihat Juga :
