Waspada! Hujan Lebat Berpotensi Melanda Pulau Jawa hingga 21 Februari 2026
Rabu, 18 Februari 2026 - 17:03 WIB
loading...
BMKG melaporkan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpeluang terjadi hingga 21 Februari 2026, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Foto: Ilustrasi/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpeluang terjadi hingga 21 Februari 2026, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
Sebagaimana yang terjadi di wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa, potensi hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang telah memicu banjir, longsor pada tebing yang jenuh air, kerusakan infrastruktur, hingga gangguan transportasi dan kelistrikan.
Menyikapi prakiraan cuaca dan potensi dampak bencana hidrometeorologi basah, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi posko siaga, pemantauan debit sungai, waduk, dan tanggul, serta pengawasan wilayah lereng rawan longsor.
Baca juga: Banjir dan Longsor Kepung Jateng: 3 Meninggal dan Ribuan Warga Terdampak
"Penyebarluasan informasi peringatan dini, simulasi evakuasi, serta kesiapan personel dan peralatan menjadi langkah krusial dalam mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material," ungkap Aam sapaan Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).
BNPB mengajak seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta melakukan langkah mitigasi mandiri seperti membersihkan saluran air, memangkas dahan pohon rawan tumbang, dan menyiapkan rencana evakuasi keluarga.
"Kesiapsiagaan kolektif menjadi kunci dalam meminimalkan risiko serta mempercepat penanganan dan pemulihan dampak bencana di berbagai wilayah," ungkap Aam.
Aam pun mengungkapkan bahwa berbeda dengan karakteristik di luar Pulau Jawa, yang mana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai kurang lebih 566,8 hektare sejak awal tahun, sementara di Provinsi Kalimantan Barat terjadi penambahan luasan terbakar di Kota Singkawang.
Aam mengungkapkan berkaca dari kejadian di wilayah Riau dan Kalimantan Barat tersebut, BNPB turut mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi kering berupa kebakaran hutan dan lahan yang dapat meningkat di wilayah lain akibat curah hujan rendah dan kondisi lahan gambut yang mudah terbakar.
"Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas secara berkala, pembasahan lahan gambut, serta edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka. Penanganan dilakukan dengan pemadaman darat dan udara sesuai kebutuhan serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran," ujarnya.
BNPB, kata Aam, mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dua karakter ancaman ini, baik hidrometeorologi basah dan kering, melalui mitigasi berbasis komunitas, kepatuhan terhadap informasi resmi, serta pelaporan dini apabila ditemukan indikasi potensi bencana.
BNPB, tambah Aam, juga mendorong pemerintah daerah untuk penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, serta pengecekan sarana prasarana evakuasi dan logistik menjadi prioritas guna mengantisipasi potensi bencana susulan.
"Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan darurat terpadu, BNPB terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah guna memastikan seluruh rangkaian upaya tersebut dapat dilakukan semaksimal mungkin," pungkasnya.
Sebagaimana yang terjadi di wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa, potensi hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang telah memicu banjir, longsor pada tebing yang jenuh air, kerusakan infrastruktur, hingga gangguan transportasi dan kelistrikan.
Menyikapi prakiraan cuaca dan potensi dampak bencana hidrometeorologi basah, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi posko siaga, pemantauan debit sungai, waduk, dan tanggul, serta pengawasan wilayah lereng rawan longsor.
Baca juga: Banjir dan Longsor Kepung Jateng: 3 Meninggal dan Ribuan Warga Terdampak
"Penyebarluasan informasi peringatan dini, simulasi evakuasi, serta kesiapan personel dan peralatan menjadi langkah krusial dalam mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material," ungkap Aam sapaan Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).
BNPB mengajak seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta melakukan langkah mitigasi mandiri seperti membersihkan saluran air, memangkas dahan pohon rawan tumbang, dan menyiapkan rencana evakuasi keluarga.
"Kesiapsiagaan kolektif menjadi kunci dalam meminimalkan risiko serta mempercepat penanganan dan pemulihan dampak bencana di berbagai wilayah," ungkap Aam.
Aam pun mengungkapkan bahwa berbeda dengan karakteristik di luar Pulau Jawa, yang mana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai kurang lebih 566,8 hektare sejak awal tahun, sementara di Provinsi Kalimantan Barat terjadi penambahan luasan terbakar di Kota Singkawang.
Aam mengungkapkan berkaca dari kejadian di wilayah Riau dan Kalimantan Barat tersebut, BNPB turut mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi kering berupa kebakaran hutan dan lahan yang dapat meningkat di wilayah lain akibat curah hujan rendah dan kondisi lahan gambut yang mudah terbakar.
"Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas secara berkala, pembasahan lahan gambut, serta edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka. Penanganan dilakukan dengan pemadaman darat dan udara sesuai kebutuhan serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran," ujarnya.
BNPB, kata Aam, mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dua karakter ancaman ini, baik hidrometeorologi basah dan kering, melalui mitigasi berbasis komunitas, kepatuhan terhadap informasi resmi, serta pelaporan dini apabila ditemukan indikasi potensi bencana.
BNPB, tambah Aam, juga mendorong pemerintah daerah untuk penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, serta pengecekan sarana prasarana evakuasi dan logistik menjadi prioritas guna mengantisipasi potensi bencana susulan.
"Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan darurat terpadu, BNPB terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah guna memastikan seluruh rangkaian upaya tersebut dapat dilakukan semaksimal mungkin," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
