29 Desa Hilang Akibat Banjir Sumatera, Terbanyak di Aceh
Selasa, 27 Januari 2026 - 15:50 WIB
loading...
Sebanyak 29 desa di 6 kabupaten/kota hilang, akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatera. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan bahwa ada 29 desa di 6 kabupaten/kota hilang, akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatera. Hal itu diungkapkan Yandri saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Desa hilang itu merupakan sarana prasarana pemerintahan dan pelayanan publik hilang akibat terdampak bencana. “Nah ini, desa-desanya ada yang menjadi sungai, Pak Ketua. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungai pindah ke desa itu, Pak Ketua. Jadi desanya benar-benar hilang. Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi, Pak Ketua," ungkap Yandri.
Baginya, temuan desa hilang itu menjadi pekerjaan rumah (PR) terberat bagi Kemendes PDT. Apalagi, ada puluhan desa yang hilang imbas bencana banjir dan tanah longsor.
![29 Desa Hilang Akibat Banjir Sumatera, Terbanyak di Aceh]()
Baca juga: Korban Bencana Aceh-Sumatera: 1.201 Orang Meninggal, 113.672 Masih Mengungsi
"Maka berdasarkan data terakhir per 12 Januari 2026 dilaporkan jumlah desa yang hilang wilayahnya sebanyak 29 desa di 6 kabupaten/kota," ujar Yandri.
Adapun rincian desa yang hilang di tiap provinsi terdampak banjir dan longsor yakni, Aceh 21 desa dan Sumatera Utara 8 desa. Ia menuturkan, 29 desa itu hilang ada yang tertimbun longsor. Untuk itu, Kemendes PDT melakukan berbagai upaya.
"Pertama, kami mengoordinasikan dengan kementerian/lembaga, itu sudah pasti. Karena kami tetap mengacu kepada Keppres Nomor 1 Tahun 2026 di mana Pak Mendagri sebagai Ketua Satgas. Kemudian kedua, pemetaan dan pemutakhiran data desa-desa yang hilang, terus kami lakukan pemutakhiran data," ujar Yandri.
"Kemudian penyusunan perencanaan dan sebagainya. Penyediaan lahan, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Menteri PKP, karena kami di bawah koordinasi beliau, untuk memastikan bahwa kalau terjadi relokasi, desanya aman, Pak Ketua. Tidak lagi terancam banjir atau longsor, sehingga itu menjadi desa yang aman dari bencana banjir yang akan datang," tambahnya.
Kemudian, kata dia, pemerintah akan merekonstruksi sarana dan prasarana dasar, seperti rumah, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. "Pemulihan ekonomi, ini penting di tingkat desa nanti. Ada desa tematik, UMKM, BUMDes, KOPDes, dan tentu ada pasar desa," pungkasnya.
Desa hilang itu merupakan sarana prasarana pemerintahan dan pelayanan publik hilang akibat terdampak bencana. “Nah ini, desa-desanya ada yang menjadi sungai, Pak Ketua. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungai pindah ke desa itu, Pak Ketua. Jadi desanya benar-benar hilang. Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi, Pak Ketua," ungkap Yandri.
Baginya, temuan desa hilang itu menjadi pekerjaan rumah (PR) terberat bagi Kemendes PDT. Apalagi, ada puluhan desa yang hilang imbas bencana banjir dan tanah longsor.
Baca juga: Korban Bencana Aceh-Sumatera: 1.201 Orang Meninggal, 113.672 Masih Mengungsi
"Maka berdasarkan data terakhir per 12 Januari 2026 dilaporkan jumlah desa yang hilang wilayahnya sebanyak 29 desa di 6 kabupaten/kota," ujar Yandri.
Adapun rincian desa yang hilang di tiap provinsi terdampak banjir dan longsor yakni, Aceh 21 desa dan Sumatera Utara 8 desa. Ia menuturkan, 29 desa itu hilang ada yang tertimbun longsor. Untuk itu, Kemendes PDT melakukan berbagai upaya.
"Pertama, kami mengoordinasikan dengan kementerian/lembaga, itu sudah pasti. Karena kami tetap mengacu kepada Keppres Nomor 1 Tahun 2026 di mana Pak Mendagri sebagai Ketua Satgas. Kemudian kedua, pemetaan dan pemutakhiran data desa-desa yang hilang, terus kami lakukan pemutakhiran data," ujar Yandri.
"Kemudian penyusunan perencanaan dan sebagainya. Penyediaan lahan, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Menteri PKP, karena kami di bawah koordinasi beliau, untuk memastikan bahwa kalau terjadi relokasi, desanya aman, Pak Ketua. Tidak lagi terancam banjir atau longsor, sehingga itu menjadi desa yang aman dari bencana banjir yang akan datang," tambahnya.
Kemudian, kata dia, pemerintah akan merekonstruksi sarana dan prasarana dasar, seperti rumah, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. "Pemulihan ekonomi, ini penting di tingkat desa nanti. Ada desa tematik, UMKM, BUMDes, KOPDes, dan tentu ada pasar desa," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
