Tim SAR Nonstop 24 Jam Cari Korban Hilang Tertimbun Longsor Cisarua
Minggu, 25 Januari 2026 - 18:16 WIB
loading...
Menko PMK Pratikno mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana serta berdialog dengan para pengungsi pada Minggu (25/1/2026). Foto: Humas Kemenko PMK
A
A
A
BANDUNG BARAT - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan penyelamatan jiwa dalam penanganan bencana tanah longsor yang melanda Kampung Pasirkuning dan Kampung Pasirkuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut disampaikan Menko PMK usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana serta berdialog dengan para pengungsi pada Minggu (25/1/2026).
“Pemerintah menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya para korban di Cisarua akibat longsor dan curah hujan yang sangat tinggi. Yang kami utamakan adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dilakukan 24 jam nonstop karena masih sekitar 80 warga yang dalam pencarian,” kata Pratikno.
Bencana longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat (23/1/2026) malam. Kondisi tanah yang jenuh air memicu longsor besar pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, disertai aliran banjir bandang dari kawasan perbukitan. Material longsor dan lumpur menerjang permukiman warga, menimbun rumah, merusak infrastruktur, serta memutus akses jalan.
Baca juga: Update Longsor Cisarua: DVI Polda Jabar Terima 10 Kantong Jenazah, 5 Teridentifikasi
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi. Selain fokus pada pencarian korban, kata dia, pemerintah juga memastikan penanganan korban meninggal dilakukan secara optimal dan bermartabat.
Proses identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga terus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. “Penanganan korban ini kami lakukan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, mulai dari proses identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga secara bermartabat,” ujarnya.
Pratikno menambahkan, perlindungan dan pelayanan bagi para pengungsi juga menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam penanganan bencana ini, pemerintah mengerahkan lima klaster utama yang bekerja secara terkoordinasi di lapangan, yaitu klaster SAR, kesehatan, logistik, perlindungan dan pengungsian, dan pemulihan.
Klaster SAR yang dipimpin Basarnas bersama TNI, Polri, BNPB, dan BPBD mengerahkan lebih dari 250 personel serta alat berat untuk mempercepat proses pencarian. Korban yang berhasil dievakuasi dirujuk ke rumah sakit terdekat seperti RSUD Cililin dan RSUD Soreang.
Klaster Kesehatan menyediakan pos kesehatan lapangan dengan layanan 24 jam, ambulans siaga, mekanisme rujukan bagi korban kritis, serta layanan kesehatan jiwa dan trauma healing bagi para penyintas. Sementara itu, Klaster Logistik memastikan ketersediaan bantuan sembako, makanan siap saji tiga kali sehari, selimut, serta tenda darurat bagi para pengungsi.
Klaster Pengungsian dan Perlindungan melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten memberikan pendampingan kepada keluarga korban terdampak. Adapun Klaster Pemulihan disiagakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mencegah bencana susulan.
Menko PMK menekankan pentingnya pencegahan bencana susulan. Pemerintah pusat terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah lanjutan, termasuk rencana relokasi warga terdampak.
“Bapak Wakil Presiden tadi telah juga membahas bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yakni Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati terkait rencana relokasi agar warga terhindar dari dampak risiko bencana susulan. Identifikasi lahan diminta untuk segera dilakukan,” pungkasnya.
“Pemerintah menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya para korban di Cisarua akibat longsor dan curah hujan yang sangat tinggi. Yang kami utamakan adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dilakukan 24 jam nonstop karena masih sekitar 80 warga yang dalam pencarian,” kata Pratikno.
Bencana longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat (23/1/2026) malam. Kondisi tanah yang jenuh air memicu longsor besar pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, disertai aliran banjir bandang dari kawasan perbukitan. Material longsor dan lumpur menerjang permukiman warga, menimbun rumah, merusak infrastruktur, serta memutus akses jalan.
Baca juga: Update Longsor Cisarua: DVI Polda Jabar Terima 10 Kantong Jenazah, 5 Teridentifikasi
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi. Selain fokus pada pencarian korban, kata dia, pemerintah juga memastikan penanganan korban meninggal dilakukan secara optimal dan bermartabat.
Proses identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga terus dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. “Penanganan korban ini kami lakukan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, mulai dari proses identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga secara bermartabat,” ujarnya.
Pratikno menambahkan, perlindungan dan pelayanan bagi para pengungsi juga menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam penanganan bencana ini, pemerintah mengerahkan lima klaster utama yang bekerja secara terkoordinasi di lapangan, yaitu klaster SAR, kesehatan, logistik, perlindungan dan pengungsian, dan pemulihan.
Klaster SAR yang dipimpin Basarnas bersama TNI, Polri, BNPB, dan BPBD mengerahkan lebih dari 250 personel serta alat berat untuk mempercepat proses pencarian. Korban yang berhasil dievakuasi dirujuk ke rumah sakit terdekat seperti RSUD Cililin dan RSUD Soreang.
Klaster Kesehatan menyediakan pos kesehatan lapangan dengan layanan 24 jam, ambulans siaga, mekanisme rujukan bagi korban kritis, serta layanan kesehatan jiwa dan trauma healing bagi para penyintas. Sementara itu, Klaster Logistik memastikan ketersediaan bantuan sembako, makanan siap saji tiga kali sehari, selimut, serta tenda darurat bagi para pengungsi.
Klaster Pengungsian dan Perlindungan melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten memberikan pendampingan kepada keluarga korban terdampak. Adapun Klaster Pemulihan disiagakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus mencegah bencana susulan.
Menko PMK menekankan pentingnya pencegahan bencana susulan. Pemerintah pusat terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah lanjutan, termasuk rencana relokasi warga terdampak.
“Bapak Wakil Presiden tadi telah juga membahas bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah yakni Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati terkait rencana relokasi agar warga terhindar dari dampak risiko bencana susulan. Identifikasi lahan diminta untuk segera dilakukan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
