Plt Gubernur Riau Berkomitmen Bereskan Izin Pertambangan Rakyat Kuansing
Senin, 19 Januari 2026 - 22:17 WIB
loading...
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto serius dalam menuntaskan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Kuansing menyusul pertanyaan publik yang selama ini menilai proses tersebut berjalan lamban. Foto: Ist
A
A
A
PEKANBARU - Pemprov Riau menegaskan keseriusannya dalam menuntaskan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menyusul pertanyaan publik yang selama ini menilai proses tersebut berjalan lamban.
Komitmen itu ditegaskan langsung Plt Gubernur Riau SF Hariyanto saat doorstop media usai rapat koordinasi lintas sektor bersama Forkopimda dan pemerintah daerah. SF Hariyanto memastikan Pemprov Riau tidak hanya berhenti pada wacana.
“Sangat serius. Tadi sudah kita bentuk Tim Pokja. Pokjanya sudah kita bentuk dan 1-2 hari ini sudah keluar,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (19/1/2026).
Baca juga: Tata Kelola Tambang Diperbaiki, Galian Tambang Harus Direboisasi Kembali
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) menjadi langkah konkret untuk mempercepat proses legalisasi pertambangan rakyat sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan terkoordinasi.
Pokja ini juga akan menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Riau dalam pembaruan data serta progres penerbitan izin.
Pemprov Riau telah menetapkan 30 blok wilayah pertambangan rakyat yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Kuansing, salah satunya Kecamatan Singingi. Pendataan teknis akan mulai dalam waktu dekat bersama koperasi dan kelompok masyarakat.
Dia menegaskan skema IPR ini tidak membuka ruang bagi perusahaan swasta melainkan secara tegas diperuntukkan bagi masyarakat melalui koperasi dan kelompok resmi. Langkah ini diambil untuk memastikan pertambangan rakyat benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat, bukan dikuasai pemodal besar. “Tidak ada perusahaan. Semua lewat koperasi dan kelompok,” ucapnya.
Terkait manfaat bagi daerah, SF Hariyanto menyampaikan bahwa kehadiran IPR akan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah sekaligus pemulihan lingkungan. Retribusi dan pajak dari aktivitas pertambangan rakyat akan dialokasikan kembali untuk perbaikan kawasan bekas tambang yang selama ini rusak akibat aktivitas ilegal.
“Nanti kita dapat retribusi. Retribusi inilah yang kita gunakan untuk memperbaiki alam dan lingkungan yang bekas digali-gali. Ada pajaknya juga untuk Riau,” ujarnya.
Meski belum menetapkan tanggal pasti penyelesaian seluruh proses, SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemprov Riau menargetkan percepatan maksimal.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menambahkan aparat penegak hukum siap mengawal kebijakan ini agar pertambangan rakyat berjalan sesuai aturan, tertib, dan tidak kembali membuka ruang bagi praktik pertambangan ilegal.
"Kebijakan ini diharapkan menjadi titik balik penanganan pertambangan rakyat di Kuansing, dari pendekatan penertiban semata menuju penataan yang adil, legal, dan berkelanjutan," katanya.
Komitmen itu ditegaskan langsung Plt Gubernur Riau SF Hariyanto saat doorstop media usai rapat koordinasi lintas sektor bersama Forkopimda dan pemerintah daerah. SF Hariyanto memastikan Pemprov Riau tidak hanya berhenti pada wacana.
“Sangat serius. Tadi sudah kita bentuk Tim Pokja. Pokjanya sudah kita bentuk dan 1-2 hari ini sudah keluar,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (19/1/2026).
Baca juga: Tata Kelola Tambang Diperbaiki, Galian Tambang Harus Direboisasi Kembali
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) menjadi langkah konkret untuk mempercepat proses legalisasi pertambangan rakyat sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan terkoordinasi.
Pokja ini juga akan menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Riau dalam pembaruan data serta progres penerbitan izin.
Pemprov Riau telah menetapkan 30 blok wilayah pertambangan rakyat yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Kuansing, salah satunya Kecamatan Singingi. Pendataan teknis akan mulai dalam waktu dekat bersama koperasi dan kelompok masyarakat.
Dia menegaskan skema IPR ini tidak membuka ruang bagi perusahaan swasta melainkan secara tegas diperuntukkan bagi masyarakat melalui koperasi dan kelompok resmi. Langkah ini diambil untuk memastikan pertambangan rakyat benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat, bukan dikuasai pemodal besar. “Tidak ada perusahaan. Semua lewat koperasi dan kelompok,” ucapnya.
Terkait manfaat bagi daerah, SF Hariyanto menyampaikan bahwa kehadiran IPR akan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah sekaligus pemulihan lingkungan. Retribusi dan pajak dari aktivitas pertambangan rakyat akan dialokasikan kembali untuk perbaikan kawasan bekas tambang yang selama ini rusak akibat aktivitas ilegal.
“Nanti kita dapat retribusi. Retribusi inilah yang kita gunakan untuk memperbaiki alam dan lingkungan yang bekas digali-gali. Ada pajaknya juga untuk Riau,” ujarnya.
Meski belum menetapkan tanggal pasti penyelesaian seluruh proses, SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemprov Riau menargetkan percepatan maksimal.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menambahkan aparat penegak hukum siap mengawal kebijakan ini agar pertambangan rakyat berjalan sesuai aturan, tertib, dan tidak kembali membuka ruang bagi praktik pertambangan ilegal.
"Kebijakan ini diharapkan menjadi titik balik penanganan pertambangan rakyat di Kuansing, dari pendekatan penertiban semata menuju penataan yang adil, legal, dan berkelanjutan," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
