1.683 Polisi Dikerahkan Kawal Demo Buruh dan Ojol Hari Ini
Kamis, 15 Januari 2026 - 09:51 WIB
loading...
Polisi mengerahkan 1.683 anggota untuk mengawal pengamanan demonstrasi elemen buruh dan pengemudi ojek online (ojol) yang digelar pada hari ini, Kamis (15/1/2026). Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Polisi mengerahkan 1.683 anggota untuk mengawal pengamanan demonstrasi elemen buruh dan pengemudi ojek online (ojol) yang digelar pada hari ini, Kamis (15/1/2026). Dalam unjuk rasa buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menggelar aksi di Gedung DPR sebelum bergerak menuju Kementerian Ketenagakerjaan.
Untuk mengamankan demo buruh, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 685 personel gabungan. Tak hanya di DPR, petugas kepolisian juga menyiapkan pengamanan ketat di kawasan Silang Selatan Monas.
Baca juga: Disahkan Secepat Kilat, Presiden Partai Buruh Tolak Keras UMP 2026
Di lokasi ini ada unjuk rasa Koalisi Ojol Nasional bersama sejumlah elemen massa lainnya. Sebanyak 998 personel disiagakan untuk mengawal jalannya penyampaian aspirasi. "Total pelayanan unjuk rasa sebanyak 1.683 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres, dan Polsek jajaran," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri, Kamis (15/1/2026).
Pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis. “Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan aspirasinya," katanya.
Meski demikian, pihak kepolisian mengingatkan seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak terpancing provokasi yang berujung tindakan anarkis.
Demo buruh bakal dimulai pukul 10.30 WIB. KSPI dan Partai Buruh membawa 4 tuntutan utama dengan fokus pada persoalan upah dan regulasi ketenagakerjaan.
Buruh mendesak agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 direvisi menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau sebesar Rp5,89 juta per bulan. Mereka juga menuntut diberlakukannya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5 persen di atas KHL.
Selain itu, massa buruh menuntut revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah agar dikembalikan sesuai rekomendasi bupati dan wali kota.
Tak berhenti di isu ketenagakerjaan, desakan juga diarahkan ke DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Untuk mengamankan demo buruh, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 685 personel gabungan. Tak hanya di DPR, petugas kepolisian juga menyiapkan pengamanan ketat di kawasan Silang Selatan Monas.
Baca juga: Disahkan Secepat Kilat, Presiden Partai Buruh Tolak Keras UMP 2026
Di lokasi ini ada unjuk rasa Koalisi Ojol Nasional bersama sejumlah elemen massa lainnya. Sebanyak 998 personel disiagakan untuk mengawal jalannya penyampaian aspirasi. "Total pelayanan unjuk rasa sebanyak 1.683 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres, dan Polsek jajaran," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri, Kamis (15/1/2026).
Pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis. “Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan aspirasinya," katanya.
Meski demikian, pihak kepolisian mengingatkan seluruh peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak terpancing provokasi yang berujung tindakan anarkis.
Demo buruh bakal dimulai pukul 10.30 WIB. KSPI dan Partai Buruh membawa 4 tuntutan utama dengan fokus pada persoalan upah dan regulasi ketenagakerjaan.
Buruh mendesak agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 direvisi menjadi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau sebesar Rp5,89 juta per bulan. Mereka juga menuntut diberlakukannya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5 persen di atas KHL.
Selain itu, massa buruh menuntut revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah agar dikembalikan sesuai rekomendasi bupati dan wali kota.
Tak berhenti di isu ketenagakerjaan, desakan juga diarahkan ke DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
(jon)
Lihat Juga :
