Ini Hasil Perjuangan Solidaritas Nelayan Indonesia usai Diterima Wamensesneg
Sabtu, 20 Desember 2025 - 20:22 WIB
loading...
Massa SNI melakukan aksi damai di depan gedung KKP dan kawasan Istana, Kamis 18 Desember 2025. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Perjuangan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) membuahkan hasil yang baik dan disambut positif oleh Pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Melalui Wamensesneg Juri Ardiantoro memberikan poin positif terhadap Barisan Pejuang Perikanan saat beraudensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) .
"Ini bukan hadiah, ini hasil perjuangan. Perjuangan yang ditempuh SNI sebagai Berisan Pejuang Perikanan secara damai, konstitusional, dan bermartabat, demi keberlanjutan nelayan Indonesia," kata Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno, Sabtu (20/12/2025). Baca juga: Nelayan Minta Pemerintah Hapus PBB Laut hingga Tolak Kapal Asing
Hadi Sutrisno menegaskan setiap langkah perjuangan SNI yang ditempuh merupakan bagian dari ikhtiar konstitusional dan tanggung jawab politik untuk mengawal keberpihakan negara kepada nelayan sebagai pilar ketahanan pangan dan kedaulatan maritim nasional. "Sebagai mitra politik strategis Presiden, SNI (Solidaritas Nelayan Indonesia) berkomitmen untuk terus mengawal, mengkritisi secara konstruktif, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan selaras dengan kepentingan riil nelayan di lapangan," terangnya
Adapun poin yang menjadi hasil perjuangan SNI, pertama, dibukanya kembali SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) bagi kapal perikanan tanpa penerapan kuota. Kedua, PIT (Penangkapan Ikan Terukur) belum diterapkan, sehingga nelayan terhindar dari beban kebijakan yang belum siap.
Ketiga, kapal penampung kembali dibuka di wilayah WPP NRI. Keempat, proses revisi PP No. 85 Tahun 2021 dengan arah penurunan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pasca produksi.
Kelima, penghentian naturalisasi kapal asing di sektor perikanan tangkap. Keenam, proses penyesuaian harga khusus solar industri untuk kapal di atas 30 GT. Ketujuh, proses revisi aturan yang berpotensi mengkriminalisasi penggunaan alat tangkap nelayan.
Kedelapan, penyimpanan BBM di palka kapal ikan diperbolehkan, dengan ketentuan keselamatan. Kesembilan, kapal di atas 100 GT diperbolehkan beroperasi di ZEEI dan WPP NRI 711 (Laut Natuna).
Perjuangan SNI ini merupakan perjuangan yang didasari dari semangat seluruh nelayan Indonesia yang ingin perubahan demi masa depan perikanan yang sehat dan maju, yang berdampak pada proses kesejahteraan nelayan Indonesia. Hadi menegaskan, SNI tetap solid menjaga persatuan, menjaga marwah perjuangan perikanan.
”Perjuangan ini bukan dari kepentingan pribadi, tetapi perjuangan ini terbentuk dari Solidaritas berbagai daerah untuk bersatu dengan tujuan tata kelola masa depan perikanan yang lebih baik," terangnya.
Sementara itu, Sekjen SNI James Then berterima kasih atas support tim yang kompak dan solid dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Selain itu, James Then juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perjuangan penyampaian aksi damai berlangsung secara damai dan tertib.
"Terima kasih untuk tetap solid dan kompak SNI. Terima kasih kepada petugas keamanan gabungan yang terlibat dalam proses penyampaian aspirasi aksi damai. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Wamensetneg dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," terang James Then di di Markas SNI Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (20/12/2025). Baca juga: Dikepret Tarif Trump, KKP Siap Cari Pasar Alternatif
James Then juga menegaskan, SNI siap bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro kesejahteraan nelayan. SNI juga meminta agar perumusan dan pembuatan kebijakan KKP melibatkan unsur-unsur dari nelayan dan pelaku usaha perikanan dari setiap daerah di Indonesia. ”Ini agar kebijakan tersebut berdampak positif untuk masa depan perikanan di Indonesia," tandasnya.
Seperti diketahui, massa SNI melakukan aksi damai di KKP dan kawasan Istana, Kamis 18 Desember 2025. Aksi damai berjalan tertib dan lancar, dengan diisi orasi dari berbagai perwakilan daerah yang ada di Indonesia. Belasan ribu nelayan yang turun aksi damai ini dengan tujuan untuk perbaikan atau reformasi tata kelola kebijakan perikanan yang pro kesejahteraan nelayan.
"Ini bukan hadiah, ini hasil perjuangan. Perjuangan yang ditempuh SNI sebagai Berisan Pejuang Perikanan secara damai, konstitusional, dan bermartabat, demi keberlanjutan nelayan Indonesia," kata Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno, Sabtu (20/12/2025). Baca juga: Nelayan Minta Pemerintah Hapus PBB Laut hingga Tolak Kapal Asing
Hadi Sutrisno menegaskan setiap langkah perjuangan SNI yang ditempuh merupakan bagian dari ikhtiar konstitusional dan tanggung jawab politik untuk mengawal keberpihakan negara kepada nelayan sebagai pilar ketahanan pangan dan kedaulatan maritim nasional. "Sebagai mitra politik strategis Presiden, SNI (Solidaritas Nelayan Indonesia) berkomitmen untuk terus mengawal, mengkritisi secara konstruktif, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan selaras dengan kepentingan riil nelayan di lapangan," terangnya
Adapun poin yang menjadi hasil perjuangan SNI, pertama, dibukanya kembali SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) bagi kapal perikanan tanpa penerapan kuota. Kedua, PIT (Penangkapan Ikan Terukur) belum diterapkan, sehingga nelayan terhindar dari beban kebijakan yang belum siap.
Ketiga, kapal penampung kembali dibuka di wilayah WPP NRI. Keempat, proses revisi PP No. 85 Tahun 2021 dengan arah penurunan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pasca produksi.
Kelima, penghentian naturalisasi kapal asing di sektor perikanan tangkap. Keenam, proses penyesuaian harga khusus solar industri untuk kapal di atas 30 GT. Ketujuh, proses revisi aturan yang berpotensi mengkriminalisasi penggunaan alat tangkap nelayan.
Kedelapan, penyimpanan BBM di palka kapal ikan diperbolehkan, dengan ketentuan keselamatan. Kesembilan, kapal di atas 100 GT diperbolehkan beroperasi di ZEEI dan WPP NRI 711 (Laut Natuna).
Perjuangan SNI ini merupakan perjuangan yang didasari dari semangat seluruh nelayan Indonesia yang ingin perubahan demi masa depan perikanan yang sehat dan maju, yang berdampak pada proses kesejahteraan nelayan Indonesia. Hadi menegaskan, SNI tetap solid menjaga persatuan, menjaga marwah perjuangan perikanan.
”Perjuangan ini bukan dari kepentingan pribadi, tetapi perjuangan ini terbentuk dari Solidaritas berbagai daerah untuk bersatu dengan tujuan tata kelola masa depan perikanan yang lebih baik," terangnya.
Sementara itu, Sekjen SNI James Then berterima kasih atas support tim yang kompak dan solid dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Selain itu, James Then juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perjuangan penyampaian aksi damai berlangsung secara damai dan tertib.
"Terima kasih untuk tetap solid dan kompak SNI. Terima kasih kepada petugas keamanan gabungan yang terlibat dalam proses penyampaian aspirasi aksi damai. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Wamensetneg dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," terang James Then di di Markas SNI Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (20/12/2025). Baca juga: Dikepret Tarif Trump, KKP Siap Cari Pasar Alternatif
James Then juga menegaskan, SNI siap bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro kesejahteraan nelayan. SNI juga meminta agar perumusan dan pembuatan kebijakan KKP melibatkan unsur-unsur dari nelayan dan pelaku usaha perikanan dari setiap daerah di Indonesia. ”Ini agar kebijakan tersebut berdampak positif untuk masa depan perikanan di Indonesia," tandasnya.
Seperti diketahui, massa SNI melakukan aksi damai di KKP dan kawasan Istana, Kamis 18 Desember 2025. Aksi damai berjalan tertib dan lancar, dengan diisi orasi dari berbagai perwakilan daerah yang ada di Indonesia. Belasan ribu nelayan yang turun aksi damai ini dengan tujuan untuk perbaikan atau reformasi tata kelola kebijakan perikanan yang pro kesejahteraan nelayan.
(poe)
Lihat Juga :
