3 Penumpang Positif Covid-19, Pemkot Depok Kembali Ajukan Pembatasan KRL
loading...
Wali Kota Depok Mohammad Idris (tengah).Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyatakan akan kembali mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pembatasan KRL Commuter Line. Ini dilakukan setelah diketahui adanya tiga penumpang KRL Bogor-Jakarta yang diniyatakan positif Covid-19 setelah dilakukan swab test beberapa waktu lalu.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, terkait penularan Covid-19 yang terjadi di KRL, pihaknya sudah mengusulkan pada PT KAI melalui Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi pertimbangan pembatasan di KRL. (Baca: KRL Rawan Penyebaran Corona, KCI Diminta Tegas Jalankan Protokol Covid-19)
“Kami dari Bupati/Wali Kota Bodebek sering membahas diskusi tentang masalah ini. Kami akan usulkan kembali untuk perhatian PT KAI lewat Kemenhub agar melakukan evaluasi pertimbangan pembatasan di KRL,” kata Idris di kepada wartawan Senin (4/5/2020).
Menurut Idri, usulan tersebut sudah disampaikan dalam PSBB tahap II. Namun hingga kini belum ada jawaban dari Pemerintah, dalam hal ini Kemenhub maupun PT KAI. “Itu juga salah satu usulan kami didalam PSBB tahap II karena memang belum ada jawaban dari pemerintah dari kementerian maupun PT KAI. Nanti kereta api termasuk bagian dari tempat publik yang mungkin bisa jadi kita kerjasama dengan pemerintah tetangga yaitu Kota Bogor untuk kita lakukan rapid atau swab,” ucapnya.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, terkait penularan Covid-19 yang terjadi di KRL, pihaknya sudah mengusulkan pada PT KAI melalui Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi pertimbangan pembatasan di KRL. (Baca: KRL Rawan Penyebaran Corona, KCI Diminta Tegas Jalankan Protokol Covid-19)
“Kami dari Bupati/Wali Kota Bodebek sering membahas diskusi tentang masalah ini. Kami akan usulkan kembali untuk perhatian PT KAI lewat Kemenhub agar melakukan evaluasi pertimbangan pembatasan di KRL,” kata Idris di kepada wartawan Senin (4/5/2020).
Menurut Idri, usulan tersebut sudah disampaikan dalam PSBB tahap II. Namun hingga kini belum ada jawaban dari Pemerintah, dalam hal ini Kemenhub maupun PT KAI. “Itu juga salah satu usulan kami didalam PSBB tahap II karena memang belum ada jawaban dari pemerintah dari kementerian maupun PT KAI. Nanti kereta api termasuk bagian dari tempat publik yang mungkin bisa jadi kita kerjasama dengan pemerintah tetangga yaitu Kota Bogor untuk kita lakukan rapid atau swab,” ucapnya.
(hab)
Lihat Juga :
