Percepat Pemulihan Pascabencana, Pemerintah Mulai Bangun Huntara di Sumbar
Kamis, 18 Desember 2025 - 06:59 WIB
loading...
Pemerintah mulai merealisasikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Foto/SindoNews
A
A
A
SUMBAR - Pemerintah mulai merealisasikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembangunan huntara dilakukan secara bertahap di beberapa kabupaten dan kota. Di Kabupaten Pesisir Selatan, pembangunan huntara berlokasi di Jorong Taratak Teleng, Nagari Puluik-Puluik, yang saat ini masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan dengan proses pematangan lahan.
“Saat ini proses pematangan lahan. Tahap I alokasi untuk 73 kepala keluarga,” demikian laporan BNPB, dikutip Kamis (18/12/2025).
Baca juga: Pemerintah Siapkan 80 Hunian Sementara untuk Pengungsi di Kota Padang
Sementara itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota, pelaksanaan pembangunan huntara telah dimulai sejak 15 Desember 2025. Pembangunan dilakukan menggunakan format kopel atau barak sebagai solusi hunian sementara bagi warga terdampak.
“Tahap I telah dimulai sebanyak 60 kepala keluarga, yaitu unit dalam format kopel atau barak. Kapasitas dalam satu kopel atau barak sebanyak lima unit, sehingga target pembangunan tahap awal sebanyak 12 kopel atau barak,” tulis BNPB dalam laporannya.
Pembangunan huntara juga dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Saat ini, kedua lokasi tersebut masih berada pada tahap pematangan lahan. BNPB mencatat bahwa alat berat, material, serta personel TNI telah berada di lokasi untuk mendukung percepatan pekerjaan di lapangan.
Baca juga: Prabowo: Lahan Harus Ada! HGU Bisa Dicabut demi Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana
“Pelaksanaan dimulai tanggal 15 Desember 2025. Alat berat, material, dan personel TNI telah berada di lokasi,” ungkap BNPB.
Untuk Kota Padang, BNPB menyebutkan bahwa usulan pembangunan huntara masih dalam proses penyusunan. Sementara itu, sebagian warga terdampak telah ditempatkan sementara di rumah susun Kampung Nelayan, Kecamatan Koto Tangah.
Khusus di Kabupaten Lima Puluh Kota, BNPB mencatat progres fisik pembangunan huntara terus berjalan. Hingga 17 Desember 2025, lahan yang telah dilakukan pembersihan atau clearing mencapai sekitar 4.700 meter persegi, atau sekitar 75% dari lahan yang dapat dimatangkan. Selain itu, pekerjaan pemasangan bouplank lantai telah dilakukan pada dua barak, sementara satu barak lainnya tengah memasuki tahap pengecoran lantai dengan progres sekitar 90%.
Dalam pelaksanaan pembangunan huntara di Kabupaten Lima Puluh Kota, personel lintas satuan dikerahkan secara terpadu, terdiri atas 40 personel Kodim, 25 personel Yonif 131/Brs, serta 20 personel Zipur, guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembangunan huntara dilakukan secara bertahap di beberapa kabupaten dan kota. Di Kabupaten Pesisir Selatan, pembangunan huntara berlokasi di Jorong Taratak Teleng, Nagari Puluik-Puluik, yang saat ini masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan dengan proses pematangan lahan.
“Saat ini proses pematangan lahan. Tahap I alokasi untuk 73 kepala keluarga,” demikian laporan BNPB, dikutip Kamis (18/12/2025).
Baca juga: Pemerintah Siapkan 80 Hunian Sementara untuk Pengungsi di Kota Padang
Sementara itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota, pelaksanaan pembangunan huntara telah dimulai sejak 15 Desember 2025. Pembangunan dilakukan menggunakan format kopel atau barak sebagai solusi hunian sementara bagi warga terdampak.
“Tahap I telah dimulai sebanyak 60 kepala keluarga, yaitu unit dalam format kopel atau barak. Kapasitas dalam satu kopel atau barak sebanyak lima unit, sehingga target pembangunan tahap awal sebanyak 12 kopel atau barak,” tulis BNPB dalam laporannya.
Pembangunan huntara juga dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Saat ini, kedua lokasi tersebut masih berada pada tahap pematangan lahan. BNPB mencatat bahwa alat berat, material, serta personel TNI telah berada di lokasi untuk mendukung percepatan pekerjaan di lapangan.
Baca juga: Prabowo: Lahan Harus Ada! HGU Bisa Dicabut demi Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana
“Pelaksanaan dimulai tanggal 15 Desember 2025. Alat berat, material, dan personel TNI telah berada di lokasi,” ungkap BNPB.
Untuk Kota Padang, BNPB menyebutkan bahwa usulan pembangunan huntara masih dalam proses penyusunan. Sementara itu, sebagian warga terdampak telah ditempatkan sementara di rumah susun Kampung Nelayan, Kecamatan Koto Tangah.
Khusus di Kabupaten Lima Puluh Kota, BNPB mencatat progres fisik pembangunan huntara terus berjalan. Hingga 17 Desember 2025, lahan yang telah dilakukan pembersihan atau clearing mencapai sekitar 4.700 meter persegi, atau sekitar 75% dari lahan yang dapat dimatangkan. Selain itu, pekerjaan pemasangan bouplank lantai telah dilakukan pada dua barak, sementara satu barak lainnya tengah memasuki tahap pengecoran lantai dengan progres sekitar 90%.
Dalam pelaksanaan pembangunan huntara di Kabupaten Lima Puluh Kota, personel lintas satuan dikerahkan secara terpadu, terdiri atas 40 personel Kodim, 25 personel Yonif 131/Brs, serta 20 personel Zipur, guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
(cip)
Lihat Juga :
