Gapasdap: Kemacetan di Merak–Bakauheni saat Nataru Akibat Keterbatasan Dermaga
Minggu, 14 Desember 2025 - 15:50 WIB
loading...
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menilai akar persoalan kemacetan setiap Nataru dan Lebaran di Merak–Bakauheni adalah keterbatasan infrastruktur pelabuhan. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan anggota Komisi V DPR yang menyebut kemacetan di Merak–Bakauheni setiap momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran karena faktor kapal mendapat respons sejumlah kalangan. Salah satunya dari Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap).
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menilai akar persoalan kemacetan yang hampir selalu terjadi pada setiap event Nataru dan Lebaran di Merak–Bakauheni adalah keterbatasan infrastruktur pelabuhan, khususnya jumlah dan kualitas dermaga. Menurut Khoiri, kondisi tersebut menyebabkan kapal-kapal yang telah memiliki izin operasi tidak dapat dioptimalkan kapasitas muat dan jam operasinya.
Berbagai masukan, rekomendasi teknis, dan peringatan telah berulang kali disampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Komisi V DPR. Tapi sampai saat ini, belum ada langkah nyata dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan, terutama penambahan dermaga.
Baca juga: Kondisi Terkini Pelabuhan Merak Jelang Libur Natal dan Tahun Baru
“Masalah macet di Merak–Bakauheni bukan kekurangan kapal. Kapalnya justru sudah terlalu banyak. Masalahnya adalah keterbatasan dermaga, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Ini fakta lapangan yang tidak bisa lagi dipungkiri,” ujarnya, Minggu (14/12/2025).
Khoiri menyebut saat ini terdapat sekitar 70 kapal yang terdaftar dan siap beroperasi di lintasan Merak–Bakauheni. Namun akibat keterbatasan jumlah dermaga, hanya sekitar 28 kapal per hari atau sekitar 30% yang dapat beroperasi. Sisanya terpaksa menganggur dan menunggu giliran jadwal sandar. Akibat kondisi tersebut, kata Khoiri, waktu operasi kapal per bulan hanya sekitar 11 hari, jauh dari kondisi ideal.
“Kapal dipaksa off, tetapi biaya tetap berjalan. BBM untuk mesin standby, kru kapal wajib siaga 24 jam, perawatan kapal, hingga risiko kerusakan akibat kapal lama tidak beroperasi tetap harus ditanggung. Ini realitas yang sering tidak dipahami oleh para pembuat kebijakan,” lanjut Khoiri.
Baca juga: Gapasdap Buka Suara Terkait Kemacetan di Merak - Bakauheni di Masa Libur Lebaran 2024
Jika jumlah dermaga mencukupi, kata Khoiri, maka kapal-kapal yang saat ini tidak beroperasi dapat diaktifkan kembali, sehingga kapasitas angkut dapat meningkat hingga sekitar 150% dibanding kondisi eksisting, tanpa perlu menambah kapal baru. Selain persoalan kuantitas, kualitas dermaga yang ada juga memerlukan pembenahan serius.
Beberapa dermaga di Pelabuhan Merak membutuhkan penambahan dan penguatan breakwater, karena sering terjadi kegagalan sandar akibat gelombang dan arus. Di samping itu, terdapat dolphin dermaga yang roboh dan hingga kini belum diperbaiki, kondisi yang sangat membahayakan keselamatan pelayaran.
Terkait usulan pengoperasian kapal-kapal berkapasitas besar, kata Khoiri, sebenarnya telah diterapkan pada angkutan Lebaran terakhir dan terbukti berhasil tanpa menimbulkan kemacetan. Namun dalam kondisi operasional harian normal, kehadiran kapal-kapal kecil tetap dibutuhkan mengingat rata-rata tingkat keterisian hanya sekitar 35 persen.
Selain itu, perlu dipahami bahwa angkutan penyeberangan menggunakan BBM bersubsidi. Penggunaan kapal besar dengan tingkat keterisian rendah justru akan menimbulkan pemborosan BBM dan ketidakefisienan operasional. “Jika kapal besar dioperasikan dengan tingkat keterisian hanya 35%, maka akan terjadi pemborosan BBM subsidi. Ini tidak sehat secara ekonomi maupun kebijakan energi,” ucapnya.
Khoiri tidak ingin setiap tahun operator terus ditekan, sementara akar masalahnya tidak pernah disentuh secara serius. “Negara harus hadir melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai, bukan hanya melalui pengaturan operasional sementara yang bersifat tambal sulam,” tegasnya.
Khoiri menambahkan, Gapasdap siap duduk bersama Pemerintah dan DPR untuk membahas solusi yang realistis, teknis, dan dapat segera dieksekusi, demi kepentingan masyarakat, keselamatan transportasi nasional, dan keberlangsungan dunia usaha.
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menilai akar persoalan kemacetan yang hampir selalu terjadi pada setiap event Nataru dan Lebaran di Merak–Bakauheni adalah keterbatasan infrastruktur pelabuhan, khususnya jumlah dan kualitas dermaga. Menurut Khoiri, kondisi tersebut menyebabkan kapal-kapal yang telah memiliki izin operasi tidak dapat dioptimalkan kapasitas muat dan jam operasinya.
Berbagai masukan, rekomendasi teknis, dan peringatan telah berulang kali disampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Komisi V DPR. Tapi sampai saat ini, belum ada langkah nyata dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan, terutama penambahan dermaga.
Baca juga: Kondisi Terkini Pelabuhan Merak Jelang Libur Natal dan Tahun Baru
“Masalah macet di Merak–Bakauheni bukan kekurangan kapal. Kapalnya justru sudah terlalu banyak. Masalahnya adalah keterbatasan dermaga, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Ini fakta lapangan yang tidak bisa lagi dipungkiri,” ujarnya, Minggu (14/12/2025).
Khoiri menyebut saat ini terdapat sekitar 70 kapal yang terdaftar dan siap beroperasi di lintasan Merak–Bakauheni. Namun akibat keterbatasan jumlah dermaga, hanya sekitar 28 kapal per hari atau sekitar 30% yang dapat beroperasi. Sisanya terpaksa menganggur dan menunggu giliran jadwal sandar. Akibat kondisi tersebut, kata Khoiri, waktu operasi kapal per bulan hanya sekitar 11 hari, jauh dari kondisi ideal.
“Kapal dipaksa off, tetapi biaya tetap berjalan. BBM untuk mesin standby, kru kapal wajib siaga 24 jam, perawatan kapal, hingga risiko kerusakan akibat kapal lama tidak beroperasi tetap harus ditanggung. Ini realitas yang sering tidak dipahami oleh para pembuat kebijakan,” lanjut Khoiri.
Baca juga: Gapasdap Buka Suara Terkait Kemacetan di Merak - Bakauheni di Masa Libur Lebaran 2024
Jika jumlah dermaga mencukupi, kata Khoiri, maka kapal-kapal yang saat ini tidak beroperasi dapat diaktifkan kembali, sehingga kapasitas angkut dapat meningkat hingga sekitar 150% dibanding kondisi eksisting, tanpa perlu menambah kapal baru. Selain persoalan kuantitas, kualitas dermaga yang ada juga memerlukan pembenahan serius.
Beberapa dermaga di Pelabuhan Merak membutuhkan penambahan dan penguatan breakwater, karena sering terjadi kegagalan sandar akibat gelombang dan arus. Di samping itu, terdapat dolphin dermaga yang roboh dan hingga kini belum diperbaiki, kondisi yang sangat membahayakan keselamatan pelayaran.
Terkait usulan pengoperasian kapal-kapal berkapasitas besar, kata Khoiri, sebenarnya telah diterapkan pada angkutan Lebaran terakhir dan terbukti berhasil tanpa menimbulkan kemacetan. Namun dalam kondisi operasional harian normal, kehadiran kapal-kapal kecil tetap dibutuhkan mengingat rata-rata tingkat keterisian hanya sekitar 35 persen.
Selain itu, perlu dipahami bahwa angkutan penyeberangan menggunakan BBM bersubsidi. Penggunaan kapal besar dengan tingkat keterisian rendah justru akan menimbulkan pemborosan BBM dan ketidakefisienan operasional. “Jika kapal besar dioperasikan dengan tingkat keterisian hanya 35%, maka akan terjadi pemborosan BBM subsidi. Ini tidak sehat secara ekonomi maupun kebijakan energi,” ucapnya.
Khoiri tidak ingin setiap tahun operator terus ditekan, sementara akar masalahnya tidak pernah disentuh secara serius. “Negara harus hadir melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai, bukan hanya melalui pengaturan operasional sementara yang bersifat tambal sulam,” tegasnya.
Khoiri menambahkan, Gapasdap siap duduk bersama Pemerintah dan DPR untuk membahas solusi yang realistis, teknis, dan dapat segera dieksekusi, demi kepentingan masyarakat, keselamatan transportasi nasional, dan keberlangsungan dunia usaha.
(cip)
Lihat Juga :
