Temuan Riset Ungkap Jurang Standar dan Praktik Responsible Mining di Sultra
Jum'at, 12 Desember 2025 - 09:05 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, salah satu temuan utama adalah ketidaksinkronan kebijakan nasional dan daerah. Pada tingkat nasional, sejumlah ketentuan dianggap kian regresif, termasuk pemusatan perizinan dan pengurangan kewenangan pengawasan daerah. Pasal 162 UU Minerba dinilai berpotensi menjadi pasal SLAPP karena dapat digunakan untuk mempidanakan warga yang dianggap "menghalangi usaha".
Di sisi lain, beberapa regulasi daerah masih mencerminkan norma progresif, misalnya terkait audit lingkungan, keselamatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Namun efektivitasnya terancam oleh perubahan kebijakan di tingkat pusat.
Pemerintah daerah mengaku tidak mengetahui secara pasti pemegang IUP karena hilangnya ruang koordinasi dalam sistem OSS.
Kedua, ampak sosial-ekonomi sangat signifikan. Nelayan mengalami sedimentasi pesisir sehingga harus melaut 2–3 hari lebih jauh. Konversi lahan sawah menyebabkan penyusutan luas sawah dari 5.000 hektare menjadi 1.500 hektare.
"Kasus ISPA, iritasi kulit, dan paparan debu merah meningkat, termasuk di sekolah-sekolah. Tradisi lokal seperti metanduale hilang akibat perubahan struktur sosial," katanya.
Di sisi lain, beberapa regulasi daerah masih mencerminkan norma progresif, misalnya terkait audit lingkungan, keselamatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Namun efektivitasnya terancam oleh perubahan kebijakan di tingkat pusat.
5 Variabel Responsible Mining Belum Terpenuhi
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menambahkan, dari penelitian ditemukan ada lima variabel responsible mining yang terpenuhi. Pertama, hampir seluruh perusahaan yang diteliti tidak memiliki kebijakan antikorupsi, HAM, ESG, atau tata kelola rantai pasok. Sosialisasi awal kepada masyarakat jarang dilakukan, dan tumpang tindih IUP kerap memicu konflik lahan. Program CSR/PPM sebagian besar bersifat seremonial dan tidak berdasar kebutuhan riil.Pemerintah daerah mengaku tidak mengetahui secara pasti pemegang IUP karena hilangnya ruang koordinasi dalam sistem OSS.
Kedua, ampak sosial-ekonomi sangat signifikan. Nelayan mengalami sedimentasi pesisir sehingga harus melaut 2–3 hari lebih jauh. Konversi lahan sawah menyebabkan penyusutan luas sawah dari 5.000 hektare menjadi 1.500 hektare.
"Kasus ISPA, iritasi kulit, dan paparan debu merah meningkat, termasuk di sekolah-sekolah. Tradisi lokal seperti metanduale hilang akibat perubahan struktur sosial," katanya.
Lihat Juga :
