Satgas Pengendalian Harga Beras Siapkan Gudang Filial di Papua
Rabu, 10 Desember 2025 - 17:58 WIB
loading...
Pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa (9/12/2025). Foto/Istimewa
A
A
A
JAYAPURA - Pemerintah menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Sebanyak 32 Gudang Filial disiapkan oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua dilakukan.
Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, serta Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa (9/12/2025).
Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras ini, Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan siap menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke-6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total 4.634 ton beras SPHP guna memenuhi kebutuhan masyarakat enam provinsi di wilayah Papua Raya selama November - Desember 2025.
Baca juga: 119 Juta Orang Diprediksi Lakukan Perjalanan Saat Libur Nataru, Terbanyak dari Jabar
Dia menuturkan, 32 Gudang Filial di 28 kota/kabupaten sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat, serta gudang Filial ini merupakan sumbangsih pemerintah daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama November dan Desember 2025.
Hal tersebut mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal dan baru 2026 (Nataru). Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata. “Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," ujar Wakapolri melalui keterangannya, Selasa (9/12/2025).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.
Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.
Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. "Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau," jelas Wakapolri.
Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.
"Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan," terang Dedi.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih di atas HET.
Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, serta Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa (9/12/2025).
Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras ini, Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan siap menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke-6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total 4.634 ton beras SPHP guna memenuhi kebutuhan masyarakat enam provinsi di wilayah Papua Raya selama November - Desember 2025.
Baca juga: 119 Juta Orang Diprediksi Lakukan Perjalanan Saat Libur Nataru, Terbanyak dari Jabar
Dia menuturkan, 32 Gudang Filial di 28 kota/kabupaten sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat, serta gudang Filial ini merupakan sumbangsih pemerintah daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama November dan Desember 2025.
Hal tersebut mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal dan baru 2026 (Nataru). Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata. “Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," ujar Wakapolri melalui keterangannya, Selasa (9/12/2025).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.
Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.
Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. "Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau," jelas Wakapolri.
Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.
"Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan," terang Dedi.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih di atas HET.
(rca)
Lihat Juga :
