Resmi Dilantik, Sekda DKI Diminta Fokus Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Jakarta
Senin, 01 Desember 2025 - 20:22 WIB
loading...
Sekda DKI Jakarta yang baru dilantik, Uus Kuswanto diminta mengarahkan prioritas pembangunan Ibu Kota ke peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang baru dilantik, Uus Kuswanto diminta mengarahkan prioritas pembangunan Ibu Kota ke peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Selama ini pembangunan di DKI Jakarta lebih mengutamakan infrastruktur.
Agung menilai indikator pembangunan Jakarta memang terlihat positif, tetapi masih meninggalkan persoalan mendasar. “IPM kita mencapai 85,05 dan kemiskinan turun menjadi 4,28%. Tapi stunting masih 17,2% dan balita underweight justru naik menjadi 14,9%. Jakarta maju secara infrastruktur, tapi tidak semua manusianya ikut maju,” katanya, Senin (1/12/2025).
Agung menilai Sekda memegang peran strategis untuk membalik orientasi pembangunan tersebut. Menurutnya, selama ini APBD puluhan triliun kerap tersedot ke proyek yang terlihat dan mudah dipromosikan, sementara urusan manusia seperti gizi anak, pendidikan, dan perlindungan sosial justru kurang mendapat ruang.
Baca juga: Lantik Uus Kuswanto sebagai Sekda DKI Jakarta, Pramono: Saya Butuh Administrator Ulung
“Kita tidak kekurangan trotoar baru atau halte baru. Yang kurang adalah intervensi serius terhadap kualitas hidup warga, terutama yang paling rentan,” katanya.
Agung menekankan pengentasan kemiskinan dan pengangguran memerlukan pendekatan lintas dinas yang terencana. Dengan sekitar 464.000 warga Jakarta masih hidup miskin dan pengangguran berada di angka 6,05%, Agung menilai pelatihan vokasi, pemberdayaan ekonomi, dan program UMKM harus diarahkan secara tepat sasaran.
“Banyak pelatihan hanya memenuhi kalender kegiatan. Sekda harus memastikan program benar-benar menyentuh pengangguran struktural, bukan sekadar seremonial,” katanya.
Baca juga: PB KAMI Imbau Masyarakat Percayakan Penetapan Sekda DKI kepada Gubernur
Agung juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah. IPM Kepulauan Seribu tercatat hanya 76,69, jauh di bawah wilayah lain di Jakarta. Ia menyatakan Sekda harus mendorong seluruh dinas bekerja dengan basis data terintegrasi hingga tingkat RT untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
“Pembangunan manusia tidak bisa disamaratakan. Kondisi Kampung Pulo beda dengan Tambora, berbeda lagi dengan pulau-pulau kecil. Data mikro harus jadi dasar kebijakan,” tegasnya.
Terkait stunting, Agung menyebut persoalan itu sebagai “luka diam” Jakarta. Menurutnya, tanpa koordinasi yang kuat dari Sekda, program penurunan stunting akan gagal karena setiap dinas bergerak sendiri.
“Stunting tidak bisa selesai hanya dengan satu program Dinas Kesehatan. Harus bergerak bersama: pangan, sosial, pendidikan, permukiman. Kalau tidak, stunting hanya jadi konferensi pers tahunan,” katanya.
Agung menilai pengalaman Uus Kuswanto sebagai Wali Kota Jakarta Barat memberi modal penting untuk memimpin birokrasi Jakarta. Selama menjabat, Uus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 4,09% pada 2023 menjadi 3,94% pada 2024.
“Jakarta Barat itu wilayah padat, keras, penuh dinamika. Kalau bisa menurunkan kemiskinan di sana, berarti ia punya sensitivitas terhadap masalah lapangan,” ujarnya.
Agung mengingatkan ukuran keberhasilan Sekda bukan pada jumlah proyek fisik yang selesai, tetapi pada peningkatan kualitas hidup warga.
“Stunting harus turun, kesenjangan antarkawasan harus mengecil, layanan publik harus lebih mudah diakses. Fokus pembangunan harus kembali pada manusianya. Itu yang paling penting,” kata Agung.
Agung menilai indikator pembangunan Jakarta memang terlihat positif, tetapi masih meninggalkan persoalan mendasar. “IPM kita mencapai 85,05 dan kemiskinan turun menjadi 4,28%. Tapi stunting masih 17,2% dan balita underweight justru naik menjadi 14,9%. Jakarta maju secara infrastruktur, tapi tidak semua manusianya ikut maju,” katanya, Senin (1/12/2025).
Agung menilai Sekda memegang peran strategis untuk membalik orientasi pembangunan tersebut. Menurutnya, selama ini APBD puluhan triliun kerap tersedot ke proyek yang terlihat dan mudah dipromosikan, sementara urusan manusia seperti gizi anak, pendidikan, dan perlindungan sosial justru kurang mendapat ruang.
Baca juga: Lantik Uus Kuswanto sebagai Sekda DKI Jakarta, Pramono: Saya Butuh Administrator Ulung
“Kita tidak kekurangan trotoar baru atau halte baru. Yang kurang adalah intervensi serius terhadap kualitas hidup warga, terutama yang paling rentan,” katanya.
Agung menekankan pengentasan kemiskinan dan pengangguran memerlukan pendekatan lintas dinas yang terencana. Dengan sekitar 464.000 warga Jakarta masih hidup miskin dan pengangguran berada di angka 6,05%, Agung menilai pelatihan vokasi, pemberdayaan ekonomi, dan program UMKM harus diarahkan secara tepat sasaran.
“Banyak pelatihan hanya memenuhi kalender kegiatan. Sekda harus memastikan program benar-benar menyentuh pengangguran struktural, bukan sekadar seremonial,” katanya.
Baca juga: PB KAMI Imbau Masyarakat Percayakan Penetapan Sekda DKI kepada Gubernur
Agung juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah. IPM Kepulauan Seribu tercatat hanya 76,69, jauh di bawah wilayah lain di Jakarta. Ia menyatakan Sekda harus mendorong seluruh dinas bekerja dengan basis data terintegrasi hingga tingkat RT untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
“Pembangunan manusia tidak bisa disamaratakan. Kondisi Kampung Pulo beda dengan Tambora, berbeda lagi dengan pulau-pulau kecil. Data mikro harus jadi dasar kebijakan,” tegasnya.
Terkait stunting, Agung menyebut persoalan itu sebagai “luka diam” Jakarta. Menurutnya, tanpa koordinasi yang kuat dari Sekda, program penurunan stunting akan gagal karena setiap dinas bergerak sendiri.
“Stunting tidak bisa selesai hanya dengan satu program Dinas Kesehatan. Harus bergerak bersama: pangan, sosial, pendidikan, permukiman. Kalau tidak, stunting hanya jadi konferensi pers tahunan,” katanya.
Agung menilai pengalaman Uus Kuswanto sebagai Wali Kota Jakarta Barat memberi modal penting untuk memimpin birokrasi Jakarta. Selama menjabat, Uus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 4,09% pada 2023 menjadi 3,94% pada 2024.
“Jakarta Barat itu wilayah padat, keras, penuh dinamika. Kalau bisa menurunkan kemiskinan di sana, berarti ia punya sensitivitas terhadap masalah lapangan,” ujarnya.
Agung mengingatkan ukuran keberhasilan Sekda bukan pada jumlah proyek fisik yang selesai, tetapi pada peningkatan kualitas hidup warga.
“Stunting harus turun, kesenjangan antarkawasan harus mengecil, layanan publik harus lebih mudah diakses. Fokus pembangunan harus kembali pada manusianya. Itu yang paling penting,” kata Agung.
(cip)
Lihat Juga :
