Terima Kunjungan Komisi II DPR, Bupati Sambas Satono Dorong Otonomi Daerah Perbatasan
Kamis, 27 November 2025 - 21:51 WIB
loading...
Bupati Sambas H Satono mendorong terbentuknya Otonomi Daerah Perbatasan dan percepatan pembangunan di daerah perbatasan, khususnya di wilayah Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Bupati Sambas H Satono mendorong terbentuknya Otonomi Daerah Perbatasan dan percepatan pembangunan di daerah perbatasan, khususnya di wilayah Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Satono menyampaikan hal itu seusai menerima kunjungan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI selama dua hari, 26-27 November 2025.
Dalam Kunker Panja Komisi II DPR RI tersebut, hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus , Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda beserta rombongan, dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman.
Kunker Panja Komisi II DPR RI tersebut dalam rangka membahas isu spesifik tentang pengelolaan perbatasan negara, khususnya di wilayah Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Baca Juga: Otonomi Khusus Dinilai Bawa Kemajuan bagi Perempuan
Bupati Sambas Satono menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Dia berharap bisa membawa perubahan untuk pembangunan Kabupaten Sambas. "Kunjungan Panja Komisi II DPR RI ini momentum bagi Kabupaten Sambas untuk mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus Daerah Perbatasan (KEK-DB) dan mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan," ujar Satono.
Satono menjelaskan, Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Selama ini, sudah banyak program pembangunan yang masuk ke Sambas. Namun, masih perlu akselerasi dan dukungan pemerintah pusat dan DPR RI.
"Kami ingin mendorong bagaimana pembangunan di daerah perbatasan, khususnya di Sambas, sama cepatnya dengan pembangunan di Pulau Jawa. Jika di Papua ada Otonomi Khusus, di Yogya ada Otonomi Istimewa, kita berharap di Sambas ada Otonomi Daerah Perbatasan," katanya.
Dengan Otonomi Daerah Perbatasan, Satono berharap Kabupaten Sambas sebagai penghasil komoditas unggulan seperti kelapa, jeruk, pisang, petai, buah naga, dan nanas, bisa semakin meningkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Apalagi, jika bisa mengekspor langsung hasil pertanian Sambas ke Malaysia.
"Potensi sektor pertanian di Sambas sangat besar. Saat ini, kita surplus beras hingga 1.410 ton. Jika bisa melakukan ekspor ke Malaysia, percepatan dan pembangunan akan semakin terdorong, serta kesejahteraan masyarakat Sambas akan semakin meningkat," katanya.
Saat ini, dari 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk terpadat, dengan 70 persen masyarakatnya bergerak di sektor pertanian. Jika sektor pertanian maju, masyarakat Sambas juga akan semakin maju.
"IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Sambas tertinggi se-Kalbar. Dari 165 desa, 160 di antara merupakan desa mandiri, dan 5 desa sisanya merupakan desa maju. Tingkat penurunan stunting di Sambas juga tertinggi di Kalbar."
Dalam Kunker Panja Komisi II DPR RI tersebut, hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus , Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda beserta rombongan, dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman.
Kunker Panja Komisi II DPR RI tersebut dalam rangka membahas isu spesifik tentang pengelolaan perbatasan negara, khususnya di wilayah Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Baca Juga: Otonomi Khusus Dinilai Bawa Kemajuan bagi Perempuan
Bupati Sambas Satono menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Dia berharap bisa membawa perubahan untuk pembangunan Kabupaten Sambas. "Kunjungan Panja Komisi II DPR RI ini momentum bagi Kabupaten Sambas untuk mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus Daerah Perbatasan (KEK-DB) dan mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan," ujar Satono.
Satono menjelaskan, Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Selama ini, sudah banyak program pembangunan yang masuk ke Sambas. Namun, masih perlu akselerasi dan dukungan pemerintah pusat dan DPR RI.
"Kami ingin mendorong bagaimana pembangunan di daerah perbatasan, khususnya di Sambas, sama cepatnya dengan pembangunan di Pulau Jawa. Jika di Papua ada Otonomi Khusus, di Yogya ada Otonomi Istimewa, kita berharap di Sambas ada Otonomi Daerah Perbatasan," katanya.
Dengan Otonomi Daerah Perbatasan, Satono berharap Kabupaten Sambas sebagai penghasil komoditas unggulan seperti kelapa, jeruk, pisang, petai, buah naga, dan nanas, bisa semakin meningkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Apalagi, jika bisa mengekspor langsung hasil pertanian Sambas ke Malaysia.
"Potensi sektor pertanian di Sambas sangat besar. Saat ini, kita surplus beras hingga 1.410 ton. Jika bisa melakukan ekspor ke Malaysia, percepatan dan pembangunan akan semakin terdorong, serta kesejahteraan masyarakat Sambas akan semakin meningkat," katanya.
Saat ini, dari 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk terpadat, dengan 70 persen masyarakatnya bergerak di sektor pertanian. Jika sektor pertanian maju, masyarakat Sambas juga akan semakin maju.
"IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Sambas tertinggi se-Kalbar. Dari 165 desa, 160 di antara merupakan desa mandiri, dan 5 desa sisanya merupakan desa maju. Tingkat penurunan stunting di Sambas juga tertinggi di Kalbar."
(zik)
Lihat Juga :
