PDIP Desak Kementerian ATR/BPN Tuntaskan Sengketa Lahan di Serdang Bedagai
Rabu, 26 November 2025 - 00:36 WIB
loading...
Anggota Komisi II DPR dari PDIP Bob Andika Mamana Sitepu mendesak Kementerian ATR/BPN segera menyelesaikan sengketa lahan yang berlarut-larut. Konflik pertanahan ini terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
SERDANG BEDAGAI - Anggota Komisi II DPR dari PDIP Bob Andika Mamana Sitepu mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyelesaikan sengketa lahan yang telah berlarut-larut. Konflik pertanahan ini terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara dan telah berlangsung selama lima tahun tanpa penyelesaian.
Permasalahan ini bermula dari kesalahan pemetaan objek tanah milik sebuah yayasan keagamaan oleh BPN daerah. Bob menyatakan kekhawatirannya mengenai keterlambatan penanganan ini dapat menimbulkan potensi gesekan sosial di tengah masyarakat.
Baca juga: JK Serukan Lawan Mafia Tanah: Saya Ini Korban!
Desakan ini disampaikan Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Dia menekankan pentingnya penyelesaian sengketa lahan Serdang Bedagai demi kepastian hukum dan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Sengketa lahan di Serdang Bedagai telah menjadi perhatian serius bagi Komisi II DPR RI karena durasinya yang panjang. Konflik ini berawal dari kesalahan fatal dalam proses pemetaan tanah yang dilakukan BPN daerah. Objek tanah yang seharusnya menjadi milik sebuah yayasan keagamaan justru mengalami kekeliruan pemetaan.
Kesalahan administratif ini menyebabkan ketidakjelasan status lahan selama lima tahun terakhir. Situasi ini tentu saja merugikan pihak yayasan dan berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat setempat. Penanganan sengketa lahan yang tidak tuntas dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi terkait.
Bob mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak sosial jika sengketa ini terus dibiarkan tanpa solusi. "Ini sudah lima tahun belum selesai karena salah pemetaan objek tanah milik yayasan keagamaan. Saya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan jika persoalan ini terus dibiarkan," katanya.
Permasalahan ini bermula dari kesalahan pemetaan objek tanah milik sebuah yayasan keagamaan oleh BPN daerah. Bob menyatakan kekhawatirannya mengenai keterlambatan penanganan ini dapat menimbulkan potensi gesekan sosial di tengah masyarakat.
Baca juga: JK Serukan Lawan Mafia Tanah: Saya Ini Korban!
Desakan ini disampaikan Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Dia menekankan pentingnya penyelesaian sengketa lahan Serdang Bedagai demi kepastian hukum dan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Sengketa lahan di Serdang Bedagai telah menjadi perhatian serius bagi Komisi II DPR RI karena durasinya yang panjang. Konflik ini berawal dari kesalahan fatal dalam proses pemetaan tanah yang dilakukan BPN daerah. Objek tanah yang seharusnya menjadi milik sebuah yayasan keagamaan justru mengalami kekeliruan pemetaan.
Kesalahan administratif ini menyebabkan ketidakjelasan status lahan selama lima tahun terakhir. Situasi ini tentu saja merugikan pihak yayasan dan berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat setempat. Penanganan sengketa lahan yang tidak tuntas dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi terkait.
Bob mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak sosial jika sengketa ini terus dibiarkan tanpa solusi. "Ini sudah lima tahun belum selesai karena salah pemetaan objek tanah milik yayasan keagamaan. Saya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan jika persoalan ini terus dibiarkan," katanya.
Lihat Juga :
