Anggota DPR Apresiasi Bantuan Air Layak Minum untuk Masyarakat
Jum'at, 14 November 2025 - 17:03 WIB
loading...
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menyebut sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan belum merata. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan belum merata. Akses terhadap air layak minum dinilai belum optimal, terutama di daerah padat penduduk dan wilayah terpencil.
Meskipun pemerintah terus berupaya memperluas cakupan air bersih, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam ketersediaan air minum aman bagi masyarakat.
Baca juga: Masyarakat Indonesia Masih Kekurangan Akses Air Bersih
Hal itu dikatakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertema "Standardisasi Bahan Baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)" bersama Kemenperin, BSKJI, dan sejumlah pelaku industri air minum.
“SPAM kita di Indonesia masih sangat parah cakupannya. Di Jawa Barat saja, yang dekat dengan Jakarta, baru sekitar 20%. Di Bandung sekitar 70%, tapi hampir 100% air minum itu tidak bisa langsung diminum. Kondisinya hampir sama di semua wilayah,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Dia menilai, air minum merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia bagi seluruh warga negara. Karena itu, dia menyampaikan apresiasi terhadap perusahaan air minea Aqua yang dinilainya telah berperan penting dalam menyediakan air layak minum bagi masyarakat Indonesia.
Baca juga: Bisa untuk Operasi Militer, Teknologi Ubah Udara Jadi Air Minum Dipamerkan di HUT TNI
Selain menyediakan air minum berkualitas, perusahaan tersebut juga memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Dari sekitar 67 juta UMKM di Indonesia, 80% di antaranya menjual air minum produk pabrik air mineral.
“Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap dan multiplier effect yang dihasilkan. Kehadiran Aqua membantu masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil yang menjual makanan dan minuman sehari-hari,” ujarnya.
Meski sempat diterpa isu soal sumber airnya yang disebut bukan dari pegunungan, perusahaan ini tetap memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar. Dia juga menaruh kepercayaan terhadap hasil penelitian para pakar hidrogeologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang membuktikan bahwa sumber air pabrik ini berasal dari air pegunungan alami dan telah melalui kajian ilmiah mendalam.
“Saya bela karena dari segi mutu sudah terbukti. Perannya dalam menyediakan air layak minum di masyarakat,” katanya.
Data Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menunjukkan masih ada sekitar 28 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapatkan air bersih hingga Maret 2025.
Sekretaris Kemenko Infrastruktur, Ayodhia Kalake menyebut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air minum layak dan 3,5 miliar belum memiliki sanitasi yang memadai pada 2024.
“Sekitar 28 juta warga Indonesia masih harus mendapat perhatian serius dalam akses air bersih setiap hari,” ujarnya.
Ayodhia menambahkan, 80% pasokan air di Indonesia digunakan untuk sektor pertanian, sementara lebih dari 50% sumber air berpotensi tercemar. Kondisi ini, katanya, menjadi tantangan besar di tengah upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, indeks kualitas air nasional pada 2024 masih berada di angka 51,78, di bawah target nasional. Ia menyoroti enam dari sepuluh provinsi dengan kualitas air terendah berada di Pulau Jawa — wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi tertinggi.
"Sungai-sungai strategis seperti Citarum, Brantas, Musi, dan Batanghari juga menunjukkan tren penurunan kualitas dalam tiga tahun terakhir," ucapnya.
Hanif menjelaskan, ketimpangan pasokan air bersih juga terjadi antar wilayah. Pulau Jawa memiliki indeks pemanfaatan air hanya 0,27 meski kebutuhan air untuk pangan mencapai lebih dari 30.000 juta meter kubik per tahun.
“Sementara di Papua, indeksnya mencapai 1,89, artinya ketersediaan air di sana jauh lebih besar tetapi belum termanfaatkan optimal,” ucapnya.
Meskipun pemerintah terus berupaya memperluas cakupan air bersih, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam ketersediaan air minum aman bagi masyarakat.
Baca juga: Masyarakat Indonesia Masih Kekurangan Akses Air Bersih
Hal itu dikatakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bertema "Standardisasi Bahan Baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)" bersama Kemenperin, BSKJI, dan sejumlah pelaku industri air minum.
“SPAM kita di Indonesia masih sangat parah cakupannya. Di Jawa Barat saja, yang dekat dengan Jakarta, baru sekitar 20%. Di Bandung sekitar 70%, tapi hampir 100% air minum itu tidak bisa langsung diminum. Kondisinya hampir sama di semua wilayah,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Dia menilai, air minum merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia bagi seluruh warga negara. Karena itu, dia menyampaikan apresiasi terhadap perusahaan air minea Aqua yang dinilainya telah berperan penting dalam menyediakan air layak minum bagi masyarakat Indonesia.
Baca juga: Bisa untuk Operasi Militer, Teknologi Ubah Udara Jadi Air Minum Dipamerkan di HUT TNI
Selain menyediakan air minum berkualitas, perusahaan tersebut juga memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Dari sekitar 67 juta UMKM di Indonesia, 80% di antaranya menjual air minum produk pabrik air mineral.
“Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang terserap dan multiplier effect yang dihasilkan. Kehadiran Aqua membantu masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil yang menjual makanan dan minuman sehari-hari,” ujarnya.
Meski sempat diterpa isu soal sumber airnya yang disebut bukan dari pegunungan, perusahaan ini tetap memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar. Dia juga menaruh kepercayaan terhadap hasil penelitian para pakar hidrogeologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang membuktikan bahwa sumber air pabrik ini berasal dari air pegunungan alami dan telah melalui kajian ilmiah mendalam.
“Saya bela karena dari segi mutu sudah terbukti. Perannya dalam menyediakan air layak minum di masyarakat,” katanya.
Data Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menunjukkan masih ada sekitar 28 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapatkan air bersih hingga Maret 2025.
Sekretaris Kemenko Infrastruktur, Ayodhia Kalake menyebut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air minum layak dan 3,5 miliar belum memiliki sanitasi yang memadai pada 2024.
“Sekitar 28 juta warga Indonesia masih harus mendapat perhatian serius dalam akses air bersih setiap hari,” ujarnya.
Ayodhia menambahkan, 80% pasokan air di Indonesia digunakan untuk sektor pertanian, sementara lebih dari 50% sumber air berpotensi tercemar. Kondisi ini, katanya, menjadi tantangan besar di tengah upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, indeks kualitas air nasional pada 2024 masih berada di angka 51,78, di bawah target nasional. Ia menyoroti enam dari sepuluh provinsi dengan kualitas air terendah berada di Pulau Jawa — wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi tertinggi.
"Sungai-sungai strategis seperti Citarum, Brantas, Musi, dan Batanghari juga menunjukkan tren penurunan kualitas dalam tiga tahun terakhir," ucapnya.
Hanif menjelaskan, ketimpangan pasokan air bersih juga terjadi antar wilayah. Pulau Jawa memiliki indeks pemanfaatan air hanya 0,27 meski kebutuhan air untuk pangan mencapai lebih dari 30.000 juta meter kubik per tahun.
“Sementara di Papua, indeksnya mencapai 1,89, artinya ketersediaan air di sana jauh lebih besar tetapi belum termanfaatkan optimal,” ucapnya.
(shf)
Lihat Juga :
