Harlah ke-4, RBPI Komitmen Wujudkan Indonesia Emas 2045
Senin, 10 November 2025 - 14:28 WIB
loading...
A
A
A
“Insyaallah, minggu depan RBPI akan menjalin kerja sama (MoU) dengan IMI di Cibubur. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengemudi sangat diperlukan agar dapat bersaing dan mendapatkan penghasilan yang layak," ucapnya.
Dukungan bagi RBPI disampaikan oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Alfi Syahriza. “Selama ini, para pengemudi yang tergabung dalam RBPI selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, keluarga besar RBPI patut mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Alfi yang hadir mewakili Gubernur Sumut.
Sementara itu, AKBP Widodo dari Polda Sumut menekankan pentingnya peningkatan kompetensi yang holistik. “Kami banyak menemukan berbagai aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari perilaku saat berkendara. Saya sangat mengapresiasi keberadaan RBPI yang secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas perilaku anggotanya,” ujarnya.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumut, Alfiano, memberikan gambaran nyata tentang urgensi perlindungan bagi pekerja. “Saat ini, jumlah tenaga kerja di Sumatera Utara mencapai 5 juta orang, namun masih terdapat sekitar 3 juta orang yang belum terlindungi,” paparnya.
Alfiano mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, di Sumatera Utara telah terjadi 54.300 kasus kecelakaan kerja dan 11.415 kasus jaminan kematian. Data ini menguatkan pesan bahwa jaminan sosial bagi pengemudi, yang profesi penuh risiko, adalah sebuah keharusan.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, menekankan esensi kompetensi.
“Penting bagi kita untuk memahami dan menguasai konsep kompetensi, yang terdiri atas tiga komponen utama: pertama, pengetahuan; kedua, keterampilan atau skill; dan ketiga, sikap atau attitude,” jelasnya.
Aan juga membuka wawasan tentang peluang global. “Jika kita berbicara tentang kebutuhan pengemudi di luar negeri, seperti Jepang, mereka sangat membutuhkan sekitar 400 pengemudi yang syarat utamanya adalah kompeten.”
Aan juga mengapresiasi komitmen RBPI dalam mendukung program Zero ODOL (Over Dimension Over Loading), yang menurut survei BPS dapat memberikan efisiensi sebesar Rp1,4 triliun jika terealisasi pada 2027.
Dukungan bagi RBPI disampaikan oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Alfi Syahriza. “Selama ini, para pengemudi yang tergabung dalam RBPI selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, keluarga besar RBPI patut mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Alfi yang hadir mewakili Gubernur Sumut.
Sementara itu, AKBP Widodo dari Polda Sumut menekankan pentingnya peningkatan kompetensi yang holistik. “Kami banyak menemukan berbagai aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari perilaku saat berkendara. Saya sangat mengapresiasi keberadaan RBPI yang secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas perilaku anggotanya,” ujarnya.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumut, Alfiano, memberikan gambaran nyata tentang urgensi perlindungan bagi pekerja. “Saat ini, jumlah tenaga kerja di Sumatera Utara mencapai 5 juta orang, namun masih terdapat sekitar 3 juta orang yang belum terlindungi,” paparnya.
Alfiano mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, di Sumatera Utara telah terjadi 54.300 kasus kecelakaan kerja dan 11.415 kasus jaminan kematian. Data ini menguatkan pesan bahwa jaminan sosial bagi pengemudi, yang profesi penuh risiko, adalah sebuah keharusan.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, menekankan esensi kompetensi.
“Penting bagi kita untuk memahami dan menguasai konsep kompetensi, yang terdiri atas tiga komponen utama: pertama, pengetahuan; kedua, keterampilan atau skill; dan ketiga, sikap atau attitude,” jelasnya.
Aan juga membuka wawasan tentang peluang global. “Jika kita berbicara tentang kebutuhan pengemudi di luar negeri, seperti Jepang, mereka sangat membutuhkan sekitar 400 pengemudi yang syarat utamanya adalah kompeten.”
Aan juga mengapresiasi komitmen RBPI dalam mendukung program Zero ODOL (Over Dimension Over Loading), yang menurut survei BPS dapat memberikan efisiensi sebesar Rp1,4 triliun jika terealisasi pada 2027.
Lihat Juga :
