PB KAMI Imbau Masyarakat Percayakan Penetapan Sekda DKI kepada Gubernur
Kamis, 23 Oktober 2025 - 08:33 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Putra Betawi Marullah Matali Kembali Jabat Sekda DKI Jakarta
Sultoni juga mengingatkan adanya potensi intervensi atau dorongan dari kelompok-kelompok tertentu dalam proses penjaringan calon. Ia menyebut, berdasarkan pemantauan PB KAMI, sudah mulai muncul indikasi pengusulan nama-nama dari kelompok aktivis maupun LSM yang kuat diduga memiliki kepentingan tertentu.
"Kami mengingatkan agar proses ini tidak diseret ke arah lobi-lobi kelompok. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menitipkan nama melalui jalur tidak resmi. Sekda harus netral, profesional, dan fokus pada pelayanan publik," ujar Sultoni.
PB KAMI, kata Sultoni, siap mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sepanjang dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip meritokrasi.
"Terpenting adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, pembangunan tidak tersendat, dan pelayanan kepada warga Jakarta tetap optimal. Jangan ada dikotomi alumni IPDN, sipil, atau ASN pendatang di Pemprov DKI. Semua harus didukung dan bersatu untuk Jakarta yang lebih baik," pungkas Sultoni.
Sultoni juga mengingatkan adanya potensi intervensi atau dorongan dari kelompok-kelompok tertentu dalam proses penjaringan calon. Ia menyebut, berdasarkan pemantauan PB KAMI, sudah mulai muncul indikasi pengusulan nama-nama dari kelompok aktivis maupun LSM yang kuat diduga memiliki kepentingan tertentu.
"Kami mengingatkan agar proses ini tidak diseret ke arah lobi-lobi kelompok. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menitipkan nama melalui jalur tidak resmi. Sekda harus netral, profesional, dan fokus pada pelayanan publik," ujar Sultoni.
PB KAMI, kata Sultoni, siap mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sepanjang dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip meritokrasi.
"Terpenting adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, pembangunan tidak tersendat, dan pelayanan kepada warga Jakarta tetap optimal. Jangan ada dikotomi alumni IPDN, sipil, atau ASN pendatang di Pemprov DKI. Semua harus didukung dan bersatu untuk Jakarta yang lebih baik," pungkas Sultoni.
(cip)
Lihat Juga :
