Pencabutan Status PSN PIK 2 Belum Cukup, Pulihkan Ekologis dan Sosial Pesisir Tangerang
Selasa, 21 Oktober 2025 - 08:22 WIB
loading...
A
A
A
Pencabutan status PSN PIK 2 perlu diikuti langkah konkret berupa audit lingkungan, penegakan hukum terhadap pelanggaran reklamasi ilegal, serta penyusunan tata ruang pesisir baru yang berbasis prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat.
“Negara perlu menunjukkan bahwa keberanian politik bukan sekadar membatalkan proyek, tetapi mengembalikan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Reformasi SDA harus menjadi gerakan moral dan politik guna memastikan sumber daya alam tidak lagi dikuasai oleh segelintir korporasi melainkan dikelola untuk kemakmuran rakyat,” kata Noor.
Langkah ini juga sejalan dengan arah reformasi tata kelola SDA menuju Indonesia berdaulat di mana pemerintah dituntut memperkuat regulasi yang berpihak pada rakyat.
"Tindak tegas semua mafia SDA dan kementerian teknis harus membuka transparansi data izin serta memberdayakan masyarakat dan pemuda sebagai pelaku utama perubahan," ujarnya.
“Negara perlu menunjukkan bahwa keberanian politik bukan sekadar membatalkan proyek, tetapi mengembalikan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Reformasi SDA harus menjadi gerakan moral dan politik guna memastikan sumber daya alam tidak lagi dikuasai oleh segelintir korporasi melainkan dikelola untuk kemakmuran rakyat,” kata Noor.
Langkah ini juga sejalan dengan arah reformasi tata kelola SDA menuju Indonesia berdaulat di mana pemerintah dituntut memperkuat regulasi yang berpihak pada rakyat.
"Tindak tegas semua mafia SDA dan kementerian teknis harus membuka transparansi data izin serta memberdayakan masyarakat dan pemuda sebagai pelaku utama perubahan," ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
