Sinergi Lintas Sektor Percepat Penurunan Angka Stunting di Wonosobo
Rabu, 15 Oktober 2025 - 20:46 WIB
loading...
Pendekatan kolaboratif dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat dalam penanganan stunting di Wonosobo, Jawa Tengah. Foto/Ist
A
A
A
WONOSOBO - Stunting merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pendekatan kolaboratif yang sistemik harus dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat agar tercapai zero stunting.
Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu contoh praktik terbaik di Jawa Tengah dalam pelaksanaan kolaborasi multi-aktor. Meskipun tingkat prevalensi stunting di kabupaten ini tertinggi kedua di Jawa Tengah, upaya berkolaborasi dalam penanganan stunting tidak pernah terhenti.
Baca juga: Mendagri Dorong Fungsi MBG di 3T untuk Tekan Stunting dan Kesejahteraan Masyarakat
Berangkat dari fenomena dan upaya kolaboratif dalam penanganan stunting, Kelompok Riset Collaborative Governance, Digital Transformation, and Public Services (CGDTPS), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat mengenai Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Stunting di Wonosobo.
Tim CGDTPS menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data dan audensi publik di Desa Pagerejo, Desa Surengede, serta Kelurahan Jaraksari.
Perwakilan Tim CGDTPS, Nidaan Khafian menyampaikan proposisi sementara, yaitu kurangnya kolaborasi di level komunitas. "Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat praktik tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam penanganan stunting di Wonosobo kurang optimal," kata Nidaan dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).
Namun Nidaan menambahkan bahwa kolaborasi yang dilakukan di antara aktor pemerintah telah berjalan dengan baik.
Baca juga: BMKG Prediksi Panas Ekstrem di Jakarta dan Wilayah Lain Reda Awal November
Anggota tim lainnya Dhian Kusumawardhani memaparkan materi mengenai pola pengasuhan. Ia menyoroti bahwa sekitar 75% ibu merupakan ibu pekerja. Sehingga pengasuhan sering dialihkan kepada anggota keluarga lain seperti nenek atau tante. Hal ini menuntut manajemen waktu yang baik bagi ibu bekerja dan kesiapan sebelum berangkat bekerja.
Dhian juga menekankan bahwa stunting bukan hanya masalah medis, tetapi juga sosial dan budaya, di mana keluarga dan masyarakat sebagai kesatuan sosial berperan dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak.
“Jadi kebijakan dalam penanganan stunting perlu menggabungkan intervensi formal dengan kearifan lokal. Revitalisasi tradisi menjadi strategi berkelanjutan untuk kemandirian keluarga,” ujar Dhian.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Tono Prihatono menegaskan bahwa penurunan stunting tidak hanya diukur dari angka statistik. Tetapi juga harus memahami faktor kesehatan, pola asuh keluarga, dan budaya masyarakat.
“Stunting bukan hanya persoalan ekonomi. Ada keluarga yang secara finansial mampu tetapi tetap memiliki anak stunting karena rendahnya literasi gizi dan pola pengasuhan. Pemetaan masalah yang detail sangat penting agar intervensi tepat sasaran,” tegasnya.
Sekretaris Dinas KB Kabupaten Wonosobo, Aryati Prabandari menegaskan keberhasilan percepatan penurunan stunting adalah hasil kerja sama lintas sektor yang solid.
“Awalnya, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) digerakkan oleh Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas KB. Prinsip TPPS adalah kita, bukan aku, bukan kamu. Prinsip ini membuat seluruh perangkat daerah bergerak bersama tanpa lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Pemkab Wonosobo juga menghadirkan inovasi lokal, salah satunya Puspaga dengan program Tungkup Ceting (Tunda Sampai Cukup untuk Mencegah Stunting), yang berhasil menekan angka pernikahan usia anak dari lebih 2.000 kasus pada 2019 menjadi 42 kasus hingga Maret 2025.
Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu contoh praktik terbaik di Jawa Tengah dalam pelaksanaan kolaborasi multi-aktor. Meskipun tingkat prevalensi stunting di kabupaten ini tertinggi kedua di Jawa Tengah, upaya berkolaborasi dalam penanganan stunting tidak pernah terhenti.
Baca juga: Mendagri Dorong Fungsi MBG di 3T untuk Tekan Stunting dan Kesejahteraan Masyarakat
Berangkat dari fenomena dan upaya kolaboratif dalam penanganan stunting, Kelompok Riset Collaborative Governance, Digital Transformation, and Public Services (CGDTPS), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat mengenai Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Stunting di Wonosobo.
Tim CGDTPS menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data dan audensi publik di Desa Pagerejo, Desa Surengede, serta Kelurahan Jaraksari.
Perwakilan Tim CGDTPS, Nidaan Khafian menyampaikan proposisi sementara, yaitu kurangnya kolaborasi di level komunitas. "Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat praktik tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam penanganan stunting di Wonosobo kurang optimal," kata Nidaan dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).
Namun Nidaan menambahkan bahwa kolaborasi yang dilakukan di antara aktor pemerintah telah berjalan dengan baik.
Baca juga: BMKG Prediksi Panas Ekstrem di Jakarta dan Wilayah Lain Reda Awal November
Anggota tim lainnya Dhian Kusumawardhani memaparkan materi mengenai pola pengasuhan. Ia menyoroti bahwa sekitar 75% ibu merupakan ibu pekerja. Sehingga pengasuhan sering dialihkan kepada anggota keluarga lain seperti nenek atau tante. Hal ini menuntut manajemen waktu yang baik bagi ibu bekerja dan kesiapan sebelum berangkat bekerja.
Dhian juga menekankan bahwa stunting bukan hanya masalah medis, tetapi juga sosial dan budaya, di mana keluarga dan masyarakat sebagai kesatuan sosial berperan dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak.
“Jadi kebijakan dalam penanganan stunting perlu menggabungkan intervensi formal dengan kearifan lokal. Revitalisasi tradisi menjadi strategi berkelanjutan untuk kemandirian keluarga,” ujar Dhian.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Tono Prihatono menegaskan bahwa penurunan stunting tidak hanya diukur dari angka statistik. Tetapi juga harus memahami faktor kesehatan, pola asuh keluarga, dan budaya masyarakat.
“Stunting bukan hanya persoalan ekonomi. Ada keluarga yang secara finansial mampu tetapi tetap memiliki anak stunting karena rendahnya literasi gizi dan pola pengasuhan. Pemetaan masalah yang detail sangat penting agar intervensi tepat sasaran,” tegasnya.
Sekretaris Dinas KB Kabupaten Wonosobo, Aryati Prabandari menegaskan keberhasilan percepatan penurunan stunting adalah hasil kerja sama lintas sektor yang solid.
“Awalnya, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) digerakkan oleh Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas KB. Prinsip TPPS adalah kita, bukan aku, bukan kamu. Prinsip ini membuat seluruh perangkat daerah bergerak bersama tanpa lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Pemkab Wonosobo juga menghadirkan inovasi lokal, salah satunya Puspaga dengan program Tungkup Ceting (Tunda Sampai Cukup untuk Mencegah Stunting), yang berhasil menekan angka pernikahan usia anak dari lebih 2.000 kasus pada 2019 menjadi 42 kasus hingga Maret 2025.
(shf)
Lihat Juga :
