LAN Luncurkan Akademi Pengentasan Kemiskinan untuk Atasi Penduduk Miskin di Indramayu
Rabu, 15 Oktober 2025 - 15:43 WIB
loading...
Kepala LAN Muhammad Taufiq meluncurkan Akademi Pengentasan Kemiskinan untuk mengatasi penduduk miskin di Indramayu. Foto/istimewa
A
A
A
INDRAMAYU - Kabupaten Indramayu tercatat sebagai kabupaten dengan angka penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat yaitu 11,02%. Walaupun mengalami penurunan, Kabupaten Indramayu menjadi salah satu kabupaten dengan perhatian khusus Pemerintah.
Pemerintah, melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengambil langkah nyata dalam mengentaskan kemiskinan dengan mencari terobosan baru dan mencari formula yang tepat bagaimana menyelesaikan problem kemiskinan di Kabupaten Indramayu.
Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq saat peluncuran Program Akademi Kemiskinan di Aula Litbang Bappeda Kabupaten Indramayu, Senin, 13 Oktober 2025.
Baca juga: Kesenjangan Mencolok Data Kemiskinan Milik Pemerintah dan Bank Dunia Disorot Ekonom
Menurut Taufiq permasalahan kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi semata. Kemiskinan adalah persoalan struktural yang bersinggungan dengan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, akses infrastruktur, hingga pola pikir masyarakat.
“Kemiskinan adalah hal yang multi dimensi mencakup aspek ekonomi, sosial maupun budaya sehingga pemerintah harus berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam aspek pengentasan kemiskinan karena merupakan prioritas nasional, maka harus banyak instansi yang bergerak bersama-sama untuk ikut mengentaskan kemiskinan, jadi tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab non pemerintah,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Baca juga: Bupati Indramayu Dorong Kolaborasi Pusat dan Daerah Maksimalkan Program MBG
Taufiq menambahkan yang harus dirubah dalam mengentaskan kemiskinan adalah perubahan mindset masyarakat, perubahan pola pikir masyarakat harus dirubah agar tidak semata-mata menerima hanya bansos tetapi masyarakat dibekali keterampilan agar dapat sejahtera secara berkelanjutan.
“Dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru, diharapkan ASN belajar secara berkelanjutan agar relevan dengan kebutuhan organisasi dan juga mencari solusi dengan belajar dengan masyarakat penerima manfaat untuk merumuskan masalah dan mencari solusi masyarakat miskin agar sejahtera secara berkelanjutan.” Imbuhnya.
Filosofi dari program ini merupakan suatu program rintisan di mana penerima manfaat nantinya menjadi aktor untuk mengentaskan kemiskinan, untuk seterusnya. Akademi pengentasan kemiskinan juga dimaksudkan untuk mengembangkan ekosistem pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Secara nasional ekosistem pengentasan kemiskinan dapat dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan BP Taskin untuk penyelarasan dengan program prioritas nasional dan dalam wilayah provinsi dapat dikoordinasikan oleh BPSDM bersama dengan perangkat daerah terkait yang diselaraskan dengan program prioritas daerah.
Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi SDMA, Kementerian PAN RB menjelaskan pembangunan SDM aparatur menjadi prioritas utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, namun tantangannya meliputi kualitas ASN yang belum merata.
Pengembangan kompetensi ASN merupakan fondasi utama dalam pembangunan ASN yang profesional, oleh karena itu, Program Akademi Pengentasan Kemiskinan ini merupakan suatu perwujudan di mana ASN dapat mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat.
”Pelaksanaan Akademi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerja sama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan merupakan salah satu perwujudan kompetensi ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana pelayanan publik yang senantiasa harus berkolaborasi baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun NGO lainnya. Melalui Akademi Percepatan Pengentasan Kemiskinan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hadir dalam launching Akademi Pengentasan Kemiskinan lokus Indramayu, Tenaga Ahli Utama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Brigjen (Purn) Sondi Siswanto; Deputi Transformasi Pembelajaran ASN LAN Erna Irawati; Sekda Kabupaten Indramayu, Aep Surahman; Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan pengembangan Kompetensi SDMA Damayani Tyastiant; Direktur Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran LAN Elly Fatimah, dan Analis Kebijakan Ahli Madya Kemensos Luluk Sugianto.
Pemerintah, melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengambil langkah nyata dalam mengentaskan kemiskinan dengan mencari terobosan baru dan mencari formula yang tepat bagaimana menyelesaikan problem kemiskinan di Kabupaten Indramayu.
Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq saat peluncuran Program Akademi Kemiskinan di Aula Litbang Bappeda Kabupaten Indramayu, Senin, 13 Oktober 2025.
Baca juga: Kesenjangan Mencolok Data Kemiskinan Milik Pemerintah dan Bank Dunia Disorot Ekonom
Menurut Taufiq permasalahan kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi semata. Kemiskinan adalah persoalan struktural yang bersinggungan dengan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, akses infrastruktur, hingga pola pikir masyarakat.
“Kemiskinan adalah hal yang multi dimensi mencakup aspek ekonomi, sosial maupun budaya sehingga pemerintah harus berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengentaskan kemiskinan. Dalam aspek pengentasan kemiskinan karena merupakan prioritas nasional, maka harus banyak instansi yang bergerak bersama-sama untuk ikut mengentaskan kemiskinan, jadi tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab non pemerintah,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Baca juga: Bupati Indramayu Dorong Kolaborasi Pusat dan Daerah Maksimalkan Program MBG
Taufiq menambahkan yang harus dirubah dalam mengentaskan kemiskinan adalah perubahan mindset masyarakat, perubahan pola pikir masyarakat harus dirubah agar tidak semata-mata menerima hanya bansos tetapi masyarakat dibekali keterampilan agar dapat sejahtera secara berkelanjutan.
“Dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru, diharapkan ASN belajar secara berkelanjutan agar relevan dengan kebutuhan organisasi dan juga mencari solusi dengan belajar dengan masyarakat penerima manfaat untuk merumuskan masalah dan mencari solusi masyarakat miskin agar sejahtera secara berkelanjutan.” Imbuhnya.
Filosofi dari program ini merupakan suatu program rintisan di mana penerima manfaat nantinya menjadi aktor untuk mengentaskan kemiskinan, untuk seterusnya. Akademi pengentasan kemiskinan juga dimaksudkan untuk mengembangkan ekosistem pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Secara nasional ekosistem pengentasan kemiskinan dapat dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan BP Taskin untuk penyelarasan dengan program prioritas nasional dan dalam wilayah provinsi dapat dikoordinasikan oleh BPSDM bersama dengan perangkat daerah terkait yang diselaraskan dengan program prioritas daerah.
Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi SDMA, Kementerian PAN RB menjelaskan pembangunan SDM aparatur menjadi prioritas utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, namun tantangannya meliputi kualitas ASN yang belum merata.
Pengembangan kompetensi ASN merupakan fondasi utama dalam pembangunan ASN yang profesional, oleh karena itu, Program Akademi Pengentasan Kemiskinan ini merupakan suatu perwujudan di mana ASN dapat mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat.
”Pelaksanaan Akademi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerja sama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan merupakan salah satu perwujudan kompetensi ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelaksana pelayanan publik yang senantiasa harus berkolaborasi baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun NGO lainnya. Melalui Akademi Percepatan Pengentasan Kemiskinan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hadir dalam launching Akademi Pengentasan Kemiskinan lokus Indramayu, Tenaga Ahli Utama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Brigjen (Purn) Sondi Siswanto; Deputi Transformasi Pembelajaran ASN LAN Erna Irawati; Sekda Kabupaten Indramayu, Aep Surahman; Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan pengembangan Kompetensi SDMA Damayani Tyastiant; Direktur Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran LAN Elly Fatimah, dan Analis Kebijakan Ahli Madya Kemensos Luluk Sugianto.
(cip)
Lihat Juga :
