Pramono Klaim sebagai Kepala Daerah yang Tak Protes Dana Transfer Dipotong Rp15 Triliun
Sabtu, 11 Oktober 2025 - 17:39 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku satu-satunya pemimpin daerah yang tidak mengeluh dan protes ketika dana transfer dipangkas Kemenkeu hingga Rp15 triliun. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku satu-satunya pemimpin daerah yang tidak mengeluh dan protes ketika dana transfer atau dana bagi hasil (DBH) dipangkas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Rp15 triliun.
Pramono berharap meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 terpotong jadi Rp79,06 triliun dari Rp95,35 triliun akan tetap melakukan pembangunan di Jakarta.
”Saya sangat berharap pembangunan di Jakarta mudah-mudahan akan memberikan warna yang lebih baik terutama untuk ke depan walaupun DBH (Dana Bagi Hasil) dipotong Rp15 triliun saya selalu orang yang berpandangan positif," kata Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).
Baca juga: Pramono Ngaku Hanya Ingin Satu Periode Jabat Gubernur Jakarta
"Saya yakin bahwa saya akan bisa memimpin orkestrasi di Balai Kota ini dengan dipotongnya Rp15 triliun satu-satunya provinsi yang nggak ngeluh, karena saya bukan orang yang gampang mengeluh," imbuhnya.
Pramono secara tegas mengajak anak buahnya agar bekerja keras dan bekerja cerdas untuk membangun Jakarta meski APBD berkurang. "Tetapi, kami akan bekerja lebih keras, lebih smart, untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik," tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur protes atas kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Bahkan, pada Selasa 7 Oktober 2025, para gubernur menggeruduk Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menemui Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.
Baca juga: Dana Transfer dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Potong Anggaran Perjalanan Dinas
Dalam pertemuan tersebut, para gubernur protes atas kebijakan pemotongan TKD. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas soal anggaran infrastruktur hingga permintaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggung pemerintah pusat.
Pemotongan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan APBN, di tengah perlambatan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak. Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan itu merupakan langkah sementara untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap PDB, sembari memastikan alokasi belanja negara tetap fokus pada sektor produktif.
Sebanyak 18 gubernur datang menemui Menkeu Purbaya pada Selasa, 7 Oktober 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta. Berikut ini daftar 18 Gubernur:
• Gubernur Jambi
• Gubernur Aceh
• Gubernur Maluku Utara
• Gubernur Kalimantan Timur
• Gubernur Kalimantan Utara
• Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
• Gubernur Banten
• Gubernur Kepulauan Riau
• Gubernur Jawa Tengah
• Gubernur Sulawesi Tengah
• Gubernur Sumatera Barat
• Gubernur DI Yogyakarta
• Gubernur Papua Pegunungan
• Gubernur Bengkulu
• Gubernur Sumatera Utara
• Gubernur Lampung
• Gubernur Sulawesi Selatan
• Gubernur NTB.
Pramono berharap meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 terpotong jadi Rp79,06 triliun dari Rp95,35 triliun akan tetap melakukan pembangunan di Jakarta.
”Saya sangat berharap pembangunan di Jakarta mudah-mudahan akan memberikan warna yang lebih baik terutama untuk ke depan walaupun DBH (Dana Bagi Hasil) dipotong Rp15 triliun saya selalu orang yang berpandangan positif," kata Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).
Baca juga: Pramono Ngaku Hanya Ingin Satu Periode Jabat Gubernur Jakarta
"Saya yakin bahwa saya akan bisa memimpin orkestrasi di Balai Kota ini dengan dipotongnya Rp15 triliun satu-satunya provinsi yang nggak ngeluh, karena saya bukan orang yang gampang mengeluh," imbuhnya.
Pramono secara tegas mengajak anak buahnya agar bekerja keras dan bekerja cerdas untuk membangun Jakarta meski APBD berkurang. "Tetapi, kami akan bekerja lebih keras, lebih smart, untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik," tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur protes atas kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Bahkan, pada Selasa 7 Oktober 2025, para gubernur menggeruduk Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menemui Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.
Baca juga: Dana Transfer dari Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Potong Anggaran Perjalanan Dinas
Dalam pertemuan tersebut, para gubernur protes atas kebijakan pemotongan TKD. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas soal anggaran infrastruktur hingga permintaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggung pemerintah pusat.
Pemotongan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan APBN, di tengah perlambatan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak. Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan itu merupakan langkah sementara untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap PDB, sembari memastikan alokasi belanja negara tetap fokus pada sektor produktif.
Sebanyak 18 gubernur datang menemui Menkeu Purbaya pada Selasa, 7 Oktober 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta. Berikut ini daftar 18 Gubernur:
• Gubernur Jambi
• Gubernur Aceh
• Gubernur Maluku Utara
• Gubernur Kalimantan Timur
• Gubernur Kalimantan Utara
• Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
• Gubernur Banten
• Gubernur Kepulauan Riau
• Gubernur Jawa Tengah
• Gubernur Sulawesi Tengah
• Gubernur Sumatera Barat
• Gubernur DI Yogyakarta
• Gubernur Papua Pegunungan
• Gubernur Bengkulu
• Gubernur Sumatera Utara
• Gubernur Lampung
• Gubernur Sulawesi Selatan
• Gubernur NTB.
(cip)
Lihat Juga :
