Bapemperda DPRD Kota Bogor Evaluasi Dua Perda Terkait Transportasi
Jum'at, 10 Oktober 2025 - 11:29 WIB
loading...
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor Jatirin. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
BOGOR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor bersama Pemkot Bogor mengevaluasi pelaksanaan Perda No 3/2022 tentang Perumda Trans Pakuan dan Perda No 8/2023 tentang Transportasi. Hasilnya dua perda tersebut belum memiliki Perwali yang harusnya menjadi petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak-juknis).
“Perda itu masih punya PR perwali itu sekitar 16 perwali belum diterbitkan, namun sudah masuk ke propemperwali 2025 dan semoga selesai sebelum Desember,” kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor Jatirin dalam siaran pers, Jumat (10/10/2025). Baca juga: Pecah Kepadatan di KRL Bogor, Transjakarta dan Trans Pakuan Bakal Diintegrasikan
Terkait dengan Perda tentang Perumda Trans Pakuan, Jatirin mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Dirut Perumda Trans Pakuan meminta Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Namun hal tersebut belum diamini DPRD Kota Bogor karena harus menunggu hasil kajian ekonomi dan rencana bisnis yang jelas. “Harapan PTP sih Pemkot Bogor bisa memberikan PMP. Tapi harus ada kajian ekonomi dan renbis yang jelas,” tuturnya.
Sementara anggota Bapemperda DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menjelaskan Perda Transportasi harus dilakukan perubahan. Banyak substansi di dalam Perda yang mengalami perubahan dari turunan undang-undang dan belum mengakomodir perkembangan transportasi di Kota Bogor.
“Ada 11 poin yang menjadi catatan atas perubahan Perda Transportasi. Nanti akan kita lihat lagi, jika perubahan substansi mencapai lebih dari 50%, maka harus dibuat Perda baru,” jelasnya. Baca juga: DPRD Kota Bogor Pangkas Anggaran Perdin 50%, Dialokasikan untuk 3 Sektor Ini
Endah menekankan evaluasi terhadap pelaksanaan dua perda ini merupakan penyesuaian terhadap RPJMD Kota Bogor dan RPJPD Kota Bogor. “Pemkot menekankan terkait masalah bahwa layanan transportasi yang nyaman, aman, lancar, itu menjadi target sesuai dengan RPJMD, gitu kan ya. Dan visi kota Bogor, Bogor lancar, maka komitmen Pemkot juga harus clear disini,” tandasnya.
“Perda itu masih punya PR perwali itu sekitar 16 perwali belum diterbitkan, namun sudah masuk ke propemperwali 2025 dan semoga selesai sebelum Desember,” kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor Jatirin dalam siaran pers, Jumat (10/10/2025). Baca juga: Pecah Kepadatan di KRL Bogor, Transjakarta dan Trans Pakuan Bakal Diintegrasikan
Terkait dengan Perda tentang Perumda Trans Pakuan, Jatirin mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Dirut Perumda Trans Pakuan meminta Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Namun hal tersebut belum diamini DPRD Kota Bogor karena harus menunggu hasil kajian ekonomi dan rencana bisnis yang jelas. “Harapan PTP sih Pemkot Bogor bisa memberikan PMP. Tapi harus ada kajian ekonomi dan renbis yang jelas,” tuturnya.
Sementara anggota Bapemperda DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menjelaskan Perda Transportasi harus dilakukan perubahan. Banyak substansi di dalam Perda yang mengalami perubahan dari turunan undang-undang dan belum mengakomodir perkembangan transportasi di Kota Bogor.
“Ada 11 poin yang menjadi catatan atas perubahan Perda Transportasi. Nanti akan kita lihat lagi, jika perubahan substansi mencapai lebih dari 50%, maka harus dibuat Perda baru,” jelasnya. Baca juga: DPRD Kota Bogor Pangkas Anggaran Perdin 50%, Dialokasikan untuk 3 Sektor Ini
Endah menekankan evaluasi terhadap pelaksanaan dua perda ini merupakan penyesuaian terhadap RPJMD Kota Bogor dan RPJPD Kota Bogor. “Pemkot menekankan terkait masalah bahwa layanan transportasi yang nyaman, aman, lancar, itu menjadi target sesuai dengan RPJMD, gitu kan ya. Dan visi kota Bogor, Bogor lancar, maka komitmen Pemkot juga harus clear disini,” tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
