Hasil Riset, Pengakuan dan Akses Perempuan dalam Sektor Perikanan Masih Rendah

MEMPAWAH - Universitas Airlangga ( Unair ) melalui Tim Riset Badan Kerja Sama dan Manajemen Pengembangan (BKMP) bekerja sama dengan program INKLUSI (Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) menggelar diseminasi hasil riset bertajuk "Pemberdayaan Perempuan di Sektor Perikanan". Kegiatan tersebut digelar di Kabupaten Mempawah , Kalimantan Barat.

Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa perempuan nelayan masih menghadapi beragam hambatan struktural—mulai dari belum adanya pengakuan resmi terhadap peran mereka, keterbatasan akses pada bantuan produktif, hingga minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas maupun kebijakan.

Temuan riset Universitas Airlangga menunjukkan bahwa kondisi tersebut juga terjadi di berbagai wilayah pesisir Indonesia, termasuk di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Meski berperan besar dalam rantai nilai perikanan—sektor yang pada 2024 berkontribusi sebesar 2,59 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau senilai Rp555 triliun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025)—perempuan nelayan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, pelatihan, serta bantuan pemerintah, padahal mereka berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga dan komunitas pesisir.

Baca Juga: Rembuk Nelayan 2025, Meminta Prabowo Perhatikan Nasib Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan

Penelitian dilakukan di empat wilayah pesisir yakni Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Muna Barat (Sulawesi Tenggara), Kecamatan Semau Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat). Penelitian melibatkan perempuan di sektor perikanan dan didukung mitra organisasi masyarakat sipil, yakni 'Aisyiyah, BAKTI-UDN, dan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).

Menurut Rumayya, peneliti BKMP Universitas Airlangga, mayoritas perempuan nelayan masih tercatat sebagai ibu rumah tangga dalam dokumen resmi, meskipun mereka berperan besar dalam rantai nilai perikanan. Ia menambahkan, isu itu umum terjadi di empat daerah penelitian. Kondisi ini membuat peran dan kontribusi perempuan nelayan tidak terlihat dalam data maupun kebijakan yang disusun pemerintah.

Ketua tim peneliti BKMP Universitas Airlangga Martha Ranggi Primanthi menjelaskan bahwa sebagian besar responden di Kabupaten Mempawah merupakan perempuan usia produktif dengan rata-rata usia 47 tahun.

"Lebih dari 80 persen di antaranya sudah menikah dan banyak yang menjalankan peran ganda, yakni mengurus rumah tangga sekaligus menopang ekonomi keluarga," ujarnya, dikutip Rabu (8/10/2025).

Dia menambahkan, sekitar 12 persen perempuan bahkan menjadi kepala rumah tangga tunggal, sementara kurang dari separuh responden sempat menempuh atau menyelesaikan pendidikan menengah maupun tinggi.

Peneliti BKMP Unair M Syaikh Rohman mengungkapkan bahwa sebagian besar perempuan terlibat di sektor hilir, seperti pengolahan dan penjualan hasil laut. Sekitar 48 persen responden perempuan nelayan Kabupaten Mempawah, menjalankan usaha sendiri dan juga bekerja di usaha orang lain. Sumber pendapatan tertinggi berasal dari perikanan tangkap, diikuti pengolahan hasil laut, kemudian penjualan hasil laut.

Berbeda dengan daerah penelitian yang lain, responden perempuan di Mempawah tidak terlibat atau berkegiatan di sisi budidaya perikanan. Dari sisi pengelolaan pendapatan, sebagian besar sudah menyisihkan pendapatannya untuk ditabung, namun pola menabungnya masih tradisional (di rumah). Hal ini mencerminkan tantangan dalam literasi, inklusi, dan kepercayaan keuangan.

Meskipun responden perempuan di Mempawah terlibat aktif secara ekonomi di sektor perikanan, akses terhadap bantuan pemerintah masih terbatas. Sekitar 86 persen responden Kabupaten Mempawah mengaku menghadapi kendala dalam aktivitas perikanan, dan 80 persen pernah mengalami kerugian. Sayangnya, hanya sekitar 29 persen responden yang pernah menerima bantuan perikanan dari pemerintah.

Rangkaian forum diseminasi di berbagai daerah berhasil menjadi wadah dialog yang konstruktif antara tim peneliti, pemerintah daerah, dan komunitas nelayan. Hasil penelitian yang dipresentasikan mendapat sambutan positif dari para peserta, karena dinilai membuka ruang diskusi baru tentang pentingnya data dan pendekatan berbasis bukti dalam merumuskan kebijakan pembangunan perikanan yang lebih responsif terhadap peran dan kebutuhan perempuan.



"Kami sangat berterima kasih atas adanya penelitian ini. Terlihat jelas bahwa ibu-ibu nelayan memiliki tanggung jawab besar di keluarga, namun masih banyak yang belum memahami pengelolaan keuangan rumah tangga secara baik. Padahal, ibu-ibu inilah yang menjadi ‘Menteri Keuangan’ di rumah masing-masing," katanya.

Penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian riset pemberdayaan perempuan di sektor perikanan yang dilakukan oleh UNAIR bersama program INKLUSI dan mitra CSO. INKLUSI adalah kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan memperkuat pembangunan inklusif bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

"Temuan riset ini diharapkan mampu menghubungkan realitas kehidupan perempuan nelayan dengan arah kebijakan. Pembangunan ekonomi biru yang inklusif hanya dapat tercapai apabila aspirasi mereka turut didengar dan menjadi bagian dari proses perencanaan," kata tim peneliti BKMP Universitas Airlangga.