BAZNAS, Putusan MK, dan Unifikasi Sistem: Perspektif Ekonomi Syariah

Oleh:
Prof. Dr. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag., M.H, (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Perkembangan ekonomi Islam global telah mengalami transformasi signifikan, menjadikan keuangan sosial Islam sebagai instrumen utama dalam mendorong keadilan sosial-ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim. Hal ini terlihat jelas di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pilar utama dalam sistem zakat yang dikelola oleh negara.

Institusi ini merepresentasikan sebuah eksperimen yang unik, mengintegrasikan prinsip-prinsip filantropi Islam secara langsung ke dalam kebijakan ekonomi nasional dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan yang berkeadilan (Ascarya, 2022). Namun, eksperimen ini terutama melalui arsitektur sistem yang tersentralisasi telah memicu perdebatan intens. BAZNAS kini berada di tengah ketegangan kompleks antara efisiensi standarisasi nasional dan responsivitas otonomi daerah dalam konteks negara yang menganut sistem desentralisasi (Ibrahim, 2019).

Sejumlah penelitian sebelumnya secara cermat telah mengukur kinerja operasional BAZNAS, memberikan wawasan berharga mengenai kapasitasnya dalam menghimpun dana serta efektivitasnya dalam menyalurkan sumber daya untuk program pengentasan kemiskinan (Ahmad & Yusuf, 2020; Siregar, 2019).

Seiring dengan itu, diskursus normatif yang kaya telah berkembang mengenai penerapan kerangka Maqasid al-Shariah untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas lembaga ini benar-benar memenuhi tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga harta dan mendorong kesejahteraan sosial (Faizi et al., 2024; Danlami et al., 2023).

Meskipun sejumlah tinjauan literatur telah mencoba mensintesis elemen-elemen dalam keuangan Islam, pendekatan-pendekatan tersebut sering kali masih terfragmentasi, dengan fokus terpisah pada kepatuhan teologis, dampak ekonomi, atau aspek manajerial, tanpa mengintegrasikannya dalam kerangka analisis yang utuh (Hudaefi et al., 2021; Pericoli, 2022).

Namun demikian, terdapat satu celah kritis dalam literatur yang masih sangat kurang dieksplorasi. Pengaruh mendalam dan menentukan dari Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang melalui putusannya secara hukum telah mengukuhkan model sentralisasi BAZNAS di tengah perdebatan mengenai desentralisasi, sering kali disebutkan secara singkat, tetapi jarang dijadikan objek utama analisis.

Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penghubung utama antara hukum konstitusi dan kebijakan ekonomi, namun perannya sebagai kekuatan deterministik yang membentuk filosofi operasional dan dampak praktis lembaga ini belum dikaji secara mendalam dalam pendekatan interdisipliner (Ibrahim, 2019; Yusuf & Hartono, 2021). Ketiadaan kajian ini menyisakan pemahaman yang tidak utuh tentang bagaimana identitas hukum-kontraktual suatu negara secara fundamental memediasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Celah ini diperburuk oleh dominasi pendekatan kuantitatif, meskipun efektif dalam analisis statistik, gagal mengungkap dinamika kelembagaan dan interaksi pemangku kepentingan dalam tantangan tata kelola berkelanjutan (Ali & Huda, 2021). Akibatnya, kita telah cukup memahami apa yang dilakukan oleh BAZNAS secara operasional, tetapi belum cukup memahami mengapa dan bagaimana hal tersebut dilakukan termasuk aspek kepercayaan masyarakat, inovasi lokal, serta tantangan praktis dalam adopsi teknologi seperti blockchain untuk transparansi, yang masih belum tergali secara memadai (Alamsyah et al., 2022; Hasibuan & Lubis, 2024).

Tepat pada persimpangan antara otoritas hukum, desain kelembagaan, dan misi sosial-ekonomi tersebutlah, studi ini berupaya memberikan kontribusi. Kajian ini bertujuan untuk melampaui analisis-analisis yang terfragmentasi dengan melakukan systematic literature review (SLR) yang ketat dan eksplisit menghubungkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sentralisasi dengan realitas operasional serta landasan filosofis BAZNAS. Melalui pendekatan ini, studi ini menawarkan perspektif baru terhadap peran BAZNAS dalam sistem ekonomi Indonesia.

Tujuan akhir dari studi ini adalah untuk memberikan sintesis yang komprehensif dan interdisipliner yang tidak hanya memperjelas kondisi terkini dari khazanah pengetahuan yang ada, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh dan berbasis bukti bagi pengembangan kajian ilmiah di masa depan serta perumusan kebijakan praktis yang bertujuan mengoptimalkan kontribusi BAZNAS terhadap kesatuan ekonomi nasional.

Konstitusi dan Struktur Yudisial Ekonomi Islam

Tema sentral yang penting dalam literatur adalah peran mendalam Mahkamah Konstitusi dalam secara aktif membentuk lanskap operasional institusi ekonomi berbasis syariah. Putusan pengadilan ini tidak hanya dipandang sebagai interpretasi hukum, melainkan sebagai kekuatan instrumental yang mendefinisikan keseimbangan antara otoritas sentral dan otonomi daerah ketegangan yang secara langsung relevan dengan struktur nasional BAZNAS.
Penelitian menunjukkan bahwa tuduhan sentralisasi ekonomi sering kali diajukan ke pengadilan, dan keputusan pengadilan ini membawa implikasi mendalam terhadap bagaimana badan nasional seperti BAZNAS dapat berfungsi dalam sistem pemerintahan yang desentralisasi (Ibrahim, 2019).

Para akademisi berpendapat bahwa yurisprudensi pengadilan memberikan legitimasi hukum esensial bagi BAZNAS untuk beroperasi sebagai amil zakat yang tersentralisasi. Model sentralisasi ini sering dipandang bukan sebagai penolakan terhadap inisiatif lokal, tetapi sebagai strategi penting untuk menjamin standarisasi, transparansi, dan dampak pada skala nasional dalam pengelolaan zakat (Amrial et al., 2019).

Namun, model ini tetap menjadi titik kontroversi dalam kajian akademis. Beberapa studi mempertanyakan apakah pendekatan top-down ini secara optimal melayani prinsip-prinsip Islam tentang pemberdayaan komunitas dan responsivitas local (Ali & Beik, 2021; Majid et al., 2025).

Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi digambarkan sebagai arbiter krusial yang keputusannya dapat memperkuat model sentralisasi BAZNAS atau membuka peluang strategis bagi model yang lebih desentralisasi dan berbasis komunitas. Interaksi rumit antara hukum konstitusional dan institusionalisme ekonomi ini menandai keunikan konteks Indonesia, yang membedakannya dari negara mayoritas Muslim lain seperti Malaysia, di mana litigasi konstitusional terkait sentralisasi zakat kurang menonjol (Mohammed & Hassan, 2018).

BAZNAS, Institusi Penghubung Pembangunan Ekonomi Nasional Berbasis Syariah

Literatur secara luas memandang BAZNAS bukan sekadar entitas amal sederhana, melainkan sebagai institusi penting yang mengoperasionalkan prinsip ekonomi syariah dalam sistem ekonomi nasional. Perannya dianalisis melalui dua dimensi utama. Pertama, BAZNAS sebagai instrumen fiskal untuk redistribusi dan sebagai katalisator pembangunan berkelanjutan. Sebagai instrumen fiskal, BAZNAS dipandang sebagai mekanisme canggih untuk redistribusi kekayaan yang sejalan dengan prinsip Islam tentang keadilan sosial (’adl) dan kasih sayang (rahmah).

Banyak studi fokus mengukur efektivitasnya dalam memobilisasi dan menyalurkan dana zakat ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Peran ini semakin menonjol saat krisis seperti pandemi COVID-19, ketika BAZNAS digunakan sebagai kendaraan utama dukungan social (Ali et al., 2022; Ascarya, 2022).
Studi komparatif oleh Pericoli (2023) menyoroti keunggulan unik BAZNAS sebagai institusi yang didukung negara, yakni kemampuannya untuk menyelaraskan program zakat langsung dengan tujuan pembangunan nasional—sebuah penyelarasan strategis yang seringkali kurang dilakukan oleh LSM internasional yang mungkin lebih mengutamakan preferensi donor.

Kedua, BAZNAS sebagai katalis pembangunan, penelitian terbaru menggali keterlibatan BAZNAS dalam model keuangan inovatif yang menggabungkan kesejahteraan sosial dengan keberlanjutan ekonomi. Ini termasuk keterlibatan dalam instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan potensi peran di masa depan dalam inisiatif pembiayaan hijau (Achyar, 2025; Laila et al., 2025). Peran yang terus berkembang ini menempatkan BAZNAS di persimpangan antara keuangan sosial Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs). Ini menunjukkan reinterpretasi mandat yang modern dan luas yang bergerak jauh melampaui amal tradisional menuju penciptaan ekosistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan beretika.

Peran Sentral MK: Menilai Titik Kritis

Ulasan ini menonjolkan aspek unik dalam konteks Indonesia, yaitu legitimasi konstitusional terhadap struktur sentralisasi BAZNAS. Putusan Mahkamah Konstitusi (Ibrahim, 2019; Yusuf & Hartono, 2021) merepresentasikan titik kritis yang berbeda dengan model pengelolaan zakat yang lebih terdesentralisasi di banyak negara mayoritas Muslim. Intervensi yudisial ini membentuk hubungan menarik antara hukum Islam, hukum positif negara, dan kebijakan ekonomi.

Temuan menunjukkan bahwa sentralisasi dapat bersifat menguntungkan sekaligus problematis. Di satu sisi, ia diyakini mampu menciptakan sistem nasional yang lebih terpadu, meningkatkan koordinasi, menstandarkan praktik, serta memperkuat dampak terhadap perekonomian nasional yang mendukung persatuan bangsa. Namun, kritik menyebut bahwa hal ini berpotensi melahirkan birokrasi besar dan kaku, yang rawan menghadapi inefisiensi dan masalah akuntabilitas (Ali & Huda, 2021).

Menariknya, ulasan ini mengungkap bahwa implikasi penuh dari sentralisasi terutama dampaknya terhadap inovasi lokal, kepercayaan masyarakat, dan efisiensi distribusi zakat masih minim diteliti. Sebagian besar studi hanya mengakui putusan tersebut, tetapi belum mengeksplorasi secara mendalam dampak sosial-ekonomi jangka panjangnya, sehingga membuka ruang penting bagi penelitian mendatang.

Temuan dari tinjauan ini membawa implikasi yang mendalam, baik secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini menyerukan perlunya perluasan kerangka konseptual yang ada. Meskipun Maqasid al-Shariah dan Stakeholder Theory tetap menjadi landasan penting, keduanya saja tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas lanskap kelembagaan BAZNAS. Penelitian mendatang perlu mengintegrasikan teori organisasi dan kelembagaan yang lebih kuat.

Sebagai contoh, Institutional Theory dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana BAZNAS beradaptasi atau bahkan menantang tekanan politik dan regulasi yang lebih luas. Resource-Based View (RBV) dapat digunakan untuk menganalisis kapabilitas internal BAZNAS serta perannya dalam menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam menjalankan misi sosialnya. Selain itu, Behavioral Economics Theory juga sangat penting untuk melampaui asumsi aktor rasional dan memahami faktor psikologis yang memengaruhi kepatuhan zakat serta perilaku donatur. Dengan mengadopsi pendekatan multiteoretis, penelitian di masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan realistis mengenai peran BAZNAS serta tantangan yang dihadapinya.

Dari sisi praktis, tinjauan ini menyajikan peta jalan berbasis bukti untuk memperkuat BAZNAS dan sistem zakat nasional. Pertama, tindakan segera perlu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi. Teknologi seperti blockchain, yang mampu melacak alur dana zakat dari donatur hingga penerima manfaat, sebaiknya diadopsi untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Selain itu, BAZNAS perlu bergerak melampaui pola kerja yang terisolasi dan menjalin kolaborasi formal dengan kementerian pemerintah, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, bank syariah, serta perusahaan fintech guna menciptakan program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi. Rekomendasi praktis lainnya adalah pengembangan kampanye nasional yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai peran ekonomi modern dari zakat.

Inisiatif ini harus memanfaatkan platform digital dan jalur pendidikan formal untuk menggeser persepsi zakat dari sekadar amal menuju instrumen pembangunan berkelanjutan. Terakhir, BAZNAS juga perlu secara aktif berinteraksi dengan pembuat kebijakan dan Mahkamah Konstitusi untuk mendorong regulasi yang semakin mengintegrasikan zakat ke dalam kerangka jaminan sosial nasional dan inklusi keuangan, sehingga lingkungan hukum dapat berkembang untuk memaksimalkan potensinya.

Tinjauan ini mengungkap peran penting BAZNAS Indonesia di persimpangan hukum konstitusi, ekonomi syariah, dan kebijakan pembangunan nasional. Analisis ini menegaskan bahwa BAZNAS tidak diposisikan sekadar sebagai entitas amal, melainkan sebagai institusi penghubung strategis yang berperan penting dalam mengoperasionalkan prinsip-prinsip keuangan sosial Islam guna mewujudkan keadilan ekonomi dan persatuan. Temuan utama dari kajian ini adalah peran definitif Mahkamah Konstitusi dalam melegitimasi arsitektur sentralisasi BAZNAS, sebuah determinan yuridis yang secara fundamental membentuk filosofi operasionalnya sekaligus membedakan model Indonesia dari negara mayoritas Muslim lainnya.

Tinjauan ini tidak hanya mengonsolidasikan pengetahuan yang ada, tetapi juga menyediakan fondasi kritis berbasis bukti untuk mentransformasi BAZNAS. Dengan mengatasi prioritas penelitian tersebut, akademisi dan pembuat kebijakan dapat bekerja sama untuk mengoptimalkan peran unik BAZNAS, sehingga berkembang menjadi institusi yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.