DPD RI Canangkan Penanaman Jagung di NTT Akselerasi Asta Cita
Sabtu, 20 September 2025 - 08:25 WIB
loading...
A
A
A
Luas lahan yang akan ditanami jagung adalah sekitar 5000 hektar yang berlokasi di seluruh Indonesia. Wakil Ketua DPD RI, GKR. Hemas, secara simbolis akan hadir dalam pencanangan program di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Untuk itu kami datang hari ini untuk melakukan persiapan akhir pelaksanaan pencanangan kegiatan penanaman jagung yang merupakan wujud nyata dukungan DPD RI terhadap ketahanan pangan nasional. Pencanangan akan dilakukan di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT," ujar Lalu Niqman.
Ketua Kelompok Tani Milenial Tani Sejahtera Nopri Aristo Habel menyambut baik inisiatif DPD RI ini. Ia menjelaskan bahwa potensi lahan di daerahnya sangat besar, dengan 40 hektar yang telah digarap dan 350 hektar lahan yang masih menunggu untuk dioptimalkan.
“Kendala utama kami adalah infrastruktur irigasi yang rusak dan keterbatasan alat pertanian. Bendung rusak dan saluran irigasi tidak terawat, sehingga sangat bergantung pada pompanisasi. Kami memiliki potensi besar, tetapi situasi yang belum memadai menghambat kami untuk mencapai hasil yang optimal. Kehadiran program dan dukungan dari DPD RI ini sangat kami nantikan untuk mengatasi kendala tersebut,” jelas Nopri.
Melalui langkah strategis ini, DPD RI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga fungsi perwakilan yang pro-aktif dengan turun langsung membawa solusi, mendorong terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan Indonesia yang berdaulat.
"Untuk itu kami datang hari ini untuk melakukan persiapan akhir pelaksanaan pencanangan kegiatan penanaman jagung yang merupakan wujud nyata dukungan DPD RI terhadap ketahanan pangan nasional. Pencanangan akan dilakukan di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT," ujar Lalu Niqman.
Ketua Kelompok Tani Milenial Tani Sejahtera Nopri Aristo Habel menyambut baik inisiatif DPD RI ini. Ia menjelaskan bahwa potensi lahan di daerahnya sangat besar, dengan 40 hektar yang telah digarap dan 350 hektar lahan yang masih menunggu untuk dioptimalkan.
“Kendala utama kami adalah infrastruktur irigasi yang rusak dan keterbatasan alat pertanian. Bendung rusak dan saluran irigasi tidak terawat, sehingga sangat bergantung pada pompanisasi. Kami memiliki potensi besar, tetapi situasi yang belum memadai menghambat kami untuk mencapai hasil yang optimal. Kehadiran program dan dukungan dari DPD RI ini sangat kami nantikan untuk mengatasi kendala tersebut,” jelas Nopri.
Melalui langkah strategis ini, DPD RI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga fungsi perwakilan yang pro-aktif dengan turun langsung membawa solusi, mendorong terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan Indonesia yang berdaulat.
(rca)
Lihat Juga :
