Tolak Calon Tunggal Pilkada, Massa ARAB Berunjukrasa di DPRD Raja Ampat
Sabtu, 12 September 2020 - 11:29 WIB
loading...
Puluhan warga masyarakat Raja Ampat yang tergabung dalam Aliansi Raja Ampat Bersatu (ARAB) berunjukrasa ke kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat, Kota Waisai, Jumat (11/9/2020). (foto: SINDONews/Andrew)
A
A
A
WAISAI - Puluhan warga masyarakat Raja Ampat yang tergabung dalam Aliansi Raja Ampat Bersatu (ARAB) berunjukrasa ke kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat, kota Waisai, Jumat (11/9/2020). Massa mendesak, tidak ada calon tunggal di Pilkada serentak 2020.
Sebelumnya massa aksi ARAB menggelar longmarch dari pantai Waisai Torang Cinta (WTC) menuju kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat untuk menyampaikan aspirasi mereka. BACA JUGA : Aliansi Masyarakat Raja Ampat Duduki Kantor Parpol
Kedatangan mereka diterima langsung Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab "Tanjung" Warwei dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Setibanya di halaman kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat, massa aksi yang dikoordinir oleh empat koordinator tersebut langsung menggelar orasi secara bergantian.
Setelah berorasi secara bergantian, perwakilan massa melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD dan anggota dewan di ruang sidang DPRD Raja Ampat. BACA JUGA : Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat Luar Biasa 34 Anggota Polisi
Dalam pertemuan ini, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni; Hak demokrasi Pilkada 2020 yang tidak berpihak pada putra putri asli Papua Raja Ampat, Menolak calon Bupati tunggal,Transparansi tindak lanjut LKPJ tahun 2019,Pengumuman hasil CPNS formasi 2018.
Selain itu, masa aksi meminta Hak dan gaji PNS dan tenaga honorer yang belum terbayarkan, Transparansi dana Otsus bagi orang Papua di Raja Ampat, Usut indikasi korupsi jalan lingkar Waigeo dan Meminta Wakil Bupati agar diangkat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Raja Ampat.
Menanggapi tuntutan ini, Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwei mengatakan terkait dengan penolakan calon tunggal diluar dari kapasitas lembaga DPRD, karena kewenangan Partai Politik dan KPU.
Ketua Aliansi Raja Ampat Bersatu, Albert Mayor mengatakan kehadiran masa ke DPRD, karena lembaga ini merupakan lembaga Perwakilan Rakyat. Sebab itu, pihaknya menyampaikan semua tuntutan di DPRD. BACA JUGA : KPK Tegaskan Tak Akan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah
"Sebagai lembaga perwakilan Rakyat yang ada kabupaten Raja Ampat, sehingga semua hal yang kami sampaikan, yang berhubungan dengan Pilkada, yang berhubungan dengan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh KPU dan sebagainya. Itu menjadi haknya kami untuk bertanya kepada lembaga legislatif," tegas Albert Mayor.
Menurut Albert, menyangkut soal demokrasi yang ada di Raja Ampat saat ini apabila pihaknya tidak bertanya kepada legislatif, maka Ia bersama pihaknya beranggapan demokrasi telah mati di Raja Ampat.
Untuk diketahui, Tuntutan massa aksi tersebut akan dibahas kembali bersama dengan lembaga-lembaga terkait lainya, baik lembaga penyelenggara dan juga partai politik di Raja Ampat.
Sebelumnya massa aksi ARAB menggelar longmarch dari pantai Waisai Torang Cinta (WTC) menuju kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat untuk menyampaikan aspirasi mereka. BACA JUGA : Aliansi Masyarakat Raja Ampat Duduki Kantor Parpol
Kedatangan mereka diterima langsung Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab "Tanjung" Warwei dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Setibanya di halaman kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat, massa aksi yang dikoordinir oleh empat koordinator tersebut langsung menggelar orasi secara bergantian.
Setelah berorasi secara bergantian, perwakilan massa melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD dan anggota dewan di ruang sidang DPRD Raja Ampat. BACA JUGA : Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat Luar Biasa 34 Anggota Polisi
Dalam pertemuan ini, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni; Hak demokrasi Pilkada 2020 yang tidak berpihak pada putra putri asli Papua Raja Ampat, Menolak calon Bupati tunggal,Transparansi tindak lanjut LKPJ tahun 2019,Pengumuman hasil CPNS formasi 2018.
Selain itu, masa aksi meminta Hak dan gaji PNS dan tenaga honorer yang belum terbayarkan, Transparansi dana Otsus bagi orang Papua di Raja Ampat, Usut indikasi korupsi jalan lingkar Waigeo dan Meminta Wakil Bupati agar diangkat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Raja Ampat.
Menanggapi tuntutan ini, Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwei mengatakan terkait dengan penolakan calon tunggal diluar dari kapasitas lembaga DPRD, karena kewenangan Partai Politik dan KPU.
Ketua Aliansi Raja Ampat Bersatu, Albert Mayor mengatakan kehadiran masa ke DPRD, karena lembaga ini merupakan lembaga Perwakilan Rakyat. Sebab itu, pihaknya menyampaikan semua tuntutan di DPRD. BACA JUGA : KPK Tegaskan Tak Akan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah
"Sebagai lembaga perwakilan Rakyat yang ada kabupaten Raja Ampat, sehingga semua hal yang kami sampaikan, yang berhubungan dengan Pilkada, yang berhubungan dengan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh KPU dan sebagainya. Itu menjadi haknya kami untuk bertanya kepada lembaga legislatif," tegas Albert Mayor.
Menurut Albert, menyangkut soal demokrasi yang ada di Raja Ampat saat ini apabila pihaknya tidak bertanya kepada legislatif, maka Ia bersama pihaknya beranggapan demokrasi telah mati di Raja Ampat.
Untuk diketahui, Tuntutan massa aksi tersebut akan dibahas kembali bersama dengan lembaga-lembaga terkait lainya, baik lembaga penyelenggara dan juga partai politik di Raja Ampat.
(zai)
Lihat Juga :
