Jaga Produksi Pangan Nagekeo NTT, Partai Perindo: Pulihkan Fungsi Lahan Irigasi Mbay
Jum'at, 12 September 2025 - 22:34 WIB
loading...
Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Nagekeo, NTT mendesak pemda untuk mengembalikan fungsi lahan irigasi Mbay dalam sidang paripurna DPRD Nagekeo atas Rancangan Perubahan APBD 2025, Senin (8/9/2025) lalu. Foto: Sindonews
A
A
A
NAGEKEO - Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi lahan irigasi Mbay sebagaimana mestinya. Desakan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Nagekeo saat fraksi menyampaikan pemandangan umum atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (8/9/2025) lalu.
“Fraksi meminta penjelasan pemerintah terkait alih fungsi lahan di irigasi Mbay yang telah menjadi proyek garam, permukiman dan pembangunan Batalyon Waka Nga Mere,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Perindo Elias Cima saat dikonfirmasi, Jumat (12/9/2025).
Baca juga: Bahas Penanganan Banjir Nagekeo Bareng Gubernur NTT, Legislator Perindo Paulus Lobo Dorong Perbaikan Infrastruktur Darurat
Dia menegaskan alih fungsi lahan irigasi Mbay melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Regulasi tersebut melarang alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri atau permukiman, karena dapat mengancam ketersediaan pangan dan melemahkan ketahanan nasional.
Karena itu, Fraksi Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini, meminta langkah korektif agar lahan produktif tersebut kembali difungsikan untuk kepentingan pangan masyarakat. "Lahan di irigasi Mbay harus dikembalikan fungsinya seperti semula," kata Elias.
“Fraksi meminta penjelasan pemerintah terkait alih fungsi lahan di irigasi Mbay yang telah menjadi proyek garam, permukiman dan pembangunan Batalyon Waka Nga Mere,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Perindo Elias Cima saat dikonfirmasi, Jumat (12/9/2025).
Baca juga: Bahas Penanganan Banjir Nagekeo Bareng Gubernur NTT, Legislator Perindo Paulus Lobo Dorong Perbaikan Infrastruktur Darurat
Dia menegaskan alih fungsi lahan irigasi Mbay melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Regulasi tersebut melarang alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri atau permukiman, karena dapat mengancam ketersediaan pangan dan melemahkan ketahanan nasional.
Karena itu, Fraksi Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini, meminta langkah korektif agar lahan produktif tersebut kembali difungsikan untuk kepentingan pangan masyarakat. "Lahan di irigasi Mbay harus dikembalikan fungsinya seperti semula," kata Elias.
Lihat Juga :
