Perluas Akses Pendidikan, Legislator Partai Perindo Dina Masyusin Desak Revisi Pergub Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
Jum'at, 29 Agustus 2025 - 14:15 WIB
loading...
Legislator Partai Perindo, Dina Masyusin menilai Pergub tentang KJMU sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi di Jakarta. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dina Masyusin menilai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi di Jakarta.
Legislator dari Partai Perindo ini meminta Gubernur Pramono Anung segera melakukan revisi agar aturan tersebut bisa mengakomodasi seluruh perguruan tinggi, bukan hanya kampus berakreditasi A.
Baca juga: Puspadaya Perindo: Lingkungan Pendidikan Harus Bebas dari Kekerasan Seksual dan Relasi Kuasa yang Menindas
"Pergub tersebut sudah tidak relevan lagi. Seharusnya, DKI Jakarta juga menjangkau mahasiswa tidak mampu yang mengenyam pendidikan di kampus terakreditasi B maupun C," katanya di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Saat ini, lanjut Dina, aturan KJMU membatasi penerima bantuan biaya kuliah hanya bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berkuliah di kampus dengan akreditasi A.
Padahal, ia menegaskan, kualitas akademik tidak semata-mata ditentukan oleh status akreditasi. Banyak mahasiswa berprestasi juga lahir dari perguruan tinggi dengan akreditasi B maupun C yang semestinya memperoleh kesempatan serupa.
Legislator dari Partai Perindo ini meminta Gubernur Pramono Anung segera melakukan revisi agar aturan tersebut bisa mengakomodasi seluruh perguruan tinggi, bukan hanya kampus berakreditasi A.
Baca juga: Puspadaya Perindo: Lingkungan Pendidikan Harus Bebas dari Kekerasan Seksual dan Relasi Kuasa yang Menindas
"Pergub tersebut sudah tidak relevan lagi. Seharusnya, DKI Jakarta juga menjangkau mahasiswa tidak mampu yang mengenyam pendidikan di kampus terakreditasi B maupun C," katanya di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Saat ini, lanjut Dina, aturan KJMU membatasi penerima bantuan biaya kuliah hanya bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berkuliah di kampus dengan akreditasi A.
Padahal, ia menegaskan, kualitas akademik tidak semata-mata ditentukan oleh status akreditasi. Banyak mahasiswa berprestasi juga lahir dari perguruan tinggi dengan akreditasi B maupun C yang semestinya memperoleh kesempatan serupa.
Lihat Juga :
