Ada Demo Buruh, Pengguna Jalan Diminta Hindari Kawasan Gedung DPR
Kamis, 28 Agustus 2025 - 08:58 WIB
loading...
Pengamanan Gedung MPR, DPR, dan DPD RI. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Massa buruh akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat hari ini. Masyarakat pun diminta untuk menghindari kawasan Gedung DPR .
Dalam unggahan akun TMC Polda Metro Jaya, disampaikan aksi penyampaian pendapat tersebut dimulai sejak pukul 08.00 WIB.
"Dikarenakan ada kegiatan aksi penyampaian pendapat oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), diimbau untuk gunakan jalur alternatif," tulis TMC Polda Metro yang dilihat Kamis (28/8/2025).
Baca Juga: KRL Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran jika Jalur Tanah Abang-Palmerah Tidak Kondusif Akibat Demo 28 Agustus
Polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan DPR supaya terhindari dari kemacetan yang panjang. "Diimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk menghindari area sekitar gedung DPR/MPR RI. Patuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan ketertiban bersama," jelasnya.
Sebelumnya, polisi menyebutkan penerapan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. "Rekayasa arus lalu lintas sifatnya situasional. Kalaupun jumlah massanya banyak, yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin kepada wartawan, dikutip Kamis (28/8/2025).
Dia mengatakan rekayasa lalin tak dilakukan jika pengendara masih bisa melintas di depan DPR.
"Kalau memang massanya jumlahnya tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan. Jadi aktivitas tetap berjalan, masyarakat, semua tetap kita jalankan," ujarnya.
Komarudin menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas jalan Tol. Dia menyebut, rekayasa di ruas tol juga bakal diberlakukan jika terdapat gangguan lalu lintas di tol.
Baca Juga: Prabowo Panggil Kepala Bappisus hingga Kapolri, Bahas Situasi Terkini
"Kami harus mengeluarkan yang di dalam tol itu untuk menjaga, jangan sampai terjebak di tengah konflik. Kami keluarkan di exit tol depan Polda dan di Exit Tol Tegal Parang. Kemudian yang dari arah barat, kami keluarkan kemarin di Slipi ya," jelas dia.
Sementara itu, dalam aksi demo tersebut pihak buruh menyiapkan enam tuntutan:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP menjadi Rp7.500.000 per bulan, Hapus Pajak
Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus Diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029.
Dalam unggahan akun TMC Polda Metro Jaya, disampaikan aksi penyampaian pendapat tersebut dimulai sejak pukul 08.00 WIB.
"Dikarenakan ada kegiatan aksi penyampaian pendapat oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), diimbau untuk gunakan jalur alternatif," tulis TMC Polda Metro yang dilihat Kamis (28/8/2025).
Baca Juga: KRL Rangkasbitung Hanya Sampai Kebayoran jika Jalur Tanah Abang-Palmerah Tidak Kondusif Akibat Demo 28 Agustus
Polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan DPR supaya terhindari dari kemacetan yang panjang. "Diimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk menghindari area sekitar gedung DPR/MPR RI. Patuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan ketertiban bersama," jelasnya.
Sebelumnya, polisi menyebutkan penerapan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. "Rekayasa arus lalu lintas sifatnya situasional. Kalaupun jumlah massanya banyak, yang mengharuskan menggunakan kapasitas ruas jalan, maka kami akan melakukan pengalihan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin kepada wartawan, dikutip Kamis (28/8/2025).
Dia mengatakan rekayasa lalin tak dilakukan jika pengendara masih bisa melintas di depan DPR.
"Kalau memang massanya jumlahnya tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan dengan masyarakat lain, maka tidak kami alihkan. Jadi aktivitas tetap berjalan, masyarakat, semua tetap kita jalankan," ujarnya.
Komarudin menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan antisipasi jika ada massa yang masuk ke ruas jalan Tol. Dia menyebut, rekayasa di ruas tol juga bakal diberlakukan jika terdapat gangguan lalu lintas di tol.
Baca Juga: Prabowo Panggil Kepala Bappisus hingga Kapolri, Bahas Situasi Terkini
"Kami harus mengeluarkan yang di dalam tol itu untuk menjaga, jangan sampai terjebak di tengah konflik. Kami keluarkan di exit tol depan Polda dan di Exit Tol Tegal Parang. Kemudian yang dari arah barat, kami keluarkan kemarin di Slipi ya," jelas dia.
Sementara itu, dalam aksi demo tersebut pihak buruh menyiapkan enam tuntutan:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK: Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP menjadi Rp7.500.000 per bulan, Hapus Pajak
Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus Diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu: Redesain Sistem Pemilu 2029.
(zik)
Lihat Juga :
