Kerugian Akibat Kemacetan di Jabodetabek Tembus Rp100 Triliun per Tahun
Rabu, 27 Agustus 2025 - 11:26 WIB
loading...
Kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan saat jam pulang kantor. Foto/Aldhi Chandra Setiawan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkap kerugian dari segi ekonomi akibat kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai Rp100 triliun atau setara 4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Jabodetabek. Bahkan, angka itu setara dengan 6 kali biaya pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) fase pertama.
"Dari sisi ekonomi, studi Bappenas dan JUTPI II pada tahun 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek atau 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama," kata Rano saat Apel Kolaborasi Mengatasi Kemacetan di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
Rano pun menyebut bahwa konektivitas transportasi sebuah kota menjadi salah satu kunci mengatasi permasalahan kemacetan tersebut. Sebab, kemacetan tidak hanya menghambat perekonomian, tetapi juga pariwisata, dunia usaha, hingga kesehatan.
Baca Juga: Kemacetan Horor di TB Simatupang, Pramono: Tak Bisa Dihindarkan
"Transportasi adalah kunci konektivitas sebuah kota. Kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas, tapi juga mempengaruhi perekonomian, pariwisata, dunia usaha, bahkan kesehatan masyarakat," ujarnya.
![Kerugian Akibat Kemacetan di Jabodetabek Tembus Rp100 Triliun per Tahun]()
Wagub DKI Jakarta Rano Karno. Foto/Muhammad Refi Sandi
Rano juga menyoroti bahwa kondisi jumlah kendaraan dan ruas jalan di Jakarta saat ini jomplang luar biasa. "Tadi sudah disampaikan secara nyata, antara jumlah kendaraan dengan ruas jalan saja, jomplangnya luar biasa. Jumlah kendaraan hampir sekian persen, sementara ruas jalan cuma nol sekian persen. Itu menandakan bahwa Jakarta harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang pertama adalah kolaborasi. Di sini bukan hanya antara TNI dengan Polri," ucapnya.
Rano mengajak wilayah penyangga Jakarta untuk membantu agar warganya beralih ke transportasi publik seperti Transjabodetabek.
"Itulah makanya kenapa kita membuat program Transjabodetabek. Berusaha mengurangi, walaupun memang tidak mungkin selesai dalam waktu 5 atau 10 tahun. Karena misalnya kalau kita ingin membuka jalur Transjabodetabek, artinya wilayah setempat harus kita buka jalurnya. Nah, artinya inilah saatnya kita berkolaborasi," katanya.
"Dari sisi ekonomi, studi Bappenas dan JUTPI II pada tahun 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek atau 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama," kata Rano saat Apel Kolaborasi Mengatasi Kemacetan di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
Rano pun menyebut bahwa konektivitas transportasi sebuah kota menjadi salah satu kunci mengatasi permasalahan kemacetan tersebut. Sebab, kemacetan tidak hanya menghambat perekonomian, tetapi juga pariwisata, dunia usaha, hingga kesehatan.
Baca Juga: Kemacetan Horor di TB Simatupang, Pramono: Tak Bisa Dihindarkan
"Transportasi adalah kunci konektivitas sebuah kota. Kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas, tapi juga mempengaruhi perekonomian, pariwisata, dunia usaha, bahkan kesehatan masyarakat," ujarnya.
Wagub DKI Jakarta Rano Karno. Foto/Muhammad Refi Sandi
Rano juga menyoroti bahwa kondisi jumlah kendaraan dan ruas jalan di Jakarta saat ini jomplang luar biasa. "Tadi sudah disampaikan secara nyata, antara jumlah kendaraan dengan ruas jalan saja, jomplangnya luar biasa. Jumlah kendaraan hampir sekian persen, sementara ruas jalan cuma nol sekian persen. Itu menandakan bahwa Jakarta harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang pertama adalah kolaborasi. Di sini bukan hanya antara TNI dengan Polri," ucapnya.
Rano mengajak wilayah penyangga Jakarta untuk membantu agar warganya beralih ke transportasi publik seperti Transjabodetabek.
"Itulah makanya kenapa kita membuat program Transjabodetabek. Berusaha mengurangi, walaupun memang tidak mungkin selesai dalam waktu 5 atau 10 tahun. Karena misalnya kalau kita ingin membuka jalur Transjabodetabek, artinya wilayah setempat harus kita buka jalurnya. Nah, artinya inilah saatnya kita berkolaborasi," katanya.
(zik)
Lihat Juga :
